Oleh : Sri Gita Wahyuti A. Md
Aktivis Pergerakan Muslimah dan Member AMK

Di musim pandemi yang belum juga reda, kesusahan rakyat seolah terus bertambah. PHK di mana-mana,  pekerjaan susah didapat,  membayar listrik menjadi berat. Memenuhi kebutuhan sehari-hari pun sebelumnya sudah terasa tak kuat.

Begitu bertubi-tubi masalah mendera hingga tak ada lagi ruang bagi rakyat untuk bernafas lega. Kini akan ditambah lagi dengan penderitaan baru, karena sulit membayar tagihan listrik yang membengkak, penerangan di rumahnya mungkin akan segera menghilang.

Hal ini diduga terjadi karena adanya kenaikan tarif yang diberlakukan secara diam-diam atau subsidi silang bagi pengguna daya 450 VA dan 900 VA (finence.detik.com. 7/6/2020).

Namun PT. PLN membantah kabar tersebut. Direktur niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Sarik memastikan tidak ada kenaikan tarif listrik karena itu bukan merupakan kewenangan BUMN. Maka jika terjadi kenaikan bukan karena adanya manipulasi atau kenaikan tarif melainkan efek pembatasan sosial. Menurutnya, selama pandemi Covid-19, masyarakat diharuskan untuk melakukan kegiatan dari rumah baik untuk kegiatan bekerja maupun kegiatan anak-anak sekolah. Maka otomatis penggunaan listrik akan bertambah sehingga ada kenaikan. (cnbcindonesia.com,6/6/2020).

Untuk meringankan kesulitan rakyat membayar tagihan listrik yang naik,  PLN menyiapkan skema perlindungan lonjakan tagihan untuk mengantisipasi lonjakan drastis yang dialami sebagian konsumen. Lonjakan yang melebihi 20% akan ditagihkan pada Juni sebesar 40% dari selisih lonjakan, dan sisanya dibagi rata tiga bulan pada tagihan berikutnya. (jabar.sindonews.com, 7/6/2020)
Ini menunjukkan tidak adanya empati pemerintah terhadap kesulitan rakyat karena pemerintah tetap akan melakukan tagihan.

Pengamat Kebijakan dan Pemerintahan, Gde Siriana tidak setuju jika alasan kenaikan listrik yang diungkapkan PLN adalah akibat aktivitas di rumah dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab, PSBB bukan keinginan masyarakat melainkan kebijakan pemerintah.  (teropongsenayan.com, 7/6/2020)
Maka tagihan listrik yang membengkak adalah tanggung jawab pemerintah.

Kenaikan tarif dasar listrik sebenarnya sudah terjadi berkali-kali, sejak zaman Suharto hingga masa Jokowi. Menurut pengamat ekonomi, Dr. Hendri Saparini, 90% energi di negeri ini sudah dikuasai pihak asing dengan adanya UU Listrik yang memberikan peluang lebih lebar kepada pihak swasta/asing untuk bersaing dengan PLN dalam penyediaan listrik. Alhasil, sumber energi (minyak dan gas) menjadi mahal dan tentu saja PLN akan terkena dampaknya. Jika PLN rugi, akan berimbas pula pada rakyat. Kehidupan rakyat akan bertambah susah.

Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa, liberalisasi energi masih terus terjadi di negeri ini, disebabkan masih bercokolnya sistem kapitalisme-sekuler. Berbagai macam masalah tidak dapat diselesaikan, termasuk masalah listrik, karena sumber masalahnya ada pada sistem  kapitalisme-sekuler itu sendiri.

Berbeda dengan Islam. Dalam Islam, negara dalam hal ini khilafah adalah wakil umat untuk mengatur produksi dan distribusi energi. Negara tidak boleh menyerahkan kepemilikan umum atau penguasaannya kepada pihak swasta atau asing. Rasulullah Saw. bersabda:

“Manusia bersekutu (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal : padang gembalaan, air, dan api.” (HR Ibn Majah)

Negara tidak boleh mengeruk keuntungan dari kepemilikan umum. Negara hanya boleh memungut tarif sebagai kompensasi biaya produksi dan distribusi barang-barang tersebut dengan harga yang terjangkau oleh rakyat. Negara tidak boleh memadamkan listrik seenaknya tanpa pertimbangan.

Maka, untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tubuh PLN, liberalisasi energi harus segera dihentikan dan dikembalikan seluruhnya ke tangan negara sebagai pengelola utama. Listrik harus dikelola oleh badan milik negara yang statusnya adalah institusi pelayanan, bukan institusi bisnis.

Wallahu a'lam bishshawwab.
 
Top