Oleh : Nita Savitri
(Revowriter Bogor)

Sudah jatuh ketiban tangga. Mungkin dirasa tepat bagi rakyat negeri ini, menerima bertubi-tubi kebijakan pemerintah yang membuat rakyat mengelus dada. Belum selesai pandemi Covid-19 mendera, kini muncul kebijakan mengenai Tapera.  Program wajib bagi seluruh pegawai negeri, BUMN, BUMD, TNI dan Polri. Berupa iuran wajib bulanan untuk perumahan rakyat.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Di Pasal 15 PP Tapera yang diteken Presiden Joko Widodo pada 20 Mei lalu disebutkan besaran simpanan peserta pekerja sebesar tiga persen dari gaji atau upah.

Dalam PP tersebut dinyatakan besaran simpanan peserta untuk pekerja yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen. (Cnn.Indonesia, 3/6/20)

Dikutip dari Kompas.com, adanya iuran wajib tersebut berlaku mulai Januari 2021. Tahapan pertama yang diberi kewajiban membayar adalah para ASN. Kemudian tahapan kedua pegawai BUMN, BUMD, TNI dan Polri.  Dan tahap terakhir baru pekerja swasta, mandiri dan sektor informal.  Menurut Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Badan Pengelola Tapera Ariev Baginda Siregar khusus bagi perusahaan swasta diberi waktu sampai tujuh tahun semenjak PP ditetapkan agar mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta. (Kompas, 7/6/20)

Untuk Apa Tapera?

Program ini sebenarnya tak asing bagi masyarakat. Adanya rumah sehat dan terjangkau bagi seluruh lapisan rakyat merupakan kebutuhan pokok yang seharusnya dipenuhi oleh negara. Sehingga melalui program ini diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah (4-5 juta/bulan), bisa mempunyai rumah dengan regulasi tersebut.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan secara jelas bahwa program Tapera merupakan bentuk gotong-royong untuk memenuhi kebutuhan rumah yang merupakan hak warga negara sesuai konstitusi.

Padahal regulasi yang bijak seharusnya melihat fakta masyarakat secara menyeluruh dan utuh. Adanya Tapera menambah beban iuran yang harus dibayar per bulan oleh rakyat, di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi. Kondisi masing-masing keluarga pun tidaklah sama.  Ada yang mempunyai banyak anak, sedang atau tidak, masing-masing mempunyai kebutuhan yang berbeda akan rumah dan keperluan lainnya.

Jikalau iuran ini dibebankan secara merata dan wajib ke semua lapisan masyarakat, jelas ini tidak adil.  Apalagi dana tersebut hanya bisa diambil pada saat pekerja pensiun, 58 tahun. Ketika pegawai tidak mengambilnya buat membeli atau renovasi rumah. Keberatan akan Tapera juga diungkap oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang menganggap beban bagi pekerja semakin berat jika iuran tersebut sifatnya wajib, mestinya optional saja. Tidak diwajibkan sebesar 3 persen dan sasarannya bagi mereka yang memang belum memiliki rumah. (Detik Finance, 14/6/20)

Maka, bisa dibayangkan besarnya dana jika sampai usia 58 tahun berikut bunganya dana ini terkumpul. Pengelolaannya bak menggunakan uang titipan untuk membiayai kebutuhan seluruh peserta. Walau bukan untuk membiayai pembangunan, dan murni buat mencukupi kebutuhan rumah.  Sehingga adanya pemerintah hanya sebagai pembuat aturan perundangan/regulator. Pemenuhan kebutuhan dasar dicukupi oleh rakyat secara gotong-royong. Memang inilah sifat asli negara dengan sistem kapitalis. Mengutamakan modal dan perputarannya dalam setiap langkah menjalankan roda pemerintahan.

Bagaimana Islam Mengatur?

Islam dengan kesempurnaan aturannya telah memberi landasan adanya sebuah negara dengan pemimpin sebagai pengurus urusan rakyat. Bukan hanya penerap aturan/syariat Islam. Tapi bertanggung jawab terhadap jaminan pemenuhan kebutuhan dasar seluruh rakyat. Hal ini sesuai dengan hadits

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari)

Maka adanya perumahan, merupakan kebutuhan dasar sebagaimana pangan, sandang, kesehatan dan pendidikan.  Kesemuanya mendapat jaminan pemenuhan dalam sistem Islam.

Kemudahan memperoleh rumah/hunian layak diperoleh dengan tersedianya lapangan kerja bagi para lelaki/suami penanggung nafkah. Sehingga kebutuhan hidup dapat terjangkau secara makruf/baik.  Hal ini karena adanya pengelolaan harta kepemilikan umum (barang tambang, kekayaan laut, hutan, pegunungan) dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak boleh dialihkan ke swasta apalagi negara asing. Juga adanya pengambil-alihan lahan/tanah yang terlantar selama 3 tahun oleh negara. Agar diberikan kepada yang sanggup menanam/mengolah.  Memberi kemudahan mencari lapangan kerja. Hal tersebut seperti teladan dari Khalifah Umar bin Khattab yang pernah mengambil alih kepemilikan tanah salah seorang sahabat yang mendapat hadiah tanah yang luas di masa Rasululah. Tetapi akhirnya sahabat tersebut tidak sanggup mengolah semua tanahnya.  Maka Umar mengambil alih tanah yang tidak sanggup diolah, untuk diberikan kepada yang berhak. Dan membiarkan kepemilikan tanah yang sanggup diolahnya.

Demikianlah sistem Islam mengatur dan menjamin kebutuhan dasar rakyat, termasuk perumahan. Benar-benar dicukupi, tanpa menambah beban masalah rakyat dengan berbagai pungutan.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top