Oleh : Ummu Alkhalifi
(Anggota Komunitas Setajam Pena) 

Kali ini pemerintah Indonesia telah mengabarkan bahwa pembatalan Ibadah Haji di tahun2020 kemungkinan akan terjadi. Tanpa menunggu keputusan resmi dari pemerintahan kerajaan Arab Saudi. Nampak sekali bahwa pemerintah saat ini terlalu buru-buru dalam menetapkan keputusan pembatalan musim Haji 2020. Apalagi pemerintahan Arab Saudi hingga saat ini juga belum mengeluarkan keputusan tentang ditiadakannya musim Haji 1441 H. Tentu ini akan berdampak besar bagi jemaah yang tertunda keberangkatannya, karena waktu menunggunya semakin panjang.

Kabar ini menimbulkan pertanyaan besar atas DPR, tokoh masyarakat, dan ormas. Bagaimana mungkin tanpa ada alasan yang jelas pembatalan tersebut diputuskan dengan sangat buru-buru? Sebagaimana yang dilontarkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siradj tentang pembatalan pemberangkatan Haji 2020 oleh Kementerian Agama (Kemenag). Padahal Arab Saudi saja belum memutuskan Haji 2020 dilaksanakan atau tidaknya. Menurutnya, pemerintah itu sudah seharusnya memiliki perencanaan pelaksanaan Haji meskipun dalam situasi yang mendesak sekalipun. Karena menurutnya pelaksanaan Ibadah Haji merupakan agenda tahunan. (detiknews, 03/06/20)

Memang, sudah semestinya ketika terjadi pandemi seperti saat ini, semua aspek kehidupan mengalami hambatan. Penyelenggaraan Ibadah Haji salah satunya, sudah pasti mengalami kesulitan. Bahkan biaya juga pasti akan membengkak karena di tengah wabah juga diperlukan adanya physical distancing antar jemaah. Yang tentu jumlah penerbangan akan bertambah dengan dibatasinya jumlah penumpang.

Jadi sebenarnya apa yang menjadi penyebab batalnya pemberangkatan Haji? Jika diingat, dulu Ketua MUI KH. Ma'ruf amin pernah mengakui tentang persetujuan penggunaan dana Haji untuk keperluan lain (infrastruktur).

Apakah dana Haji itu masih tersimpan atau sudah terpakai? Apakah masih mencukupi atau belum untuk memberangkatkan jemaah? Mungkinkah karena terjadinya wabah pandemi ini menjadi alasan pemerintah untuk tidak mau 'repot' dengan konsekuensi menyelenggarakan atau melayani jemaah Haji? Atau malah pemerintah justru mengambil kesempatan dengan mencari keuntungan dari dana masyarakat yang terkumpul kini tertahan, karena tidak jadi untuk diberangkatkan?

Perlu diketahui, bahwa sepanjang 14 abad sejarah peradaban Islam, sudah 40 kali pelaksanaan ibadah haji juga pernah ditunda karena alasan wabah, perang hingga konflik politik. Pertama kalinya ibadah haji ditutup pada 930 M ketika ada pemberontakan kelompok Qarmatiah terhadap Kekhilafahan Abasiyah.

Penundaan haji karena wabah juga pernah terjadi pada 1831 ketika wabah cacar dari India yang membunuh hampir 75 persen jemaah haji di Makkah. Dan wabah kembali melanda Makkah pada tahun 1837 sehingga ibadah haji 1837-1840 ditiadakan. (dikutip dari kitab Al Bidayah wan-Nihayah karangan Ibnu Katsir)

Jika Arab Saudi kali ini benar-benar memutuskan untuk menutup Makkah karena wabah, ini bukanlah yang pertama kalinya dan jumhur ulama membolehkannya. Namun, yang menjadi polemik pembatalan haji disini justru bukan pada keputusan pemerintahnya, akan tetapi paradigma penguasa yang hanya menjadikan haji sebagai komoditas ekonomilah yang sangat patut untuk dikoreksi.

Haji adalah sebuah kewajiban bagi seorang hamba yang mampu tentunya, maka sudah seharusnya bentuk pengaturan negara terhadap penyelenggaraan Haji itu semata-mata untuk memfasilitasi seseorang untuk beribadah. Bukan untuk bisnis, apalagi menjadi ajang perburuan rente para penguasa. Bukan pula buru-buru untuk pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan menggunakan uang negara (Baitul Mall).

Inilah buah rezim kapitalisme sekuler, yang ada hanyalah pemikiran dangkal tak berakal. Pemimpin yang seharusnya menjadi tumpuan rakyat hanyalah sebuah ilusi belaka. Wabah pandemi kini hanya dijadikan sebagai kambing hitam untuk memperkeruh umat muslim. Inilah nasib umat yang terus dibelenggu dengan kebijakan kapitalisme yang serba sekuler. Para penguasa mengutamakan kepentingan mereka saja, tanpa berfikir kehidupan umatnya.

Sudah saatnya kita kembali kepada aturan sang ilahi, hanya dengan syariat Islam problematika umat akan terselesaikan. Dengan naungan Daulah Khiilafah diterapkannya Islam secara kafah.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top