Oleh : Novi Purnawati

Di tengah masa krisis akibat pandemik yang belum juga dapat diatasi, masyarakat Indonesia kembali diberi kejutan oleh para petinggi negeri. Dengan adanya polemik politik disetujuinya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Negara (RUU HIP) menjadi Undang-Undang di rapat paripurna DPR pada 12 Mei 2020. Walaupun akhirnya pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP ini, akan tetapi RUU ini telanjur memantik api kemarahan masyarakat Indonesia. Apakah ini “testing the water”? Menurut literatur, Test the Water, Testing the Water, alias "Ngetes Air" adalah memancing reaksi publik sebelum mengeluarkan kebijakan/keputusan. Jika publik tidak bereaksi atau merespons positif, maka "the show must go on", kebijakan itu akan ditetapkan.

Tentulah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut sangat kontraproduktif dengan keadaan yang dihadapi saat ini terlebih dengan kondisi penangan wabah Corona. Skala prioritas, serta kondisi genting yang dihadapi terkait keluhan yang dirasa oleh masyarakat dalam segala aspek kehidupan saat ini nampaknya mestilah menjadi keutamaan dalam kebijakan pemerintah. Alih-alih peduli, pemerintah malah disibukkan dengan mengurus RUU yang dinilai banyak kalangan tak urgen sama sekali.

PDIP sebagai fraksi pengusul RUU HIP ini menyampaikan bahwa tujuan dibuatnya RUU HIP adalah mulia. Selain sebagai payung hukum BPIP, keberadaannya pun akan mampu menangkal masuknya pemahaman yang bertentangan dengan Pancasila. Namun sungguh sayang, respons berbagai ormas justru sebaliknya. Muhammadiyah, NU, bahkan MUI secara tegas menolak RUU ini dan beranggapan bahwa RUU HIP berpotensi mencederai Pancasila itu sendiri.

Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengkritik sejumlah pasal, salah satunya Pasal 6 RUU HIP yang menyebutkan ciri pokok Pancasila adalah Trisila yang terkristalisasi dalam Ekasila. Karena istilah tersebut tidak pernah disebutkan dalam lembaran negara, menyebabkan istilah Pancasila menjadi bias. Menurutnya, Trisila hanya mencantumkan tiga nilai dan Ekasila hanya mencantumkan satu nilai gotong-royong. Trisila dan Ekasila mengabaikan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai lain yang telah disebutkan jelas dalam UUD NKRI 1945 (Kompas.com).

Ternampak dengan jelas bahwa RUU HIP mestilah cacat dan bahaya, Semestinya DPR lebih merasakan suasana batin rakyat dan turut mengawal kinerja eksekutif dalam penanganan wabah sekaligus penggunaan anggaran yang membengkak menjadi Rp 695,2 trilyun  daripada membuat aturan yang tidak bakal berkontribusi positif bagi rakyat. Apalagi bila ditinjau dari sudut pandang Islam. Para ulama dan aktivis Islam curiga ketika TAP MPRS tentang larangan Komunisme tidak dicantumkan sebagai rujukan. Wajar jika opini kian mengeras bila rezim sengaja memberi ruang bagi kelompok tertentu yang ingin menghidupkan kembali ajaran komunis. Dugaan tersebut makin menguat karena beberapa pasal tak bisa dilepaskan dari paham itu.

Seperti komentar Imam besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS) yang mengaitkan dugaan itu dengan materi keadilan sosial. Pasal 6 ayat 1 RUU HIP membahas keadilan sosial sebagai sendi pokok Pancasila. Menurut HRS, keadilan sosial itu mirip persis dengan manifesto Partai Komunisme yang pernah dibawakan DN Aidit pada tahun 1963. Saat itu, DN Aidit menyatakan, bahwa urat tunjang -yakni sendi pokok intisari- Pancasila adalah keadilan sosial bukan ketuhanan yang maha esa.

Selain itu RUU HIP rawan dijadikan alat gebuk penguasa. Profesor Suteki, Pakar Sosiolog Hukum dan Filsafat Pancasila dalam pemaparannya di ILC TV One, mengatakan bahwa Pancasila adalah hasil konsensus negara ini yang tidak bisa lepas dari pengaruh tiga ideologi besar dunia, yaitu kapitalisme, komunisme, dan Islam. Sehingga sangat memungkinkan tafsirnya berubah sesuai keinginan rezim berkuasa.

Bahkan menurut Refly Harun, Pakar Hukum Tata Negara, RUU ini selain tidak berguna bagi masyarakat, juga secara tegas menyampaikan bahwa Pancasila adalah milik penguasa. Karena dalam pasal 43 ayat 1 disebutkan “Presiden merupakan pemegang kekuasaan dalam pembinaan haluan ideologi pancasila”. Artinya di sini, presiden adalah sosok yang pancasilais. (islamtoday.id 08/06/2020)

Presiden dapat menghakimi siapa yang pancasilais dan siapa yang anti-Pancasila. Ini sangat berbahaya, mengingat rezim hari ini semakin represif dan anti-Islam. Maka, Prof Sutekei menegaskan kembali dalam bincangnya di ILC bahwa RUU HIP ini bukan hanya ditunda, tapi harus ditolak keberadaannya tanpa syarat.

Jelaslah sudah segala polemik yang terjadi di negeri ini terjadi karena kebijakan tumpang tindih sesuai dengan kepentingan penguasa yang sedang berkuasa, teruslah berubah disesuaikan sebagai upaya memuluskan kepentingan. Itu semua terjadi karena sistem dan kebijakan hukum yang diambil berdasarkan pada hukum buatan manusia, maka takkan pernah habis pro dan kontra yang terjadi dalam setiap perancangan dan kebijakan hukum, karena jelas hukum buatan manusia tidaklah dapat menjadi pijakan dan tidak sesuai dengan fitrahnya.

Sejatinya biang kerok permasalahan yang melanda negeri ini bukanlah disebabkan ajaran Islam Khilafah atau radikalisme, seperti yang terus dipropagandakan penguasa hari ini. Namun biang kerok dari permasalahan yang terus menghantui adalah dasar negara ini yang sekuler dan rezim korup dalam sistem pemerintahan demokrasi.

Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan. Berbeda dengan ideologi sekuler-kapitalis yang memisahkan agama dengan kehidupan. Islam menjadikan agama sebagai pedoman manusia dalam menjalani kehidupan; Bagaimana cara beribadah, mencari nafkah, mendidik putra-putri mereka, hingga cara mengurusi negara.

Maka sikap kaum muslimin harus tegas, menolak RUU ini selama-lamanya, karena hanya menimbulkan bahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Di samping itu, umat harus meluruskan niat dan perjuangan, mengembalikan Islam kafah kembali eksis di muka bumi demi membuktikan khilafah sebagai ajaran Islam adalah sistem terbaik bagi kehidupan manusia.

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.(QS. al-Jaatsiyah : 18)

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top