Oleh : Sri Nurhayati, S.Pd.I
(Pengisi Keputrian SMAT Krida Nusantara)

Belum usai derita rakyat akibat pandemik Covid-19 yang telah melanda hampir di belahan dunia ini. Derita yang lain datang silih berganti membebani rakyat negeri ini. Tak bisa dipungkiri semenjak tiga bulan lalu, saat wabah melanda dan adanya pembatasan aktivitas untuk menghentikan penyebaran virus Corona ini. Keadaan ekonomi rakyat telah mengalami keterpurukan. 

Namun, di saat kondisi rakyat dalam keterpurukan, mereka harus rela mendapatkan kepahitan yang bertubi-tubi. Seperti sebagian pekerja yang harus mengalami PHK, pemberhentian sementara atau dirumahkan selama masa pandemi. Tak ayal, ini sudah jelas menambah beban ekonomi mereka. Karena, tak ada lagi pemasukan untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. 

Sayangnya, ketika rakyat membutuhkan uluran tangan dari para penguasa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka selama masa pandemi ini. Justru mereka disodorkan dengan kado pahit berupa keputusan kenaikan biaya iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 

Tak hanya itu saja, belum hilang kepahitan yang dirasakan rakyat. Pemerintah kembali memutuskan kebijakan yang kembali menambah beban rakyat. Pada 20 Mei 2020 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Setelah PP Tapera ini resmi ditandatangani, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bisa beroperasi. BP Tapera disiapkan untuk membiayai rumah subsidi bagi aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil/PNS) dengan memotong gaji sebagai iuran rumah subsidi ini. Tak hanya mengelola dana PNS saja, melainkan bisa diakses oleh seluruh perusahaan. Hal ini Berdasarkan Pasal 7 PP 25/2020. 

Pelaksanaan PP Tapera ini akan diterapkan secara bertahap mulai 2021 mendatang. Tahap pertama, kewajiban iuran Tapera akan berlaku bagi PNS, polisi dan tentara. Tahap kedua, kewajiban iuran berlaku bagi pegawai BUMN dan terakhir peserta mandiri atau swasta.

Melalui BP Tapera ini, Pemerintah mewajibkan perusahaan menyetor iuran wajib ini setiap bulannya. Iuran wajib ini diambil dari pemotongan gaji pekerja sebesar 3 persen (0,5 persen dibayarkan perusahaan dan 2,5 persen ditanggung pekerja). Pemotongan gaji ini menambah beban para pekerja, karena gaji mereka harus dipotong lagi setelah sebelumnya dipotong untuk iuran BJPS. 

Pelaksanaan PP Tapera ini hanya akan menambah beban bagi para pekerja, karena potongan mereka tak hanya BPJS saja. Dengan potongan BPJS saja gaji mereka sudah cukup terkuras. Adanya Tapera ini, akan semakin menguras gaji mereka. Gaji mereka hanya akan habis dengan potongan-potongan yang ada, sedangkan untuk kebutuhan keseharian hanya sisa dari potongan-potongan gaji mereka, yang sering jumlahnya lebih kecil dari potongan-potongan itu. Tentu hal ini akan membuat mereka sengsara.

Menurut sejumlah kalangan, kewajiban iuran Tapera pada karyawan swasta dikritik lantaran mirip dengan program di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek, yakni Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan. Dikutip dari harian Kompas, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mengatakan, manfaat perumahan pekerja sebenarnya sudah diatur lewat MLT perumahan bagi pekerja peserta Jaminan Hari Tua atau JHT di BP Jamsostek. Program fasilitas MLT bagi pekerja diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT). (www.kompas.com)

Sungguh, penetapan PP Tapera ini menunjukkan bahwasannya pemerintah telah berlepas tangan dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Alih-alih memenuhi tugasnya untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, justru mereka menetapkan kebijakan yang cenderung hanya ingin mengeruk dana dari rakyat. Karena sejatinya pemenuhan kebutuhan perumahan atau tempat tinggal rakyat adalah tugas dari Negara. Tapi, bukannya memenuhi kebutuhan ini, justru pemenuhan kebutuhan akan perumahan diserahkan kepada swasta, ini artinya rakyatlah yang harus menanggungnya sendiri. 

