Oleh: Faizah Khoirunnisa'Azzahro (Aktivis Dakwah)

Jagad Maya, terutama Twitter, dibuat geger dengan keluhan sejumlah warganet yang mengeluhkan lonjakan tagihan listrik yang berkali lipat. Masyarakat curiga bahwa PLN telah menaikkan tarif listrik diam-diam atau menerapkan subsidi silang sebagaimana isu sebelumnya yang santer dibicarakan.

Seperti yang dikutip www.jabar.sindonews.cim pada 7 Juni 2020 lalu, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan  di PLN, Bob Saril, menegaskan bahwa lonjakan tagihan listrik tidak disebabkan oleh kenaikan tarif, bukan juga karena penerapan subsidi silang. Menurutnya, kenaikan tarif listrik bukanlah domain PLN, melainkan kebijakan pemerintah.

Bob Saril berpendapat bahwa peningkatan tagihan listrik merupakan imbas dari pembatasan sosial dimana aktivitas masyarakat lebih banyak dilakukan dirumah sehingga terjadi peningkatan konsumsi listrik. (www.cnbcindonesia.com/06-05-2020)

Meski sudah keluar klarifikasi dari pihak PLN, masyarakat belum puas dan terus mempertanyakan transparansi PLN. Salah satu netizen yang merupakan pelanggan PLN mengungkapkan kejanggalan yang terjadi pada rumah yang kosong selama 2 bulan dan hanya menyalakan lampu di area luar, tetapi tagihan listrik justru membengkak. Tentu hal ini menimbulkan tanda tanya besar.

*Penguasa Sering Dusta, Rakyat Sulit Percaya*

Kecurigaan rakyat terhadap kebijakan rezim hari ini sangatlah beralasan dan wajar. Sebab selama ini penguasa tidak mencontohkan kejujuran di hadapan rakyat. Sebaliknya, rakyat berulang kali dikhianati dengan aturan-aturan dzalim, dan sering tertipu janji-janji manis.

Tentu saja rakyat belajar dari pengalaman terdahulu, sehingga tak ingin lagi jadi korban tipu-tipu. Kini setiap langkah yang diambil penguasa akan selalu mendapat sorotan. Daya kritis masyarakat kian terasah seiring dengan silih bergantinya problematika negeri ini.

Di tengah pandemi saat ini, penguasa harus lebih berempati kepada rakyatnya. Masyarakat sudah seharusnya diringankan bebannya dalam memenuhi kebutuhan pokok, bukan malah diperas dengan berbagai kenaikan tarif. Belum lama rakyat tercekik dengan naiknya biaya iuran BPJS, kini tersengat lonjakan tagihan listrik.

Jika merujuk pada UU tentang karantina wilayah, negara wajib memenuhi kebutuhan rakyat yang dikarantina selama pandemi. Karena pada dasarnya rezim hari ini berwatak Kapitalisme yang hanya berpikiran untung rugi, sebisa mungkin mencari cara untuk mangkir dari kewajiban tersebut. Akhirnya dibuatlah istilah baru yakni PSBB, untuk menghindari opsi karantina wilayah beserta ketentuannya.

Selama penanganan pandemi yang hampir berjalan 4 bulan ini, begitu nyata dirasakan bahwa sektor ekonomi-lah yang paling dititikberatkan. Di saat tenaga kesehatan masih bergelut dengan pasien Covid19 yang terus bertambah dan menghimbau agar penguasa jangan dulu melonggarkan pembatasan sosial,  pemerintah justru mengambil kebijakan yg berseberangan berupa pelonggaran PSBB dengan alasan menjaga perekonomian agar tak jatuh. Jadi, bukan tidak mungkin jika penguasa mencari celah untuk menutupi anggaran negara yang banyak keluar selama menangani pandemi, dengan cara menaikkan berbagai macam tarif.

*Empati Tinggi Negara Islam Saat Pandemi*

Penangan wabah yang efektif dan efisien pernah dicontohkan oleh peradaban Khilafah yang menerapkan Islam secara kaffah. Begitu wabah terdeteksi, negara langsung melakukan karantina di wilayah yang terdampak. Tak perlu menunggu wabah meluas secara global baru bergerak.

Rakyat yang wilayahnya mengalami karantina, berhak mendapat jaminan pemenuhan kebutuhan pokok secara gratis dari negara. Tentu hal ini harus didukung  sektor-sektor lain yang berjalan baik.

Anggaran untuk jaminan kebutuhan pokok, diambil dari Baitul Mal. Jika kas Baitul Mal wilayah setempat sedang kosong dan kondisi pangan tengah paceklik, maka wilayah lain yang tidak terdampak wabah mengirimkan bantuannya. Hal ini pernah dilakukan di masa Kekhalifahan Umar bin Khattab.

Negara yang menerapkan Islam takkan mengorbankan keselamatan rakyatnya demi untung rugi ekonomi, karena semua kebijakan yang diambil pemimpin Islam haruslah sesuai dengan ridho Allah SWT. Dalam keadaan normal, Islam melarang negara mendzalimi rakyat apalagi saat masa sulit seperti pandemi. Baik kondisi normal maupun saat pandemi, negara Islam tetap memberikan pelayanan  yang tinggi empati kepada rakyatnya.

Meskipun di tengah kehidupan yang berasaskan sekulerisme ini kehidupan menjadi serba sulit dan menghimpit, muslim tak boleh berputus asa dari rahmat Allah SWT. Kita masih bisa mengupayakan ikhtiar maksimal dengan mengikuti thoriqoh Rasulullah SAW dalam memperjuangkan kehidupan yang berkah di bawah naungan Islam. Dengan demikian, muslim dan umat manusia secara umum bisa merasakan kembali ketentraman hidup di negeri yang baldatun thoyyibatun wa rabbun ghofur.
 
Top