Oleh : Rengga Lutfiyanti
Mahasiswi dan Member AMK

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak beberapa bulan lalu telah menimbulkan berbagai krisis multidimensi, yang mengakibatkan pemenuhan kebutuhan hidup semakin sulit. Di tengah keruwetan dalam menghadapi Covid-19, beberapa hari terakhir media sosial diramaikan oleh pemberitaan komplain dari masyarakat. Komplain tersebut,  mengeluhkan adanya lonjakan kenaikan tagihan tarif listrik oleh PLN. Masyarakat memperkirakan ada kenaikan tarif secara diam-diam atau subsidi silang yang diterapkan pengguna daya 450 VA dan 900 VA. Namun, hal tersebut dibantah oleh pihak PLN.

Menanggapi komplain dari masyarakat, PT PLN (Persero) mengungkapkan bahwa kenaikan tagihan disebabkan ada selisih dan kenaikan konsumsi listrik saat work from home (WFH) ,atau kerja dari rumah. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan, Bob Saril, mengatakan, “Lonjakan pada sebagian pelanggan tersebut terjadi semata-mata karena pencatatan rata-rata rekening sebagai basis penagihan pada bulan Mei, kemudian pada bulan Juni ketika dilakukan pencatatan meter aktual selisihnya cukup besar. Itulah yang menyebabkan adanya lonjakan.” (sindonews.com, 07/06/2020)

Kenaikan TDL yang terus melonjak sebenarnya tidak dapatdipisahkan dari liberalisasi kelistrikan  yang sudah dimulai sejak UU Ketenagalistrikan No.20 Tahun 2002 disahkan. UU ini salah satunya mengatur tentang Unbundling Vertikal, yang memisahkan proses bisnis listrik, distribusi listrik, dan penjualan tenaga listrik. Unbundling Vertikal ini yang diduga akan bermuara pada liberalisasi listrik, dikarenakan UU ini juga mengatur pembukaan ruang luas bagi pelibatan swasta. Sementara disaat yang sama, pihak pemerintah, yang diwakili PT PLN sebagai BUMN yang seharusnya bertanggung jawab atas penyediaan listrik di Indonesia, justru hanya bertindak sebagai regulator saja.

Bagaimanapun aturannya, UU ini tetap saja tidak bisa menjamin bahwa masyarakat bisa memperoleh haknya terhadap energi listrik dengan mudah dan murah. Karena paradigma pengelolaannya dari hulu ke hilir adalah mencari keuntungan. Inilah buah dari diterapkannya sistem kapitalisme. Sebuah sistem yang hanya mencari keuntungan demi kepentingan pribadi semata tanpa memperhatikan nasib orang lain. Sehingga tidak heran, jika di dalam sistem kapitalisme rakyat selalu menderita dan menjadi korban dari keserakahan para pemilik modal.

Sungguh hal ini sangat berbeda dengan Islam. Para pemimpin (khalifah) pada masa kejayaan Islam sangat memahami kondisi rakyatnya. Seperti yang ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ra. ketika terjadi bencana kelaparan. Khalifah Umar tahu jika keadaan masyarakat saat itu sangat sulit, sehingga beliau menunda dan menghentikan pungutan kewajiban zakat pada saat krisis. Barulah saat kelaparan berakhir dan bumi mulai subur, Khalifah Umar kembali mengumpulkan zakat.

Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin yang diturunkan Allah Swt ternyata tidak hanya mengatur perkara ibadah saja, ia pun mengatur segala aspek kehidupan termasuk kelistrikan. Dalam Islam, listrik termasuk ke dalam kepemilikan umum. Listrik yang digunakan sebagai bahan bakar termasuk ke dalam kategori api atau energi. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, padang rumput, air, dan api (energi).” (HR. Ahmad)

Sumber energi pembangkit listrik, sebagian besar berasal dari barang tambang, seperti migas dan batu bara, yang juga termasuk dalam kepemilikan umum. Sehingga barang tambang migas dan batu bara tidak boleh dikomersialkan, baik pengelolaannya maupun hasilnya. Barang tambang ini harus dikelola oleh penguasa (khalifah) dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat.

Sementara itu, negara dalam sistem Islam bertanggung jawab memenuhi kebutuhan listrik setiap rakyatnya, baik yang kaya atau yang miskin, yang tinggal di kota atau di pedalaman, tanpa pandang bulu. Dan itu didapatkan dengan mudah dan gratis tanpa harus ada syarat yang berbelit. Islam pun memandang negara dan pemerintahnya sebagai ra’in, yaitu pemimpin yang bertanggung jawab mengurusi semua urusan rakyatnya. Bukan layaknya pedagang dengan prinsip untung rugi.

Wallahu a’lam bishshawwab
 
Top