Oleh : Marsitin Rusdi
(Praktisi Klinis, Pemerhati Sosial Lingkungan )

Sudah 74 tahun Indonesia merdeka, selama itu juga Pancasila dijadikan ideologi bangsa ini dengan menganut sistem demokrasi. Burung garuda sudah dianggap lambang yang keramat yang tidak akan bisa digoyahkan eksistensinya. Dianggap sebagai landasan dan pengingat perjuangan bangsa ini. Memuat cita-cita para pendiri bangsa untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari segala bentuk penjajahan dan memberikan kesejahteraan yang merata untuk seluruh warga negara.



Namun ternyata persoalan negeri ini belum juga usai, mulai dari pendidikan, fasilitas kesehatan yang mahal, kemiskinan yang masih membelenggu sebagian, hutang yang semakin meroket masyarakat, maupun permasalahan hukum yang terkesan tajam ke bawah tumpul ke atas.


Ideologi  yang menjadi acuhan hidup bangsa ini, sebagai sumber hukum, saat ini masih diperdebatkan karena adanya ( RUU HIP) Rancangan Undang - Undang Haluan Ideologi Pancasila. Ada beberapa pasal berpotensi menimbulkan kontraversi dan bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. Kontraversi ini terjadi karena tidak adanya Tap MPR XXV/1966 tentang larangan komunisme. Dengan munculnya RUU HIP akan dijadikan penafsiran tunggal tentang pancasila (yang terjadi pada Orde Baru) jelas M.Kholid, pimpinan pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama.


MUI pusat juga mengeluarkan maklumat tidak dicantumkannya Tap MPR XXV/1966, menurut beliau  dalam RUU HIP merupakan sebuah bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang sadis tentang kekejaman yang memilukan.


Begitulah bila sumber hukum berasal dari buatan manusia, maka akan rawan terjadi kontroversi. Sering terjadi  ketidaksinkronan antara aturan yang satu dengan  aturan yang lain. Hukum pun bisa berubah sesuai dengan kondisi yang ada. Bahkan di duga banyak UU yang tidak berpihak kepada rakyat kecil.


Inilah salah satu bukti kegagalan sistem demokrasi sekuler, sering terjadi kebijakan yang tumpang tindih. Sehingga tidak fokus untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada.

Berbeda dengan sistem Islam, semua aturan bersumber dari wahyu yang di turunkan oleh Allah, semua diatur secara rinci mulai dari bentuk pelanggaran sampai  sanksi yang memberi efek jera baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat lain . Penerapan hukum pun adil dan merata tanpa membedakan  status sosial, semua memiliki kedudukan sama dihadapan  hukum.


 khalifah sebagai pemimpin akan senatiasa meriayah rakyatnya tanpa membedakan antara kaya dan miskin, pejabat atau sipil, muslim atau non muslim semua akan diperlakukan sama atas dasar sumber hukum yang sudah baku.
Dengan sumber hukum yang jelas al- Qur'an, hadis, ijmak ulama dan qiyas. Peraturan tersebut menjadi aturan baku.
Sudah tercatat dalam sejarah bahwa selama 13 abad rakyat hidup tentram dalam naungan syariat Allah.

Wallahu a'lam
 
Top