Oleh: Dian Novita K
(Pemerhati Masalah Sosial dan Generasi)


Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan wabah Covid-19 yang muncul bak gunung es. Bagaimana tidak, selama 24 jam non stop, mereka berkecimpung untuk menyelamatkan ribuan nyawa manusia tanpa memperdulikan keluarga dan dirinya. Bahkan keselamatan dirinya pun diabaikan. Demi kemanusiaan, mereka rela meluangkan seluruh waktu dan tenaga untuk menyelamatkan nyawa para korban.
Oleh karena itu, penghargaan besar sungguh sangat layak untuk disematkan kepada mereka.  Pemenuhan semua kebutuhan dasar mereka serta anggota keluarganya, sudah seharusnya ditanggung oleh negara sebagai upaya mengurangi beban dan sebagai tanda terima kasih atas jasa-jasanya dalam upayaa penanganan wabah Covid-19.
Namun ternyata fakta berbicara lain. Perawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Anitha Supriono, hingga kini belum menerima insentif sebesar Rp 7,5 juta yang dijanjikan pemerintah. Anitha merupakan salah satu perawat yang bertugas di ruang Intensive Care Unit (ICU) menangani pasien-pasien positif Covid-19.
Anitha bercerita, THR atau gajinya tidak dipotong lantaran statusnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Namun, kata dia, para perawat di rumah sakit swasta atau rumah sakit yang tak terlalu besar belum tentu bernasib demikian.(TEMPO.CO, 25/05/20)
Hal serupa juga dialami oleh sejumlah tenaga medis di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran. Mereka juga belum mendapatkan insentif keuangan dijanjikan oleh pemerintah. Seperti diketahui, pemerintah memberikan insentif sebesar Rp 5-15 juta untuk dokter dan para tenaga medis yang terlibat dalam penanganan Covid-19.
Salah satu tenaga medis di Wisma Atlet Kemayoran mengatakan, pencairan insentif terkendala akibat masa libur Lebaran. Akibatnya masih ada sejumlah tenaga medis yang hingga hari ini belum juga menerima insentif tersebut.(Merdeka.com, 25/05/20)
Selain seret dalam memberikan insentif kepada para tenaga kesehatan, pemerintah juga memecat beberapa tenaga medis tanpa alasan yang jelas. Pemecatan tersebut terjadi di RSUD Ogan Ilir.
Namun, pihak RSUD Ogan Ilir tidak memberikan alasan pemecatan tersebut. Jelas ini akan menuai tanda tanya. Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, yakni sebanyak 109 orang karena melakukan mogok kerja sejak Jumat (15/5/2020) lalu. (WARTAKOTALIVE.COM, 21/05/20)
Kemacetan pemberian insentif kepada para tenaga kesehatan dan pemecatan terhadap sejumlah tenaga medis, pada dasarnya merupakan bentuk lalainya negara dalam menjamin kebutuhan dasar para pegawai negara.
Minimnya anggaran dana negara untuk upaya penanganan wabah Covid-19 telah menyebabkan hilangnya penghidupan sejumlah tenaga medis, bahkan nyawa pun banyak yang tidak terselamatkan.
Anggaran dana merupakan kebutuhan primer/dasar negara untuk melayani kebutuhan rakyatnya. Namun bagaimana jika faktanya, sebagian besar sumber dana negara yang melimpah justru telah berpindah tangan kepada para kapitalis (swasta dan asing).
Pemberlakuan undang-undang yang berpihak kepada kepentingan para cukong asing telah menihilkan peran negara/pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya termasuk kebutuhan dasar berupa layanan kesehatan yang layak. Swastanisasi berbagai sektor layanan publik telah menjerat masyarakat untuk membeli mahal pelayanan kebutuhan pokok yang harusnya bisa didapatkan secara gratis dari negara.
