Oleh : Wida Ummu Azzam
Ibu Pemerhati Umat 

Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, itulah gambaran kondisi yang dirasakan rakyat Indonesia saat ini,bagaimana tidak?
disaat masa pandemi ini,tagihan listrik mendadak membengkak. Banyak yang mengeluhkan tagihan yang membengkak secara  fantastis, padahal pemakaian sama.

Masyarakat mengeluhkan kenaikan tagihan listrik hingga empat kali lipat dan menduga ada kenaikan diam-diam oleh  PLN. PLN mengelak telah menaikkan listrik selama masa pandemi. PLN justru membantah adanya kenaikan tarif dasar listrik ini.

PLN menekankan tidak ada kenaikan tarif listrik. Sebab, menaikkan tarif adalah kewenangan pemerintah bukan PLN. Hal ini menegaskan soal kasus-kasus pelanggan pasca bayar yang tagihan listriknya yang  membengkak beberapa waktu lalu.

Direktur Human Capital Management PT PLN (Persero), Syofvi F. Roekman menegaskan, bahwa pihaknya juga tidak pernah melakukan manipulasi dalam penghitungan tarif.
(cnbcindonesia.com,6/6/2020).

PLN memastikan banyak keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik belakangan ini, bukan karena kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Kenaikan tagihan lebih disebabkan ada selisih dan kenaikan konsumsi listrik saat work from home (WFH) atau kerja dirumah.
(jabar.sindonews.com,7/6/2020)

Sejak disahkannya undang undang ketenagalistrikan nomor 20 tahun 2002 dimana salah satunya mengatur soal unbundling vertikal yang memisahkan proses bisnis PLN menjadi beberapa usaha yaitu pembangkit tenaga listrik, distribusi listrik, dan penjualan tenaga listrik.

Disamping itu unbudling vertikal juga membuka peluang swasta untuk ikut terlibat dalam pengelolaan listrik dinegeri ini. Maka wajar jika dalam rapat tersebut dibahas rencana pembiayaan alternatif lain yaitu dengan membuka investasi.
Artinya PLN sebagai BUMN hanya bertindak sebagai regulator saja.

Semuanya jelas berdampak buruk bagi rakyat banyak, karena layanan sektor publik justru menjadi ajang bisnis yang berorientasi keuntungan. Sementara untuk pengelolaan sumber-sumber daya yang sejatinya milik rakyat, manfaatnya sama sekali tak dirasakan oleh rakyat.

Liberalisasi kelistrikan akan terjadi manakala instalasi PLN dijual ke investor asing atau asing pinjam tangan pengusaha nasional, yaitu mulai dari pembangkit, transmisi dan distribusi.

Inilah yang seharusnya diwaspadai. Liberalisasi sejatinya merupakan jalan perampokan hak milik publik oleh para kapitalis melalui istilah privatisasi atau swastanisasi. Hal Inilah sebenarnya biang kerok terjadinya listrik mahal dan menyengsarakan rakyat.

Lalu Bagaimana Islam memandang Tentang Listrik?

Islam adalah agama yang paripurna,mampu menyelesaikan problem kehidupan manusia dalam bermasyarakat maupun bernegara.
Islam juga memiliki seperangkat aturan yang dipastikan membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat.

Dalam Islam listrik adalah kebutuhan pokok masyarakat yang tergolong sumber energi. Islam memandang kepemilikan publik semisal,energi listrik dan bahan tambang,haram dikuasai perorangan,apalagi oleh pihak asing. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

"Manusia bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal : padang gembalaan, air, dan api.” (HR Ibn Majah)

Listrik termasuk sumber energi yang tergolong api,listrik harus dikelola badan milik negara yang statusnya adalah institusi pelayanan, bukan dijadikan sebagai institusi bisnis.

Islam telah menetapkan negara (Khilafah) sebagai wakil umat untuk mengatur produksi dan distribusi energi,termasuk listrik untuk kepentingan rakyat.

Negara tidak boleh mengeruk keuntungan dari kepemilikan umum ini. Negara hanya boleh memungut tarif sebagai kompensasi biaya produksi dan distribusi barang-barang tersebut (Abdurrahman al-Maliki, As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla)

Tarif yang ditentukan untuk rakyat  juga dalam nilai yang wajar, tidak boleh melebih-lebihkan ataupun menaikkan hingga membuat rakyat sulit untuk membayar tagihannya.

Negara juga tidak boleh memadamkan listrik seenaknya tanpa pertimbangan sebelumnya yang akan merugikan rakyat. Negara juga haram menyerahkan kepemilikan umum atau penguasaannya kepada pihak swasta atau asing

Liberalisasi energi masih terus terjadi disebabkan masih bercokolnya sistem Kapitalisme-sekuler di negeri ini. Maka kita tidak akan pernah bisa keluar dari berbagai macam masalah, termasuk masalah listrik, karena disebabkan kapitalisme-sekuler itulah yang menjadi sumber masalah.

Sudah saatnya buang sekuler Kapitalisme, yang jelas menyengsarakan rakyat dan merugikan negeri ini.

Sudah saatnya kita kembalikan hukum kepada hukum Allah yaitu syariah Islam . Khilafah adalah satu-satunya negara yang mampu menerapkan syariah Islam secara kafah,islam rahmatan lil a'lamin bisa dirasakan ketika syariat islam itu diterapkan diberbagai lini kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Wallahu a'lam bishawab
 
Top