Oleh : Yuli Ummu Raihan
Member AMK dan Pemerhati Kebijakan Publik

Rakyat kaget dan kecewa saat mendapati fakta tagihan listrik mereka meroket. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula, rakyat dipaksa menanggung beban hidup lebih berat lagi. Pandemi yang belum berakhir, biaya hidup makin tinggi, kesulitan mencari pekerjaan, serta rentetan kebijakan yang mencekik menambah derita rakyat.

Beragam reaksi yang ditunjukkan masyarakat mulai dari sekadar menulis status di media sosial, menanyakan langsung ke petugas di loket pembayaran. Tidak terima atas kenaikan ini, puluhan warga mendatangi kantor PT PLN di Rayon Kota Timur, Pekanbaru Riau. Warga meminta penjelasan terkait kenaikan tagihan yang mencapai 400% bahkan lebih. (Kompas.com, 06/06/2020)

Patut diduga semua ini terjadi akibat adanya subsidi silang bagi pengguna daya 900 VA dan 450 VA oleh pengguna daya di atas itu. Jadi mereka diberi keringanan sementara yang lain  menanggung beban. Tetapi, pihak PLN menampik hal ini. Menurut mereka program subsidi listrik ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah maka biayanya juga sudah disediakan pemerintah. (Katadata.co.id, 10/06/2020)

Direktur Niaga dan Manajemen Pelayanan Pelanggan PLN, Bob Saril, menyebut, PLN tidak melakukan kenaikan tarif karena ini adalah kewenangan pemerintah. Semua sudah diatur dalam UU. Ada sanksi hukum jika melanggarnya. (detikfinance, 07/06/2020)

PLN berdalih kenaikan tarif listrik ini, disebabkan karena masyarakat banyak beraktivitas di rumah.  Sehingga pemakaian listrik otomatis juga meningkat. Belajar dan bekerja dari rumah membuat penggunaan alat elektronik meningkat. Aktivitas daring melalui gawai, komputer atau laptop, mencharger HP, menghidupkan kipas angin / AC, lampu. Belum lagi untuk aktivitas kreatif lainnya seperti menyalurkan hobi memasak, menonton TV, bermain game, olahraga di rumah, dan lain-lain.

Larangan mudik juga membuat masyarakat harus memanfaatkan media sosial guna tetap menjalin silaturahmi dengan sanak saudara. Masyarakat memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi untuk tetap bisa bersilaturahmi. Semua aktivitas ini butuh energi listrik untuk menggunakannya. Maka, semua ini menjadikan listrik sebagai kebutuhan wajib bagi rakyat. Listrik bukan lagi kebutuhan sekunder karena tanpa listrik rakyat tidak bisa melakukan aktivitas di rumah.

Kenaikan ini memang baru dirasakan masyarakat pada bulan Mei. Masyarakat tersengat listrik tagihan tinggi. Makin terasa sakitnya karena terjadi di saat pandemi.

Rakyat dibuat geram terlebih rumah kosong pun tagihannya ikut menyengat. Ini menjadi tanda tanya besar, benarkah tidak ada kenaikan tarif listrik atau ada sesuatu di balik ini?

Selama pandemi, PLN tidak melakukan pencatatan langsung dengan alasan mencegah penularan Covid-19. Maka, kalkulasi tarif listrik hanya berdasarkan pemakaian rata-rata tiga bulan terakhir. Karut marut persoalan listrik ini menjadi PR besar pemerintah khususnya PLN. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Bab II Pasal 3 ayat 4 menyebut, pentingnya sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

PLN sebagai perpanjangan tangan negara, seharusnya memberikan pelayanan terbaik baik masyarakat termasuk kejelasan terkait tingginya tagihan listrik ini. Harus ada transparansi dan pencatatan yang akurat, sehingga masyarakat tidak menduga macam-macam.  Jangan sampai ketidakpuasan masyarakat justru menjadi alasan PLN kelak akan diprivatisasi dan diserahkan pengelolaannya pada swasta atau asing dan aseng.

Sistem kapitalisme yang saat ini kita terapkan menjadikan materi sebagai landasan utama. Maka PLN yang seharusnya ada sebagai pelayan rakyat dalam memenuhi kebutuhan energi. Tetapi, saat ini seperti penjual yang berhitung untung rugi. Bahkan, UU yang telah dibuat hanya sekadar teks yang legal tanpa jelas aplikasinya dalam kehidupan nyata.

Semua ini karena sistem kapitalis yang kita pakai berasal dari akal manusia. Maka, aturan yang lahir juga sesuai akal manusia yang terbatas. Sehingga, tidak mampu memberi solusi yang paripurna. Bahkan solusinya hanya tambal sulam. Berbeda dengan sistem Islam yang berasal dari Sang Pencipta dan Pengatur yang Maha Mengetahui segala persoalan dan kebutuhan manusia.

Islam hadir dengan segenap aturan yang sempurna termasuk masalah listrik. Dalam Islam, listrik digolongkan ke dalam api yang termasuk kebutuhan hidup orang banyak. Oleh sebab itu ia dimasukkan dalam kepemilikan umum. Artinya semua orang berhak memanfaatkannya, tapi tidak boleh memilikinya. Karena Rasulullah saw bersabda: "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yakni: padang rumput, air, dan api". (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Maka, listrik haruslah dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Maka, haram hukumnya menyerahkan pada swasta atau asing, apalagi mengomersilkannya. Seharusnya, negara menyediakan listrik yang murah dan terjangkau, bahkan gratis untuk semua rakyatnya tanpa pilih kasih. Negara  sebagai pelayan rakyat tidak boleh menzalimi rakyatnya sendiri terlebih saat pandemi seperti ini. Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top