Penguasaan berbagai layanan publik oleh para korporasi seperti jaminan kesehatan sekarang lebih dikenal BPJS, kebutuhan pokok (sandang, papan, pangan), keamanan, akses komunikasi, sumberdaya alam (minyak, emas, perak dll) telah membuat negara miskin pemasukan. Akibatnya negara hanya masif menggenjot pajak dari rakyat yang nilainya semakin naik tiap tahunnya. Sedangkan sektor pemasukan dana negara yang besar berupa sumberdaya alam (tambang minyak, gas, batu bara dll) justru dikuasai asing dan aseng. Hal tersebut menjadikan hak rakyat terabaikan dan kesejahteraan masyarakat pun masih menjadi angan-angan.
Swastanisasi dalam berbagai sektor layanan publik tidak terlepas dari penerapan sistem kapitalisme sekuler yang mengakar di negeri ini. Sistem yang lebih mengedepankan kepentingan asing dan para bonekanya telah menyebabkan hilangnya sebagian besar hak rakyat atas negara. Layanan publik yang harusnya bisa didapatkan secara gratis harus dibayar mahal oleh rakyat atas nama ketaatan pada kebijakan pemerintah. Sedangkan wewenang pembuatan aturan/kebijakan senantiasa sarat dengan kepentingan para cukong kapitalis. Sehingga wajar aturan yang muncul pun tidak berpihak pada rakyat dan justru menguntungkan para kapitalis.
Syariah Islam Profesional dalam Memberikan Pelayanan
Hal tersebut sangatlah berbeda dengan sistem Islam. Islam menetapkan paradigma pemenuhan kesehatan ini sebagai sebuah jaminan. Negara akan menjamin semua layanan kesehatan, sarana dan prasarana pendukung dengan visi misi untuk melayani kebutuhan rakyat secara menyeluruh tanpa diskriminasi. Kaya atau miskin, penduduk kota atau desa, semuanya mendapatkan layanan dengan kualitas yang baik dan sama rata.
Negara berfungsi sebagai pelayan umat, tidak menjual layanan kesehatan kepada rakyatnya. Negara tidak boleh mengkomersilkan hak publik sekalipun ia orang yang mampu membayar. Hal ini karena negara satu-satunya institusi yang wajib bertanggung jawab dan  menjamin pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan semua warga negara .
Institusi pemerintahan dalam Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah adalah penanggung jawab layanan publik. Khalifah wajib menyediakan sarana kesehatan, rumah sakit, obat-obatan, tenaga medis, dan sebagainya secara mandiri. Itu adalah tanggung jawabnya. Rasulullah ﷺ bersabda:
الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Imam adalah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya (HR al-Bukhari).
Rasulullah ﷺ dan para Khalifah telah memberikan dan mewujudkan sendiri layanan kesehatan secara gratis. Nabi ﷺ (sebagai kepala Negara Madinah) pernah mendatangkan dokter untuk mengobati Ubay. Ketika Nabi ﷺ mendapatkan hadiah dokter dari Raja Muqauqis, dokter tersebut beliau jadikan sebagai dokter umum bagi masyarakat (HR Muslim).
Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa serombongan orang dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam. Mereka lalu jatuh sakit di Madinah. Rasulullah ﷺ selaku kepala negara lalu meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba’. Mereka diperbolehkan minum air susunya secara gratis sampai sembuh (HR al-Bukhari dan Muslim).
Khalifah Umar bin al-Khathab Ra. pernah memanggil dokter untuk mengobati Aslam secara gratis (HR al-Hakim).
Semua itu merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan wajib dilakukan negara dan bukan yang lain. Negara harus mandiri dan tidak bersandar maupun bekerjasama dengan pihak lain (swasta).
Pengadaan layanan, sarana dan prasarana kesehatan tersebut wajib senantiasa diupayakan oleh negara untuk seluruh rakyatnya baik muslim maupun non-muslim. Pasalnya, jika pengadaan layanan kesehatan itu tidak ada maka akan dapat mengakibatkan bahaya (dharar), yang dapat mengancam jiwa rakyatnya. Menghilangkan bahaya yang dapat mengancam rakyat itu jelas merupakan tanggung jawab Negara. Rasulullah ﷺ bersabda:
لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ فِي اْلإِسْلاَمِ
Tidak boleh menimbulkan madarat (bahaya) bagi diri sendiri maupun madarat (bahaya) bagi orang lain di dalam Islam (HR Ibnu Majah dan Ahmad).
