Oleh : Amey Bunda hafidz

Ramai diperbincangkan di jagad maya cuitan para generasi milenial terkait melonjaknya tarif listrik. Banyak spekulasi di tengah masyarakat terkait kenaikan tarif listrik ini. Diantaranya masyarakat memperkirakan ada kenaikan tarif listrik secara diam-diam atau ada subsidi silang yang diterapkan untuk pengguna daya 450 VA dan 900 VA.

Tidak ketinggalan mantan Komisioner KOMNAS HAM, Natalius Pigai juga memiliki rasa geram terhadap PLN yang dianggap mencekik rakyat akibat tarif listrik yang semakin melonjak naik. Namun alih-alih mendapatkan kejelasan atas alasan naiknya tarif listrik, Pigai justru ditanya perkara meteran. Menanggapi pertanyaan tersebut, Pigai tidak semata berfikir untuk kepentingan pribadi namun untuk membela rakyat kecil yang notabene ekonomi kian terpuruk namun justru dibebani dengan tagihan listrik yang tinggi. (https://news.visimuslim.org 08 Juni, 2020)

Merespon keluhan-keluhan yang banyak terjadi di masyarakat, PT PLN (Persero) angkat suara. “Yang pada intinya bahwa PLN itu tidak melakukan kenaikan tarif karena tarif itu adalah domain pemerintah. Kan sudah ada UU yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Jadi PLN tidak akan berani karena itu melanggar UU dan melanggar peraturan dan bisa dipidana bila menaikkan tarif,” ujar Bob dalam konferensi pers bertajuk  ‘Tagihan Rekening Listrik Pascabayar’, Sabtu (6/6/2020). Bob menegaskan kenaikan listrik ini murni disebabkan oleh kenaikan pemakaian dan kenaikan pemakaian ini murni disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan dirumah selama pandemic. (https://m.detik.com 07 Juni, 2020)

Meski telah mengelak rakyat tetap Kembali pada rasa ketidakpercayaanya, karena bukan hanya sekali rakyat disuguhkan kebijakan yang diduga hanya content prank belaka.

*Listrik murah, islam solusinya*

Persoalan kelistrikan nasional saat ini merupakan dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Padahal dalam pandangan Islam sistem tersebut bertentangan dengan aqidah Islam karena sistem tersebut berlandaskan pada sekularisme dimana urusan kenegaraan termasuk bidang ekonomi dipisahkan dari agama. Berbeda dengan Islam, Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Akidah Islam melahirkan seperangkat aturan yang tak hanya komprehensif tapi juga solutif. Dalam pandangan islam seluruh persoalan kehidupan harus disesuaikan dengan syariat islam. Termasuk di dalamnya perkara kelistrikan. Dimana listrik merupakan salah satu kepemilikan umum. Hal ini dipandang dari dua aspek Pertama, listrik sebagai bahan bakar termasuk dalam katagori api (energi) yang merupakan milik umum. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu’alaihi wa Sallam,

 “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput (kebun/hutan), air, dan api (energi).” (HR. Ahmad).

Hal tersebut termasuk di dalamnya berbagai sarana dan prasarana penyediaan listrik seperti tiang listrik, gardu, mesin pembangkit, dan sebagainya.

Kedua, batubara dan migas sebagai sumber energi yang digunakan untuk pembangkit listrik baik oleh PT PLN maupun swasta, juga merupakan milik umum. Sebagaimana disebutkan dalam hadits sebelumnya.

Oleh karena itu, tata kelola kelistrikan negara menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya untuk menjamin kebutuhan listrik setiap rakyatnya. Baik dari kualitas maupun kuantitas. Dengan harga murah bahkan gratis. Untuk seluruh rakyat, tanpa memandang kaya atau miskin. Muslim atau non Muslim. Meski demikian hal tersebut tidak mungkin terlaksana selama sistem ekonomi negara ini menganut sistem ekonomi kapitalisme. Dimana kepentingan pemilik modal lebih menjadi prioritas utama daripada kebutuhan rakyatnya. Oleh karena itu penerapan syariah Islam secara kaffah menjadi sebuah keharusan sehingga sistem Islam dapat ditegakaan secara menyeluruh. Dan keberkahan dari langit dan bumi akan bisa dirasakan oleh seluruh penduduk negeri.

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?”[QS. Al Maidah 50)

Terlebih saat dimana rakyatnya sedang didera wabah penyakit yang membuat hampir seluruh sector perekonomian lumpuh akibat terkena imbas pandemic covid-19. Tentu negara harus lebih peka lagi untuk meringankan kesulitan yang dihadapi masyarakat di masa pandemic Bukan justru menambahkan beban di Pundak rakyatnya. Yang seolah menunjukkan bahwa Nurani para pemimpin negeri ini telah mati.
Wallahu a’lam bisshawab.
 
Top