Oleh : Luluk Kiftiyah
Member Akademi Menulis Kreatif


Belum selesai duka pandemi Covid-19, kini pemerintah akan mematangkan rencana program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hal ini diperjelas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020. PP tersebut adalah penajaman dari aturan sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Salah satu poin penting yang diatur dalam PP yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 Mei lalu adalah poin iuran peserta Tapera. (kumparan.com, 3/6/2020)

Adapun pekerja yang diwajibkan menjadi peserta Tapera meliputi PNS, TNI, anggota Polri, pejabat negara, pekerja BUMN atau BUMD, termasuk pekerja dari perusahaan swasta. Seluruh golongan peserta itu akan didaftarkan sebagai peserta oleh pemberi kerja kepada Badan Pengelola (BP) Tapera. Sementara, pekerja mandiri harus mendaftarkan dirinya sendiri kepada BP Tapera untuk menjadi peserta.
Besaran iuran untuk peserta pekerja, pada pasal 15 PP Nomor 25 Tahun 2020 yaitu sebesar *tiga* persen dari gaji atau upah. Iuran berasal dari pemberi kerja dan pekerja sendiri.

Besaran iuran yang ditanggung oleh pekerja adalah 2,5 persen, untuk yang 0,5 persennya ditanggung oleh pemberi kerja. Sedangkan bagi peserta pekerja mandiri, keseluruhan iuran Tapera sebesar *tiga* persen ditanggung sendiri. (cnn.indonesia.com, 3/6/2020)

*Namun,* itu hanya aturan tertulis yang pada prakteknya belum tentu pemberi kerja atau pengusaha mau menanggung iuran 0,5 persennya. Mengingat keadaan perekonomian sekarang yang belum stabil karena dampak Covid-19 yang belum berlalu. Apalagi, beberapa pengusaha ada yang menolak terkait Tapera ini. Oleh karena itu, pengusaha akan diberikan waktu paling lambat *tujuh* tahun untuk ikut serta dalam Tapera. (nasional.kontan.co.id, 17/6/2020)

Alasan pemerintah dalam program Tapera ini adalah, untuk membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja dan agar rakyat memiliki hunian yang layak. Pertanyaannya, jaminan apa yang didapat oleh peserta Tapera jika suatu saat mereka *dipecat,* *di-PHK* atau bahkan meninggal? Apakah tabungan tersebut bisa diambil tanpa ada proses yang berbelit? Mengingat iuran Tapera ini berjangka panjang, sedangkan tidak ada kejelasan kemudahan bagi peserta untuk melakukan klaim pengambilan dana tersebut.

Berikutnya, jika peserta yang disebutkan di atas sudah memiliki rumah yang layak, apakah masih wajib membayar iuran Tapera ataukah tidak. Sebab, jika pemerintah masih mewajibkan iuran bagi yang sudah punya rumah, artinya untuk apa dan untuk siapa Tapera ini diadakan?

Mengingat Tapera ini tidak hanya diwajibkan untuk warga negara Indonesia (WNI) saja, namun juga diwajibkan untuk warga negara asing (WNA). Mengutip pernyataan Ariev Baginda Siregar selaku Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera dalam telekonferensi, “Ada sebagian WNA yang juga nanti jadi wajib peserta Tapera”. (detik.com, 5/6/2020)

Syarat WNA menjadi peserta Tapera yaitu, hanya dengan minimal mereka sudah bekerja enam bulan di Indonesia. Selain itu, pemilikan hunian oleh WNA sudah diatur dalam Peratuan Pemerintah RI No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. (bisnis.com, 27/3/2019)

Adapun alasan pemerintah mewajibkan kepesertaan kepada seluruh pekerja termasuk WNA adalah atas dasar asas gotong royong yang tertuang dalam UU No.4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. (detik.com, 5/6/2020)

Tetapi, ada hal yang perlu disoroti, pertama adanya Tapera ini seolah pemerintah memberikan peluang besar untuk WNA, khususnya Cina berbondong-bondong tinggal di Indonesia. Mengingat sudah ribuan pekerja Cina di Indonesia yang menggeser lapangan pekerjaan rakyat Indonesia sendiri.

Kedua, benarkah Tapera ini bermulai dari asas gotong royong? Gotong royong untuk menyejahterakan rakyat atau atas nama gotong royong untuk memalak rakyat? Sebab, adanya Tapera ini akan menambah daftar iuran wajib yang ketiga setelah iuran wajib BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Belum lagi iuran lainnya, misalnya koperasi di kantor pekerja.

Dari dua iuran wajib BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan saja terkadang rakyat sudah banyak yang menunggak, apalagi nanti jika ditambah dengan iuran wajib Tapera. Belum lagi kebutuhan untuk menyekolahkan anak, kebutuhan pangan, dan bayar listrik yang saat ini semakin melambung tinggi. Tentunya, jika Tapera ini menjadi iuran wajib yang ketiga akan sangat membebani rakyat.

