Oleh : Anisa Rahmi Tania

Virus Corona hingga saat ini belum bisa ditaklukkan. Makhluk mungil ini masih menjadi tantangan berat bagi Indonesia begitu pula dunia.

Baik kesehatan, ekonomi, sosial dan bidang lainnya terkena dampak yang sama. Walau dari sebelumnya pun kondisi bidang-bidang tersebut tidak terbilang stabil. Namun, dengan terpaan Covid-19 ini hampir semua negara di dunia kelimpungan. Semua goyah dan keluhan demi keluhan merebak. Khususnya keluhan di level masyarakat menengah ke bawah. Salah satunya adalah keluhan terhadap membengkaknya tagihan listrik.

Dilansir oleh Sindonews.com, terjadi banyak keluhan tagihan listrik naik. Namun, pihak PLN memastikan lonjakan tagihan listrik belakangan ini bukan karena kenaikan tarif dasar listrik. Tetapi karena ada selisih dan kenaikan konsumsi listrik saat diberlakukannya PSBB yang menuntut semua anggota keluarga harus ada di rumah.

Secara otomatis penggunaan listrik pun meningkat. Sebagaimana dinyatakan Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan Bob Saril, bahwa lonjakan pada sebagian pelanggan semata-mata terjadi karena pencatatan rata-rata rekening sebagai basis penagihan pada tagihan bulan Mei. Sehingga ketika dilakukan pencatatan meter aktual selisihnya cukup besar. 

Menyikapi hal tersebut PLN telah menyiapkan skema perlindungan lonjakan tagihan. Yakni dengan skema tagihan yang melebihi 30% akan ditagihkan pada bulan Juni sebesar 40% dari selisih lonjakan. Sedangkan sisanya dibagi rata tiga bulan pada tagihan berikutnya.

PLN pun menekankan tidak ada kenaikan tarif listrik. Kewenangan dalam menaikkan tarif listrik ada di tangan pemerintah bukan PLN. 

"Prinsipnya kami tidak pernah melakukan adjustment terhadap tarif, karena itu domainnya pemerintah dan bukan domain PLN," tegas Direktur Human Capital Management PT PLN (Persero), Syofvi F. Roekman. (CNBC Indonesia)

Memang benar, jaringan listrik seutuhnya di tangan PLN, tapi untuk masalah tarif listrik pemerintahlah yang mempunyai kewenangan penuh. Masyarakat saat ini telah sangat bergantung pada listrik. Karena itu, ketika terjadi penambahan kebutuhan listrik saat harus stay at home, mestinya pemerintah memberikan keringanan.

Di era kapitalistik sekarang memang tidak heran jika semua lini kehidupan selalu dinilai dari uang, untung dan rugi. Pemenuhan listrik pada masyarakat pun akan ditimbang dengan ukuran materi. 

Padahal, sekali lagi listrik merupakan kebutuhan utama dan hak bagi rakyat untuk mendapatkannya. Namun apa mau dikata, pemerintah yang kini mulai melakukan liberalisasi di semua sektor termasuk jaringan energi listrik, semakin menekan rakyatnya sendiri. 

Kala rumah terang terus, maka mau tak mau tagihan akan naik terus. Tidak ada makan siang gratis, pun untuk rakyat sendiri. Semua harus membayar sesuai dengan penggunaannya. 

Padahal di tengah wabah yang merebak, pengangguran pun semakin meningkat karena terjadi banyak PHK, dari mana masyarakat akan membayar tagihan listrik tersebut? Sungguh menyedihkan.

Penguasa yang sebelumnya duduk di kursi kebesarannya karena rakyat, kini melenggang dengan santai saat tangan rakyat menggapai-gapai meminta pertolongan. Begitulah sejatinya sistem ini mendidik para penguasa yang tidak peka akan penderitaan rakyatnya.

Sebaliknya dengan konsep dalam sistem Islam. Dalam Islam listrik merupakan sumber energi yang menjadi kebutuhan rakyat. Keberadaan merupakan bagian dari kepemilikan umum yang harus disalurkan pada rakyat dengan cuma-cuma. 

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:
"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api". (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Maka hutan, sumber mata air, begitu juga listrik merupakan hak rakyat. Pengelolaannya di tangan pemerintah untuk digunakan hasilnya seutuhnya bagi rakyat. Tidak diperbolehkan dikuasai pihak swasta apalagi asing baik individu maupun kelompok.

Sehingga haram pula pemerintah merogoh keuntungan dari pengelolaan listrik. Sebagaimana haramnya pemerintah dalam mengelola sumber energi lain seperti BBM, batu bara, dan lainnya. Karena penguasa dalam Islam sejatinya adalah pelayan. Mereka mendapat amanah untuk mengurusi urusan rakyat dan memastikan segala kebutuhannya terpenuhi. 

Karena Islam dengan syariatnya yang sempurna dan menyeluruh menjamin terjaganya jiwa, harta, dan agama. Sehingga masyarakat di bawah naungan sistem Islam terjamin kelestariannya dengan kesejahteraan. 

Peradaban Islam telah terlihat dengan nyata pada masa Khilafah Bani Umayyah. Saat itu Cordoba yang menjadi ibu kota Andalusia, pada malam hari senantiasa diterangi dengan lampu-lampu, sehingga setiap pejalan kaki memperoleh cahaya sepanjang sepuluh mil tanpa putus. Ada pula masjid dengan 4.700 buah lampu yang meneranginya sampai menghabiskan 24.000 liter minyak. (Al-wa'ie, 1/12/2017)

Masyaallah, begitulah Islam menjadikan pemenuhan kebutuhan rakyatnya sebagai yang utama dan utama. Semua semata berlandas pada keimanan pada Sang Khaliq, Allah Rabbal'alamin.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top