Oleh : Siti Aminah
(Pemerhati Masalah Sosial Lainea, Sulawesi Tenggara) 

Masalah demi masalah datang silih berganti menghampiri rakyat negeri ini. Belum selesai virus Covid-19 yang cukup menguras tenaga, pikiran serta harta karena dampaknya, kini muncul lagi istilah baru yang cukup menyita perhatian publik yaitu Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat. Bagaimana tidak, rupanya pemerintah di tengah pandemi ini telah menggadang-gadang PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Sebagaimana yang telah terekspos di media massa bahwa pemerintah akan meneken PP Tapera.

Sebagaimana yang dilansir oleh CNN Indonesia (3/6/2020), Setelah lama tidak terdengar kabarnya, pemerintah kembali mematangkan rencana program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hal ini ditandai dengan penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Hal serupa pun dilansir oleh KOMPAS.com (7/6/2020), Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei lalu (PP Tapera 2020).

Pun, VIVA (3/6/2020) melansir, Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Lalu, seberapa besar manfaatnya bagi rakyat terkait Tapera ini?

Ternyata Tapera adalah sebuah perumahan yang diwajibkan untuk membayar iuran  kepada pekerja sebesar 2,5% gaji. Tentu ini menambah beban berat bagi para pekerja atau masyarakat selain pembayaran iuran BPJS yang semakin tinggi. Dari kata-katanya "Tabungan Perumahan Rakyat" seakan berpihak kepada rakyat. Akan tetapi, faktanya iuran dibebankan lagi kepada rakyat. Jadi, tidak ada manfaatnya sama sekali bagi rakyat. Malah menambah beban rakyat. Lalu, untuk siapa?

Inilah bukti ketika sistem kapitalisme sekuler diterapkan di negeri ini. Sungguh penguasa dalam sistem ini tidak akan pernah memperhatikan rakyat. Karena mereka hanya akan mencari keuntungan saja. Lalu sampai kapan rakyat harus  terus menerus hidup dalam sistem yang rusak ini? Masih adakah sistem yang bisa membahagiakan rakyat dan tidak membebani rakyat apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini? 

Sesungguhnya masih ada sistem yang sempurna, sistem yang tidak akan pernah menindas kita, sistem yang memanusiakan manusia yaitu sistem Islam. Sistem Islam adalah sistem yang paripurna. Sistem yang tidak mengatur urusan pribadi saja. Akan tetapi sistem Islam adalah sistem yang mengatur seluruh aturan kehidupan. Baik politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan semua hal diatur dalam sistem ini. Tidak ada pungutan ini dan itu di dalam sistem Islam. Karena sesungguhnya memungut sesuatu tanpa ada alasan syar'i maka diharamkan di dalam sistem ini seperti pajak. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

"Tidak akan masuk surga para pemungut pajak (cukai)". (HR. Ahmad)

Jadi, sistem Islam sangat jelas dalam hal mengambil harta rakyat. Tidak akan pernah mengambil harta atau memungut harta, atau mengambil iuran jika tidak sesuai hukum syariat. Apalagi menguras habis harta rakyat demi menopang perekonomian negara. Terutama dalam kondisi wabah seperti saat ini.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top