Oleh : Yani Rahmawati
(Ibu Generasi Peduli Umat)

Luar biasa beban yang ditanggung oleh rakyat Indonesia saat ini. Di tengah kesulitan menghadapi masalah ekonomi karena pandemi Covid-19, pemerintah terus mengeluarkan beberapa kebijakan yang semakin menekan kehidupan rakyat. Dari mulai kenaikan iuran BPJS, berbagai beban pajak, naiknya harga-harga kebutuhan hidup seperti pangan, BBM, transportasi dan lain-lain yang melangit. Pemerintah juga telah menerbitkan PP tentang Penyelenggaraan Tapera yang baru diundangkan per 20 Mei 2020. Aturan tersebut mengatur pemotongan gaji PNS, pegawai BUMN dan swasta.

Akhir-akhir ini masyarakat juga dikejutkan dengan tagihan listrik yang melonjak, lengkap sudah penderitaan rakyat Indonesia. Seperti yang disampaikan beberapa warga di akun ig @pln.id, 

"Saya pengguna listrik 900 va non subsidi, sebelum pandemi atau adanya dispensasi dari PLN kalau beli token 20000 biasanya bisa 4 sampai 5 hari tapi setelah itu mulai berlaku, saya merasa pemakaian saya meningkat sampai 2x lipat, malahan karena kalau beli token 20000 cuman sehari semalam habis," keluh akun @sumardinmaddink. 

Ada juga seorang pemilik bengkel las mengeluhkan, yang biasanya membayar listrik senilai 2 juta, tiba-tiba di bulan Juni mendapatkan tagihan sebesar 20 juta. Bagaimana ia tidak sock karena kenaikan itu dianggap bersumber dari kelalaiannya sendiri. Masih ada ribuan aduan lain dari masyarakat yang masuk ke website PLN.

Karena kenaikan ini masyarakat menganggap PLN telah menaikan tarif listrik secara diam-diam, atau melakukan subsidi silang terhadap pelanggan 450 va dan 900 va. Namun PLN membantah dugaan masyarakat ini, dan menyampaikan bahwa yang berhak menaikan Tarif Dasar Listrik adalah pemerintah.

Sistem Kapitalisme  & Liberalisasi Kelistrikan

Sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini merupakan akar masalah dari buruknya kelistrikan saat ini. Kenaikan Tarif Dasar Listrik yang terus meningkat tidak bisa dipisahkan dari sistem liberalisasi kelistrikan, sejak disahkannya UU ketenagalistrikan No 20 tahun 2002.  

Dimana UU tersebut di antaranya mengatur soal unbandling vertikal, yaitu memisahkan proses bisnis PLN menjadi pembangkit, transmisi, distribusi hingga penjualan tenaga listrik.  Unbundling ini diduga bermuara pada liberalisasi listrik sebab mengatur pula pembukaan yang luas bagi pihak swasta, yang mana pihak swasta ini hanya mencari keuntungan semata, dan menjadikan pemerintah yang diwakili PLN hanya sebagai regulator saja, padahal sejatinya pemerintah atau PLN adalah yang bertanggung jawab atas ketersediaan listrik. UU ini tidak dapat memenuhi hak rakyat mendapatkan energi listrik dengan mudah dan murah. 

Liberalisasi kelistrikan juga tidak lepas dari pengelolaan sumber daya alam yang buruk. Dominasi asing di sektor pertambangan kian mengkhawatirkan dan mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia. Saat ini sekitar 75 persen sumber daya alam Indonesia dikuasai asing (okezone.com).  


Solusi Paripurna oleh Sistem Islam

Islam adalah agama yang diturunkan dari Sang Pencipta alam ini, bukan hanya mengatur bagaimana tatacara beribadah saja, tapi juga mengatur bagaiamana cara menyelesaikan seluruh problematika kehidupan, termasuk kelistrikan.  

Dalam Islam listrik termasuk kedalam kepemilikan umum. Listrik masuk kedalam kategori 'api' atau energi. Rasulullah saw. pernah bersabda : "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api." (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Energi listrik berasal dari tambang migas dan batu bara. Barang tambang tersebut juga masuk ke dalam kepemilikan umum sehingga tidak boleh dikomersilkan pengelolaannya dan hasilnya. Oleh karena itu seharusnya pengelolaan barang tambang harus dilakukan oleh negara dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat, baik yang mampu ataupun kurang mampu.

Karena listrik termasuk ke dalam kategori 'api' yang menjadi kepemilikan umum, dimana negara yang harus mengelolanya, maka listrik seharusnya diberikan secara gratis kepada rakyat, kalaupun rakyat harus dikenai tarif, maka itu hanya untuk biaya operasionalnya saja dan nominalnya tidak memberatkan rakyat.

Dalam Islam Negara adalah sebagai ra'in (pengatur) yang harus bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, tidak ada prinsip untung rugi dalam pemenuhan kebutuhan rakyat. Berbanding terbalik dengan sistem yang di terapkan saat ini yaitu sistem kapitalisme-liberalisme, dimana sistem yang dianut hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, untung dan rugi.

Sudah seharusnya saat ini kaum muslim kembali pada sistem Islam yang berasal dari yang Maha Sempurna dalam menyelesaikan segala permasalahan kehidupan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, agar rakyat hidup sejahtera dan berada dalam keberkahan.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top