Untuk itu, keputusan pemerintah menerbitkan PP Tapera di tengah wabah ini menunjukkan betapa jiwa sosial dan kepedulian pemerintah sangat rendah. Inilah gambaran pemerintahan di bawah sistem kapitalisme, empati dan peduli menjadi sifat langka bagi rezim. Kebijaknnya jauh dari keadilan. Seenaknya memangkas penghasilan rakyat, tapi di saat diminta berkorban malah enggan.

Seharusnya, pemimpin adalah pengayom bagi rakyatnya, bukan penodong. Sebab dalam sistem Islam, pemimpin adalah pelayan umat bukan tuan umat. Sehingga pemimpin itu hadir memberikan pelayanan sebaik mungkin, dan sudah menjadi kewajiban negara dalam penyelenggara perumahan rakyat semestinya menjadi tanggungan penuh negara. Sebab tugas negara bukan pengumpul dana rakyat, melainkan bertugas memenuhi kebutuhan rakyat.

Negara adalah penanggung jawab utama dalam mengurusi hajat rakyat yaitu sebagai *raa"in* (pelayan/pengurus) dan junnah (pelindung). Sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Imam *(khalifah)* raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya”. (HR Muslim dan Ahmad)

Negara khilafah berbeda dengan negara apapun di dunia. Sandang, papan, dan pangan sebagai kebutuhan pokok individu dijamin oleh negara khilafah, melalui mekanisme *syariah.* Begitu juga kesehatan, pendidikan dan keamanan sebagai kebutuhan pokok dijamin oleh negara khilafah dengan mekanisme yang sama. Dengan begitu, seluruh kebutuhan pokok rakyat, baik yang terkait dengan individu maupun kelompok, semuanya dijamin oleh negara.

Jaminan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar rakyat, termasuk kebutuhan sekundernya, baik bagi individu ataupun kelompok, adalah hak seluruh rakyat negara khilafah, baik *muslim* maupun *nonmuslim.* Termasuk kelompok masyarakat miskin, menengah, maupun kaya. Semuanya mempunyai hak yang sama sebagai warga negara khilafah, untuk dijamin kebutuhan dasar dan sekundernya.

Jaminan kebutuhan dasar dan sekunder individu warga negara bisa diwujudkan dengan bekerja, bagi pria dewasa yang mampu. Bagi anak-anak, wanita dan orang tua, jaminan diberikan oleh pria dewasa yang mampu, dan berkewajiban untuk menanggung nafkah mereka. Jika tidak mampu, atau tidak ada keluarga yang bisa menanggungnya, maka kerabat atau tetangga dekat berkewajiban untuk membantunya. Jika tidak ada, maka negara berkewajiban untuk menanggungnya.

Jaminan di atas bisa diwujudkan, jika setiap warga negara yang mampu bekerja atau berusaha mempunyai kesempatan yang sama untuk bekerja dan berusaha. Karena negara khilafah mempunyai kewajiban untuk membuka lapangan pekerjaan, dan kesempatan berusaha bagi seluruh rakyatnya. Jika ada yang mampu bekerja, tetapi tidak mempunyai modal usaha, maka bisa mengadakan kerja sama dengan sesama warga negara, baik *muslim* maupun *nonmuslim.* Bisa juga dengan mekanisme qardh (utang), hibah (pemberian cuma-cuma), maupun yang lain.

Jika modal usaha tersebut terkait dengan negara, misalnya seperti tanah pertanian milik negara, maka negara khilafah bisa memberikannya untuk dikelola. Inilah yang disebut *iqtha’.* Negara menjamin kepemilikannya atas tanah mati, yang tidak dikelola lebih dari tiga tahun oleh pemilik asalnya, jika tanah mati tersebut dia kelola.

Selain itu, negara khilafah juga memberikan jaminan kebutuhan dasar yang lain seperti, pendidikan, kesehatan dan keamanan bagi warga negara. Oleh karena itu, negara khilafah berkewajiban menyediakan layanan pendidikan, kesehatan dan keamanan bagi seluruh rakyatnya dengan gratis. Jaminan ini berlaku bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk yang miskin, tetapi juga untuk yang kaya. Semua warga negara khilafah mendapatkan jaminan yang sama.

Dari mana khilafah bisa memberikan layanan pendidikan, kesehatan dan keamanan dengan gratis dan pada level tertinggi untuk seluruh rakyatnya? Jawabannya, dari seluruh pendapatan negara khilafah, baik yang bersumber dari kekayaan milik umum, seperti tambang emas, batubara, minyak dan gas, maupun kekayaan milik negara, seperti *kharaj,* dan lain-lain.

Itulah rekam jejak emas masa peradaban Islam yang diterapkan dalam negara khilafah rasyidah. Satu-satunya jaminan yang bisa mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat yang hidup di dalamnya.

Namun, dalam asuhan kapitalisme, peran negara tak lagi ideal. Peran negara sudah teralihkan dengan berbagai intrik politik dan kepentingan. Hanya dengan Islam satu-satunya solusi yang bisa menuntaskan ketidak adilan ini. Fungsi negara bisa kembali normal di tengah kehidupan abnormal yang berasas sekuler kapitalistik.

Wallaahu a'lam bishshawaab.
 
Top