Oleh : Imayanti Wijaya
Ibu Rumah Tangga

Wacana New Normal yang digulirkan, mulai disosialisasikan untuk diterapkan. Tentu kebijakan ini tidak bisa begitu saja diterapkan tanpa kriteria tertentu yang dimiliki oleh suatu wilayah. Ada istilah zona hitam, merah, kuning juga biru untuk membedakan kadar penyebaran wabah di suatu daerah. Kebijakan hanya bisa diterapkan pada wilayah yang berzona biru bukan merah apalagi hitam.

Terkait persiapan penerapan New Normal di wilayahnya, Bupati Bandung Dadang M. Naser menyatakan bahwa sebenarnya Kabupaten Bandung dari awal sudah masuk zona biru. Hal itu diungkapkannya menanggapi status zona kuning bagi Kabupaten Bandung dari Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19  Jawa Barat terkait persiapan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau New Normal. (Balebandung.com 12/6/20)

Menurut Dadang, status zona biru bagi Kabupaten Bandung agak terhambat dengan adanya temuan kasus baru hasil rapid test Covid-19. “Padahal setelah dicek ulang, bukan positif Covid-19, tapi ada yang sakit paru-paru atau TBC. Memang alat rapid test itu sensitif terhadap virus Covid-19,” ujarnya. Berdasarkan anggapan bahwa Kabupaten Bandung sudah di zona biru, Dadang Naser pun kembali bisa melaksanakan Shalat Jumat di Masjid Al Fathu di Komplek Perkantoran Pemkab Bandung setelah masjid itu dibuka kembali.

Berdasarkan hasil evaluasi Gugus Tugas Percepatan penanggulangan Covid-19 Jawa Barat, Ridwan Kamil mengungkapkan  adanya 10 daerah yang berada di zona kuning (level 3) dan 17 daerah di zona biru (level 2). "Kabupaten Bandung dari zona kuning sekarang zona biru. Subang dari kuning ke biru, dan Cimahi dari kuning ke biru. Ada juga dari biru ke kuning, yaitu Kabupaten Garut,” sebut Ridwan Kamil dalam jumpa pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (12/6/20). Perubahan status kewaspadaan yang naik seharusnya menjadi lampu kuning yang tetap harus diwaspadai  karena angka reproduksi walau di bawah angka 1 memiliki kecenderungan naik.

Diberlakukannya kebijakan new normal terhitung keputusan nekad. Karena kondisi negeri ini yang masih rentan dengan penyebaran wabah yang kian hari jumlahnya semakin bertambah. Sayangnya  pemerintah  lebih fokus pada penyelamatan keberlangsungan perekonomian daripada keselamatan rakyat. Bahkan mirisnya mengklaim bahwa penyebaran wabah di negeri ini berhasil ditekan. Melalui juru presiden, Fadjroel Rachman, pemerintah menyatakan telah berhasil menangani, mengendalikan dan menekan penyebaran virus. Dikutip dari pikiran-rakyat.com (08/06/2020), Fadjroel menyatakan 67% masyarakat sangat puas terhadap kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Persentase tersebut merupakan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dijadikan rujukan oleh Fadjroel.

Namun sayangnya hal ini terbantahkan oleh fakta yang ada, karena esok harinya (09/06/2020) kompas.com merilis laporan Deep Knowledge Group yang dikutip Forbes mengenai daftar 100 negara teraman dari Covid-19. Indonesia, ternyata menempati urutan ke-97, yaitu peringkat ke 4 dari bawah. Padahal jika mengikuti standar WHO, new normal baru bisa dijalankan apabila tidak ada lagi penambahan kasus dalam 14 hari. Sementara di negeri ini jumlah korban terpapar virus menembus 40.000 lebih dengan penambahan kurang lebih seribu kasus lebih setiap harinya.

Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan gelombang kedua covid-19 akan terjadi, seperti di Perancis saat diberlakukan New Normal disana terjadi ledakan kasus baru dalam sehari. Demikian juga yang terjadi di Korea Selatan, dan Wuhan China yang mengalami hal serupa ketika kebijakan ini diberlakukan.

Inilah yang terjadi ketika penguasa di negeri kapitalis lebih memilih mengedepankan aspek ekonomi daripada mengayomi urusan rakyatnya. Penguasa cenderung abai akan keselamatan masyarakat. Setelah melarang pelaksanaan ibadah di masjid, meniadakan shalat jamaah, shalat Jumat dan ibadah lainnya dengan dalih pencegahan penularan Covid-19. Saat ini berubah haluan dengan adanya pemberlakuan New Normal ini, yaitu hanya demi mencegah agar perekonomian bisa terselamatkan. Mall-mall kembali dibuka, tempat-tempat pariwisata perlahan diijinkan menerima pengunjung, dan sekolah-sekolah pun kembali beraktivitas seperti sediakala.

