Oleh : Sumiyah Ummi Hanifah
(Member AMK dan Pemerhati Kebijakan Publik)

Rentetan permasalahan yang dihadapi negeri ini, seperti tidak ada habis-habisnya. Di tengah gempuran virus Corona yang mengobrak-abrik tatanan kehidupan masyarakat dan negara, berkembang fakta miring mengenai buruknya pelayanan pemerintah terhadap rakyat. Masyarakat kita seolah "dipaksa" beraktivitas di tengah-tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian negara yang semakin merosot, akibat imbas dari kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) oleh penguasa. Sebagaimana dikutip dari INews.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa anjloknya kondisi ekonomi saat ini dikarenakan diamnya masyarakat. 

Himbauan pemerintah untuk tinggal di rumah saja inilah, yang menyebabkan ekonomi Indonesia mandeg. Sehingga pemerintah menurunkan kebijakan untuk melonggarkan PSBB.

Tentu dengan harapan agar perekonomian kita dapat menggeliat kembali, tuturnya. Pihak Istana pun kembali meniupkan "angin syurga"  kepada masyarakat, terutama mereka yang merupakan golongan  masyarakat menengah ke bawah. Kabar menyejukkan itu pun disampaikan melalui Ibu Menteri Keuangan kita, yang menyebutkan bahwa pemerintah akan memperpanjang pembebasan dan diskon tarif bagi jutaan rumah tangga, yang terkategori listrik 450 VA dan 900 VA hingga September 2020. Konon katanya, pemerintah telah menyiapkan anggaran pembebasan dan diskon tersebut sebesar Rp61,69 triliun (m.detik.com, Selasa, 19/5/2020). Namun, agaknya angin syurga yang berhembus itu hanya sebatas angin lalu belaka. Sebab, alih-alih masyarakat  mendapatkan "bonus" pembebasan dan diskon dari negara, yang ada justru kado pahit yang diterima oleh sebagian pelanggan PLN. Mereka mengaku bahwa tagihan listrik pada bulan Juni 2020 yang melonjak naik beberapa kali lipat.

Hal ini tentu menimbulkan kekecewaan yang mendalam pada diri masyarakat kita, sehingga mereka  beramai-ramai  menumpahkan rasa kekesalannya melalui cuitan twitter yang terus membanjiri media. Kejadian ini memancing reaksi dari para tokoh masyarakat, di antaranya datang dari Anggota Komisi ll DPR RI Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Mulyanto. Beliau meminta kepada pemerintah agar membuka Posko Pengaduan bagi para pengguna listrik, yang mengalami lonjakan tagihan listrik. Baik secara online ataupun langsung, untuk meredam kemarahan masyarakat.

Berita menghebohkan ini, disikapi dingin oleh pihak PLN (Perusahaan Listrik Negara) sendiri. Sebab, menurut Direktur Human Capital Management PT PLN (Persero), Syofvi Roekman,  menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan manipulasi dalam penghitungan tarif. Beliau menegaskan bahwa penghitungan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan meteran, yang bisa juga dilakukan sendiri oleh para pelanggan. "Prinsipnya, kami tidak pernah melakukan adjusment terhadap tarif, karena itu domainnya pemerintah, bukan domain PLN" ujarnya melalui video converence, Sabtu 6 Juni 2020. (cnbcindonesia.com).

Pendapat senada diungkapkan oleh Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PKN Bob Syahril, mereka yang tagihan listriknya membengkak itu bukan karena manipulasi/kenaikan tarif, melainkan karena PSBB. Menurutnya banyaknya jumlah masyarakat yang beraktivitas di dalam rumah, membuat tagihan listrik meningkat.

Sementara, masyarakat berpandangan bahwa kenaikan jumlah tagihan listrik yang mencapai empat kali lipat itu sangat tidak wajar dan memberatkan warga. Mereka menduga bahwa pihak PLN telah melakukan kenaikkan tarif listrik secara diam-diam.

Polemik antara PLN dan para pelanggannya ini, bukanlah kali pertama, namun sudah sering terjadi, dan ujung-ujungnya masyarakat yang harus menanggung kerugian. Mereka tidak tahu harus mengadu kepada siapa, sebab pemerintah yang diharapkan dapat menjamin serta  memenuhi kebutuhan dan hajat hidup masyarakat umum (di antaranya yaitu listrik) malah bertindak abai. Pemerintah seolah tidak peduli dengan kesulitan rakyatnya, padahal seharusnya para pemimpin yang duduk di jajaran pemerintahan itulah yang berwenang melakukan kebijakan, terkait penyesuaian tagihan listrik. 

Fakta di atas membuktikan bahwa pemerintah lepas tangan dan  menyerahkan sepenuhnya seluruh urusan pelayanan masyarakatnya kepada pihak swasta (asing). Alasannya tidak lain adalah demi meraup keuntungan ekonomi. Pemerintah berdalih bahwa semua itu dimaksudkan agar dapat membuka seluas-luasnya pintu investasi bagi pihak asing dan aseng, yang ingin menanamkan modalnya di negeri ini. Sementara kita paham betul, apa motif para investor asing itu mengelola Sumber Daya Alam (SDA) di negara kita.

Apakah untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia? Jawabannya jelas tidak.

Tentu saja tujuan mereka adalah agar dapat mengeruk kekayaan alam negeri ini, bukan untuk kemaslahatan umat (rakyat). Dalam hal ini, masyarakat tidak mendapatkan apa-apa selain kerugian. Permasalahan tagihan listrik yang melonjak naik ini, tak lepas dari pengadopsian sistem kapitalisme liberal, yang berasaskan kebebasan dalam kepemilikan. 

Berbeda dengan sistem Islam (khilafah), yang menetapkan bahwa Sumber Daya Alam tidak boleh dimiliki sahamnya oleh asing. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang artinya:
"Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput (hutan), air, dan api (gas alam, minyak bumi dan barang tambang). (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Artinya, kebutuhan viral masyarakat, seperti air, listrik dan hutan, tidak boleh dimiliki oleh individu dan organisasi/kelompok tertentu, tapi mutlak dikuasai oleh negara, serta dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat (umat).

Negara bertugas untuk memenuhi kebutuhan pokok setiap individu, jika tidak memiliki harta, pekerjaan dan keluarga, atau bagi warga yang memiliki keterbatasan, baik mental maupun fisik.

Syari'at Islam membolehkan adanya kompetisi untuk memiliki harta sesuai kebutuhan dan kemampuan, selama sesuai dengan hukum syara'. Negara Islam akan membagi harta sesuai karakteristik, lalu membaginya menjadi milik individu, umum dan negara dengan batasan-batasan yang jelas. Pemecahan problem ekonomi dalam masyarakat adalah bagaimana agar manusia bisa memanfaatkan kekayaan alam yang ada, sehingga dalam hal ini sistem dan kebijakan sang pemimpin negara sangat menentukan.

Islam memecahkan masalah-masalah yang muncul dari problem tersebut, dengan hukum-hukum yang menyangkut ekonomi. Prinsip dasar ekonomi Islam dibangun atas tiga asas, yakni asas kepemilikan, asas pengelolaan kepemilikan dan asas distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia.

Dengan diterapkannya syari'at Islam secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan, maka segala problematika yang dihadapi rakyat dan negara akan mudah dipecahkan. Masalah tagihan listrik yang membengkak, tidak akan ditemui dalam sistem Islam (khilafah). Satu-satunya sistem yang bersumber dari Allah Swt.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top