Tapi, hal ini tidak mengherankan, karena sistem yang diterapkan negeri ini memang hanya menjadikan negara sebagai regulator saja, bukan sebagai pelayan rakyat yang akan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dalam sistem kapitalisme yang diterapkan negeri ini menjadi negara sebagai penyambung antara para pemilik modal dengan rakyat sebagai konsumennya.

Oleh karena itu, tugas-tugas negara dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya diserahkan kepada pihak swasta atau asing. Artinya di sini, pemenuhan kebutuhan ini tidaklah diberikan kepada rakyat dengan percuma, tapi dengan biaya yang langsung dibebankan kepada rakyat. Negara membebankan pembiayaan kebutuhan publik kepada rakyatnya, seperti dengan pajak, iuran-iuran jaminan kesehatan, ketenagakerjaan dan lainnya. 

Inilah khas dari sistem kapitalisme yang membebankan pembiayaan publik kepada rakyat. Hal ini berbeda dengan sistem Islam yang menjadikan negara sebagai periayah atau pengurus rakyat. Islam mewajibkan negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, baik muslim atau non muslim, kaya atau yang miskin. Karena mereka sebagai warga negara memiliki hak yang sama.

Lalu seperti apa Islam dalam memenuhi semua pembiayaan publik? Sehingga tidak membebankan kepada rakyat.

Untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat, Islam memiliki aturan yang jelas. Dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, baik sangan, pangan atau pun papan, Islam memiliki struktur negara yang jelas, dimulai dari kepala negara sebagai pusat komando dan penentu kebijakan terkait pelaksanaan hukum-hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Termasuk dalam mengatur pemenuhan kebutuhan rakyat. 

Pembiayaan semua kebutuhan rakyat diatur oleh Islam melalui lembaga atau struktur Negara yang bertugas mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan Negara. Lembaga itu adalah Baitul Mal.  Melalui Baitul Mal ini semua pembiayaan kebutuhan rakyat akan diambil.

Adapun bagian dari Baitul Mal sendiri dibagi menjadi dua bagian. 
Pertama, Pemasukan yang meliputi tiga pos; 
>Pos Pemasukan Negara meliputi Fai dan Kharaj,
>Pos Kepemilikan Umum, meliputi Sumber Daya Alam yang menghidupi hajat hidup orang banyak, seperti minyak bumi, gas, barang tambang, laut, sungai, hutan, padang gembalaan dan lain-lain.
>Pos Zakat dan Shodaqah, meliputi zakat mal, perdagangan, pertanian, dan buah-buahan, unta, sapi dan domba.

Kedua, Pembelanjaan yang meliputi delapan pos:
>Pengeluaran Negara,
>Kemaslahatan Negara
>Subsidi
>Jihad
>Pengelolaan Zakat
>Pengelolaan Kepemilikan Umum
>Keperluan Darurat
>Pos Anggaran, Pengontrolan dan Pengawasan Umum.

Melalui Baitul Mal ini, semua kebutuhan rakyat akan dipenuhi. Islam tidak memberikan kesempatan untuk swasta apalagi asing dalam hal ini. Karena ini adalah tugas negara, serta ini menunjukkan kemandirian negara dalam mengelola keuangan tanpa ikut campur pihak lain.

Tentu ini akan menjauhkan dari intervensi yang akan menjadikan negara tidak mandiri dan terkesan tak memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan. Semua pembiayaan itu, diambil dari sumber pemasukan kepemilikan umum. 

Islam mengharuskan negara mengelola sumber daya alam, yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat. Serta melarang pengelolaannya diserahkan kepada swasta bahkan asing. Karena itu akan menjadikan sumber daya alam tidak dapat dinikmati rakyat. Seperti yang terjadi saat ini, ketika sumber  daya alam diserahkan kepada swasta bahkan asing. Rakyat tidak mendapatkan apa-apa karena semuanya dikuasai oleh para pemilik modal. 

Sungguh hanya dengan Islamlah kita mendapatkan  kebutuhan hidup kita tanpa  harus adanya potongan gaji kita tiap bulannya. Tidakkah kita ingin diatur oleh Islam? Aturan yang lahir dari Pencipta kita? Aturan yang sudah terbukti selama 1300 tahun lebih mengatur hampir dua pertiga dunia. Aturan yang akan memberikan kehidupan yang layak bagi manusia. Sudah saatnya kita hidup dalam sistem yang baru, sistem Islam dalam bingkai khilafah. Institusi warisan Rasulullah saw.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top