Oleh : Satriani
(Mahasiswa Hukum USN Kolaka)

Persoalan mengenai RUU HIP yang menjadi inisiatif DPR saat ini menjadi isu yang lagi hangat untuk diperbincangkan.

Dilansir oleh Republika.Co.Id, Pengamat Politik, Siti Zuhro mengatakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila  (RUU HIP) telah memunculkan perdebatan dan resistensi yang meluas. Bahkan juga telah menuai penolakan dari berbagai kalangan. BPIP Agendakan Pertemuan Dengan DPR Bahas RUU HIP, F-PKS Apresiasi Sikap Kritis Publik dan Pemerintah Soal RUU HIP, MUI: Semoga Kita Kembali ke Jalan yang Benar.
Menurut Siti Zuhro, penolakan tersebut bukan hanya dari kalangan akademisi dan mahasiswa, tapi juga purnawirawan TNI dan aktivis menolak RUU. Bahkan Fraksi Partai Demokrat pun mencabut diri untuk tidak ikut dalam pembahasan RUU HIP di Baleg. "Menurut hemat saya, penolakan civil society dan kelompok-kelompok strategis lainnya merupakan petunjuk yang jelas bahwa RUU HIP patut ditolak," kata Zuhro dalam pesan tertulis yang diterima Republika (14/6).

Kapitalis Akar Masalahnya

Dulu, kekuasaan dalam membentuk Undang-Undang (UU) terletak di tangan presiden, seperti orde lama dan orde baru. Namun, sekarang di era reformasi berada di DPR untuk mewakili aspirasi Rakyat agar negeri menjadi lebih baik. Tapi nyatanya tidak seindah yang kita kira, kebijakan yang lahir senantiasa bertolak belakang dengan kepentingan rakyat, dan muncul kembali kebijakan yang meresahkan rakyat, yakni hadirnya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani  yang banyak menuai kontroversi. Dalam hal ini perlu kiranya menilik lebih dalam RUU HIP. Dalam membuat Undang-Undang ada rambu-rambu yang diperhatikan. pertama factor yuridis, filosofis, sosilogis. RUU HIP ini menyalahi ketentuan tersebut dan tidak pantas dijadikan Undang-Undang.

Sebab yang pertama, faktor yuridis yang  tidak dimasukkannya TAP MPRS No. XXV tentang Pembubaran Partai Komunis dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Kedua filosofis, dalam batang tubuh RUU HIP yakni terdapat dalam Pasal 7 RUU HIP dinilai bermasalah, dimana dalam pasal tersebut Pancasila diperas/diringkas menjadi trisila dan ekasila yg kemudian dinilai menghilangkan makna sila Ketuhanan yang Maha Esa, adapun bunyi Pasal 7 yang memiliki tiga ayat, yaitu: (1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. (2) Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. (3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong. Ketiga, sosiologis dilapisan masyarakat banyak menolak atau tidak menyetujui dengan RUU HIP disahkan. Jadi dapat disimpulkan kebijakan-kebijakan yang lahir seperti ini sungguh mengecewakan rakyat.

Adanya RUU HIP ini sangat sarat dengan kepentingan rezim dan bisa dipastikan merupakan alat legitimasi untuk menghentikan pergerakan yang berseberangan dengan kepentingannya, Negara +62 akan semakin sekularisasi jika RUU HIP diterapkan dan kental dengan aroma yang membahayakan Negara+62 dilihat dari pasal-pasal yang terkandung di dalamnya, ini memperlambat penerapan Islam secara kafah. Sebab persoalan ini terjadi akibat kecacatan penerapan sistem kapitalis-demokrasi membuka kran kebebasan (liberalisasi) untuk membuat hukum dan dengan mudah memutarkan kebenaran semua ini berpangkal dalam sistem sekularisme-kapitalisme.

Islam Sumber Solusi

Islam mempunyai seperangkat aturan yang paripurna sebagaimana Allah berfirman dalam Surah an-Nahl ayat 89 yang artinya: “Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu.”

Dalam Islam terdapat unsur utama yang disebut dengan pemikiran mendasar yakni akidah, maka lahirlah pemikiran cabang seperti Islam mempunyai metode/cara pelaksanaan dalam pemerintahan, ekonomi, social, pendidikan dan lain-lain. Diambil dari sumber-sumber Islam yaitu Al-Qur'an, Sunah, Ijmak sahabat dan Qiyas, dan para ulama sebagai mujtahid dapat menggali hukum dari sumber hukum syariah tersebut, melihat problem baru dan mencari hukum untuk melahirkan fiqih dan pastinya tidak menyalahi ketentuan-ketentuan umum. Sebab, Islam sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan menentramkan hati dan apabila kita mengabaikan untuk diatur dalam Islam secara menyeluruh, ini berarti kemaksiatan akan selalu menimpa manusia dan akan menyalahi fitrahnya.
Allah Swt. berfirman yang artinya, “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagain dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Rasulullah saw. sebagai panutan yang sempurna untuk kita contoh, mulai dari bangun tidur, membangun rumah tangga dan membangun negara. Beliau saw. pernah membangun Negara Islam di Madinah dengan menerapkan Islam secara kafah selama 10 tahun dan dilanjutkan Khulafaur Rasyidin masa kepemimpinan pasca Rasulullah saw. yakni Abu Bakar As siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan dilanjutkan Bani Ummayah, Bani Abbasiyyah, dan yang terakhir  Bani Utsmaniyyah  dalam menerapkan sistem Islam sampai menguasai 2/3 belahan dunia yang berdiri kokoh selama kurun waktu 13 abad, kesejahteraan amat sangat dirasakan masyarakatnya dan kebutuhan dasar akan terpenuhi yang dijamin oleh negara.

Dalam naungan khilafah juga, benar-benar dirasakan oleh seluruh alam baik muslim, non-muslim, tumbuhan dan hewan akan mendatangkan rahmat atau kebaikan banyak dan mencegah dari keburukan. Fenomena  ini akan mendorong banyak non-muslim yang mengikuti dien ini dengan suka rela tanpa ada paksaan, sebagaimana Allah Swt. berfirman yang artinya: “Tidak ada paksaan dalam memeluk agama (Islam). Sungguh telah jelas antara kebenaran dan kesesatan”.

Sejak 1924, umat telah kehilangan perisainya, kekuasaan Islam telah lenyap, umat telah terperosok dan  memilih sistem sekularisme sebagai asasnya dalam menjalankan kehidupannya, sehingga kesempitan dan penderitaan tidak pernah berujung. Oleh karena itu saatnya kita menyadari untuk menerapkan kembali Islam secara kafah selain merupakan kewajiban juga solusi  terbaik yang diperlukan bagi manusia mengatur kehidupannya untuk keluar dari kesalahan sistem sekularisme-kapitalisme. 
Allah Swt. berfirman yang artinya : “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? (Hukum) Siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang menyakini (agamanya).

Wallahu a’lam bishshawab.
 
Top