Oleh : Fitria
Ibu Rumah Tangga & Aktivis Dakwah

“Satu lagi dari pemerintah”, salah satu jargon dari iklan lawas sepertinya bisa kita pakai untuk hal yang saat ini sedang marak dikeluhkan oleh rakyat, yaitu biaya Covid Test dibebankan kepada masyarakat dengan biaya yang tidak murah. Rapid Test sebagai salah satu syarat yang harus dilakukan oleh para warga yang ingin melakukan perjalanan lintas kota dengan menggunakan transportasi umum. Apabila seseorang sudah memiliki hasil dari rapid test dengan hasil negatif, maka ia diperbolehkan untuk melakukan perjalanan.

Dilansir oleh jawapos.com (14/6/ 2020), kebijakan pemerintah daerah mewajibkan calon penumpang transportasi masal untuk tes kesehatan Covid-19 terlebih dahulu sebelum berangkat, termasuk kereta api jarak jauh. Permasalahannya, harga Rapid tes Covid-19 ini jauh lebih mahal ketimbang harga tiket.

Roda perekonomian yang sempat vacum di beberapa titik yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, saat ini mulai menggeliat kembali untuk bangun dari masa hibernasinya. Karena kebijakan new normal yang mulai diberlakukan. Meskipun sebetulnya wabah Covid-19 belum benar-benar hilang dari permukaan bumi.

Pada saat masyarakat harus secara mandiri membangun kembali perekonomian, akan tetapi pemerintah seolah-olah tidak hadir untuk meringankan beban masyarakat. Di kala mereka ingin bangkit untuk keluar dari situasi melemahnya perekonomian, kehadiran penguasa justru seperti benalu, menghisap rakyat. Bukan hanya karena biaya yang mahal untuk rapid test, namun hal ini diperparah dengan masa berlaku test tersebut yang semula berlaku test PCR dan rapid test berbeda, masing-masing PCR 7 hari dan rapid test 3 hari pada saat keberangkatan, tetapi hal ini telah mengalami perubahan karena keluhan dari masyarakat.

Dilansir oleh news.detik.com, (27/6/2020), Aturan baru Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 untuk masyarakat yang hendak melakukan perjalanan keluar kota dalam negeri. Masa berlaku surat keterangan uji tes PCR hasil negative atau rapid test non reaktif ini berlaku selama 14 hari pada saat keberangkatan. Setelah itu masa rapid test tidak berlaku dan harus test ulang. Hal ini menuai konflik berbagai pihak, tak terkecuali supir ekspedisi, seperti dilansir oleh radarbali.jawapos.com (29/6/2020). Namun, masa berlaku rapid test tersebut memunculkan masalah baru, para sopir mengeluhkan masa berlaku rapid test yang berbeda di setiap daerah, terutama di Bali dan luar Bali.

Lagi-lagi pemerintah seolah abai akan persoalan kesehatan untuk rakyat di negeri ini. Untuk kesekian kalinya rakyat dibuat kecewa oleh sikap pemerintah, seolah tiada habisnya dan tak belajar dari kebijakan-kebijakan terdahulu yang sering kali mengecewakan dan membebani rakyat sendiri. Reaksi kesal dan kecewa rakyat dianggap angin lalu yang akan pergi dengan sendirinya tanpa perlu ada respon atau solusi dari pihak pemerintah. Jikapun ada, solusi yang hadir adalah solusi jalan tengah hasil kompromi bukan solusi tuntas.

Sistem kapitalis yang dianut dalam sebuah negeri demokrasi menjadikan pemerintah hanya berperan sebagai regulator dari negara operator (negara adidaya). Sebagai sebuah negara regulator, tentu pemerintah memegang peran sebagai pengatur, akan mengatur negaranya dengan aturan-aturan sesuai pesanan negara operator. Selain itu juga, dalam negara kapitalis ini tolak ukur dalam perbuatan adalah kemanfaatan, maka tak heran jika kebijakan-kebijakan yang hadir seringkali menguntungkan para penguasa ketimbang rakyat termasuk dalam hal kesehatan. Kesehatan yang merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap rakyat tidak mampu disediakan dengan pelayanan baik apalagi secara gratis. Padahal sejatinya, hal itu merupakan bagian dari kewajiban mendasar negara (penguasa) atas rakyatnya. Sayang, penguasa saat ini tampak berlepas tangan dari kewajiban untuk menjamin berbagai kebutuhan dasar yang menjadi hak rakyatnya. Salah satunya adalah Jaminan kesehatan Nasional (JKN). Sistem JKN berbasis asuransi yang selama ini dibangga-banggakan nyatanya tidak memberikan solusi. Rakyat yang sudah dibebankan dengan premi mahal, tetap mengalami kesulitan saat menuntut hak atas jaminan kesehatan tersebut.

Dalam pelaksanaan JKN, pelayanan kesehatan rakyat yang sesungguhnya kewajiban negara justru diubah menjadi kewajiban rakyat. Hal ini sangat bertolak belakang dalam sistem Islam.

Dalam Islam, kebutuhan atas pelayanan kesehatan termasuk kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi kewajiban negara. Rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan lainnya merupakan fasilitas publik yang diperlukan oleh kaum muslim dalam terapi pengobatan dan berobat. Jadilah pengobatan itu sendiri merupakan kemaslahatan dan fasilitas publik. Kemaslahatan dan fasilitas publik (al-mashâlihwa al-marâfiq) itu wajib disediakan oleh negara secara cuma-cuma sebagai bagian dari pengurusan negara atas rakyatnya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:
"Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggungjawab atas rakyat yang dia urus." (HR. al-Bukhari)

Salah satu tanggung jawab pemimpin adalah menyediakan layanan kesehatan dan pengobatan bagi rakyatnya secara cuma-cuma. Sebagai kepala negara, Nabi Muhammad saw. pun menyediakan dokter gratis untuk mengobati Ubay. Ketika Nabi saw. mendapatkan hadiah seorang dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi masyarakat (HR. Muslim).

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa serombongan orang dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam. Mereka lalu jatuh sakit di Madinah. Rasulullah saw. Selaku kepala negara, kemudian meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba’. Mereka diperbolehkan minum air susunya secara gratis sampai sembuh (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Semua itu merupakan dalil bahwa pelayanan kesehatan dan pengobatan adalah termasuk kebutuhan dasar yang wajib disediakan oleh negara secara gratis untuk seluruh rakyat tanpa memperhatikan tingkat ekonominya.

Pemberian jaminan kesehatan seperti itu tentu membutuhkan dana tidak kecil. Pembiayaannya bisa dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syariah. Di antaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum termasuk hutan, berbagai macam tambang, minyak dan gas, dan sebagainya. Juga dari sumber-sumber kharaj, jizyah, ghanîmah, fa’i, ‘usyur, pengelolaan harta milik negara dan sebagainya. Semua itu akan lebih dari cukup untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan secara memadai dan gratis untuk seluruh rakyat, secara berkualitas.

Kuncinya adalah dengan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh. Hal itu hanya bisa diwujudkan di bawah sistem yang dicontohkan dan ditinggalkan oleh Nabi saw., lalu dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan generasi selanjutnya. Itulah sistem Khilafah Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian. Inilah yang harus diperjuangkan, sekaligus menjadi tanggung jawab seluruh umat.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top