Tidaklah mengherankan jika di negeri ini jumlah korban terpapar virus semakin bertambah setiap harinya. Karena sejak awal tindakan yang diambil pun sudah tidak tepat. Andai langkah awal yang diambil ditetapkan sistem lockdown, mengisolasi negara ini dengan luar negeri, juga dengan antar daerah di tanah air, maka penyebaran virus tidak akan meluas ke seluruh negeri. Ditambah dengan minimnya tes yang dilakukan yaitu tes PCR/real time PCR atau tes cepat molekuler (TCM). Tes ini seharusnya dilakukan secara cepat , masif dan luas. Karena menurut WHO, idealnya angka tes itu sekitar 30.000 tes per satu juta penduduk. Jika penduduk negeri ini 250 juta, maka idealnya perlu 7,5 juta tes. Namun faktanya di negeri ini jumlah tes yang dilakukan hingga 2 Mei 2020 hanya sebanyak 237.947, artinya hanya 952 per satu juta penduduk. Sangat jauh dari standar yang telah ditetapkan.

Hal tersebut dikarenakan penguasa negeri ini lebih memberikan prioritasnya pada kepentingan ekonomi negara dan para kapital (pengusaha/ pemilik modal) bukan mengendalikan dan mengatasi Pandemi.

Lain halnya dengan sistem Islam. Dengan penerapan syariat Islam, penyebaran wabah akan lebih mudah dikendalikan. Nyawa manusia terlindungi, perekonomian pun masih tetap berjalan. Karena Islam menetapkan suatu hukum ketika mendapati terjadinya wabah di suatu negeri, yaitu dengan cara isolasi/ karantina. Rasulullah Saw. bersabda:

"Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasuki wilayah itu. Jika terjadi wabah di tempat kalian berada, janganlah kalian keluar dari wilayah itu." (HR. Bukhari)

Isolasi atau karantina tersebut dimaksudkan agar wabah tidak menyebar luas ke wilayah lain. Namun demikian negara diwajibkan menjamin suplai berbagai kebutuhan daerah yang terkena wabah. Tindakan isolasi ini cukup dilakukan di daerah terjangkit saja. Daerah lain yang tidak terkena virus bisa tetap berjalan normal dan produktif agar bisa menopang daerah yang terjangkit wabah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan juga dalam penanggulangan penyebaran penyakit. Dengan begitu perekonomian masih bisa berjalan seperti biasanya.

Adapun teknis pencegahan wabah adalah dengan cara menjaga jarak   antar setiap individu juga dengan mengetahui betul siapa yang sakit dan siapa yang sehat. Karena terkait hal ini Rasulullah pernah bersabda:

"Janganlah kalian mencampurkan orang yang sakit dengan orang yang sehat." (HR. Bukhari)

Tindakan physical distancing untuk mencegah penularan juga pernah diterapkan oleh Amru bin 'Ash ketika menghadapi  wabah Tha'un 'Umwas di Palestina, dan saat itu cukup ampuh untuk menekan penyebaran. Disamping itu, keberadaan tes juga diperlukan untuk mengetahui siapa yang sakit dan siapa yg sehat. Setelah selesai tes, nantinya akan dipisahkan antara yang terpapar dengan yang tidak. Mereka yang positif akan segera ditangani dan dirawat dengan jaminan biaya gratis dari negara. Sementara yang sehat akan menjalani kehidupan seperti biasanya, agar dapat produktif dan saling menopang kebutuhan saudaranya yang terpapar virus.

Demikianlah syariat Islam, berbagai hukum yang diberlakukannya adalah demi kemaslahatan umat. Karena dalam Islam, nilai sebuah nyawa manusia sangatlah  berharga, dimuliakan dan dijunjung tinggi. Rasulullah Saw. bersabda:

"Sesungguhnya lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada  terbunuhnya seorang Muslim." (HR anNasai, Ar Tirmidzi dan Al Baihaqi).

Demikianlah hukum syariat Islam, penerapannya yang menyeluruh akan menjadi solusi atas segala permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Keberadaannya akan menjadi Rahmat bagi seluruh alam, terlebih ketika diterapkan sempurna dalam naungan sebuah sistem yang berlandaskan syariat Islam.

Wallahu a'lam bishawwab.
 
Top