Mereka yang masuk kategori fakir maupun yang kaya tetap berhak mendapat layanan kesehatan secara sama, sesuai dengan kebutuhan medisnya. Sebabnya, layanan kesehatan tersebut telah dipandang oleh Islam sebagai kebutuhan dasar (primer) bagi seluruh rakyat.
Saat terjadi pandemi seperti saat ini atau saat ada penyakit menular, tindakan pertama yang harus diambil  adalah karantina. Perbedaan karantina dalam pemerintahan Islam dengan karantina di negara-negara sekular saat ini, teletak pada keterlibatan umat bersama dengan pejabat publik/negara. Di negara sekular masyarakat justru mengabaikan kebijakan karantina. Atau bahkan negara tidak memberlakukan karantina tersebut seperti saat ini. Sehingga wabah atau penyakit menular sulit ditangani.
Sebaliknya, di dalam sistem Islam seorang muslim memaksakan karantina pada dirinya sendiri karena itu adalah hukum negara yang harus dipatuhi. Jika negara mewajibkan karantina, ia harus mematuhinya dengan keyakinan akan keadilan undang-undang karenahukum syariah yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mematuhinya adalah bentuk ketaatan kepada Allah, bukan ketaatan pada manusia.
Dengan demikian negara wajib senantiasa mengalokasikan anggaran belanjanya untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi seluruh rakyatnya. Negara tidak boleh melalaikan kewajibannya tersebut. Negara tidak boleh mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain, baik kepada pihak swasta maupun kepada rakyatnya sendiri. Jika hal itu terjadi, maka pemerintahnya akan berdosa dan akan dimintai pertanggungjawaban secara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah ﷺ bersabda:
فَاْلأَمِيْرُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Pemimpin yang mengatur urusan manusia (Imam/Khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari dan Muslim).
Sumber Pemasukan Negara dalam Islam
Berbagai bentuk layanan publik yang gratis, bersumber dari baitul maal. Yakni kas negara yang diambil dari beberapa pos pendapatan. Pertama pos fa'i dan kharaj. Pos ini diambil dari hasil ghanimah, bidang kharaj, jizyah, fa'i dan dharinah. Kedua pos kepemilikan umum, diambil dari kekayaan alam berupa minyak dan gas, pertambangan, hasil laut/perairan, hasil bumi (hutan, Padang rumput gembalaan dan tanah yang dikuasai negara.  Sedangkan yang ketiga yakni pos shadaqah diambil dari zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian & buah-buahan, serta zakat binatang (unta, sapi dan kambing)
Banyaknya pos pemasukan negara Islam, menjadikan negara mandiri dan mampu menangani wabah bahkan mampu menuntaskan pandemi/wabah sampai ke akar-akarnya.
Sumber anggaran yang mandiri oleh negara sebagai pengelola utama serta ketiadaan campur tangan swasta/asing dalam penguasaan, menjadikan negara kuat  dan mampu dalam menopang berbagai macam bahaya kehidupan termasuk muncul musibah dari Allah Swt berupa wabah, penyakit menular, krisis kelaparan, bencana kekeringan dan lain sebagainya.
Inilah gambaran nyata dan telah terbukti berabad-abad penerapan syariat Islam dalam institusi negara. Saatnya kita kembali aturan Allah dan Rasul-Nya dalam segala aspek kehidupan termasuk mewujudkan layanan secara gratis kepada rakyat atas dasar keimanan kita kepada Allah Swt. Bukankah selayaknya kita hanya berharap kepada sistem ini?
Wallahu a'lam [SP]

 
Top