Oleh : Siti Sopianti
(Aktivis Dakwah Bekasi, Ibu Rumah Tangga)


Mewabahnya pandemik Covid-19 di Indonesia ternyata tidak  menyentuh relung hati nurani penguasa saat ini. Jumlah positif setiap hari semakin bertambah. Angka kematian meningkat baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan tenaga medis. Secara kasat mata mungkin mereka bicara peduli. Cuma realisasinya menimbulkan banyak polemik. Terbukti dengan adanya kasus kekecewaan tenaga medis terhadap janji penguasa untuk memberikan insentif.


Anita Supriono, perawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso yang bertugas di ruang Insentive Care Unit ( ICU) menangani pasien-pasien positif Covid-19, mengaku belum mendapatkan dana insentif yang dijanjikan negara sebesar RP. 7,5 juta. Insentif itu sangat berarti pagi para tenaga medis. Terutama bagi perawat dan sukarelawan di rumah sakit swasta. Padahal kebijakan pemberian insentif ini telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Maret 2020 lalu. Insentif tersebut berkisar 5-15jt /bln. Dengan detail rincian Rp. 15 juta untuk dokter spesialis, Rp 10 juta untuk dokter umum dan gizi, dan Rp 7,5 juta untuk bidan dan perawat dan Rp 5 juta untuk tenaga medis lainnya (nasional.tempo.co, 25/05/2020).


Beberapa tenaga medis di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet Kemayoran pun belum menerima insentif yang dijanjikan negara. Menurut mereka pencairan insentif terkendala masa libur lebaran. Karena Bank Indonesia tutup. Walaupun ada beberapa yang cair. Akan tetapi tidak semua mendapatkannya karena pemberiannya secara berangsur atau bertahap. Berdasarkan data hasil survei langsung ke lapangan yang dilakukan oleh Merdeka.com, ada 900 tenaga medis dan relawan yang belum mendapatkan haknya (merdeka.com, 25/05/2020).

Kisah pilu juga dialami sekitar 24 tenaga medis di Rumah Sakit Daerah (RSUD) M. Yusuf Bengkulu. Mereka merayakan Idul Fitri di tahun 2020 ini hanya melalui video call dengan keluarga dan kerabatnya. Salah satu tenaga medis ini bernama Desmi Lindawati yang berprofesi seorang perawat. Mereka secara keseluruhan sedang mengalami masa karantina di gedung Lembaga Penjaga Mutu Pendidikan (LPMP Bengkulu) (news.okezone.com, 25/05/2020).

Bukti lain bahwa penguasa kurang memberikan perhatian kepada tenaga medis adalah pemberlakuan metode penanganan  Covid-19 terbaru yaitu sistem new normal di akhir bulan Mei 2020 ini. Hal tersebut diawali dengan hadirnya Presiden RI ke Mall Sumarecon Bekasi dalam rangka meninjau kondisi mall. Dengan begitu menunjukkan bahwa  Presiden mendukung dibukanya mall-mall di Indonesia, terutama di Jabodetabek pada masa pandemi masih berlangsung.  Hal ini merupakan kabar gembira bagi para kapitalis dan pengusaha. Namun merupakan kabar buruk bagi para tenaga medis. Yang tentunya korban positif mungkin akan semakin banyak. New normal memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk beraktivitas di luar. Dengan begitu kerumunan masa akan terjadi, padahal berkerumun adalah salah satu cara penyebaran virus Corona paling ampuh.

Melihat fenomena ini, tenaga medis menunjukkan sikapnya melalui media sosial. Mereka menyebarkan opini "terserah".  Adanya jargon terserah ini adalah bagian dari ekspresi kekecewaan tenaga medis kepada masyarakat yang lalai mengenai kesehatan dan juga bukti bahwa abainya penguasa yang kurang mengapresiasi kinerja tenaga medis. Jangankan memberikan perlindungan utuh dengan kebijakan terintegrasi agar pasien covid-19 tidak terus melonjak, proteksi finansial juga terkesan tidak begitu diprioritaskan. Dengan adanya THR honorer yang juga dipotong, bahkan ada yang dirumahkan karena Rumah Sakit yang ada di daerah mengalami krisis keuangan. Padahal gugurnya tenaga medis dan pemecatan sama dengan berkurangnya prajurit di garda terdepan medan tempur.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mengungkapkan tentang pentingnya jaminan hak dan menjamin keselamatan tenaga medis yang ada di garda terdepan melawan covid-19. Ketua DPP PPNI, Harif Fadillah mengatakan,

"Dilihat dari jumlah nominalnya, insentif itu tidak seberapa dibanding risiko yang dihadapi tenaga medis karena mempertaruhkan nyawa. Dan soal insentif ini harusnya tidak menjadi polemik. Agar jangan sampai muncul niat di hati para perawat bekerja seolah - olah karena insentif. " (www.bbc.com, 27/05/2020)

Dalam Islam, urusan kesehatan adalah tanggung jawab negara. Dengan demikian haram negara hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator karena negara adalah pelayan rakyat. Pada masa kepemimpinan Islam, tenaga medis seperti dokter dibayar negara dan digratiskan untuk rakyat. "Muhammad saw menyediakan dokter gratis untuk mengobati Ubay ketika Nabi Saw mendapat hadiah seorang dokter dari Muqauqis Raja Mesir. Beliau menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi masyarakat." (HR. Muslim). Saat menjadi khalifah, Ummar bin Khattab Ra juga menyediakan dokter gratis untuk mengobati Aslam. (HR Al-hakim).

Mengenai kapan waktu terbaik upah yang diberikan kepada tenaga medis. Islam mempunyai pandangan sesuai hadist Rasulullah saw, "Berikanlah pekerja upahnya, sebelum keringatnya kering" (HR Ibnu Majah ). Rasululloh Saw bersabda, "Menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) adalah kezhaliman." ( HR Bukhori & Muslim). 

Menurut Ustadzah Rini Safri (Pemerhati Kemaslahatan Publik), hadirnya negara merupakan kewajiban sebagai pelaksana syariah secara menyeluruh. Harusnya dapat mengelola kekayaan negara semaksimal mungkin agar negara mampu secara finansial untuk menjalankan berbagai fungsi dan tanggungjawabnya. Tidak terkecuali tanggungjawab pemenuhan hajat masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Yang idealnya menurut syariat harusnya gratis, berkualitas terbaik serta terpenuhi aspek ketersediaan, kesinambungan dan ketercapaian. Dalam hal ini harus menerapkan konsep anggaran mutlak. Berapapun biaya yang dibutuhkan harus dipenuhi termasuk menggaji tenaga medis yang dipekerjakan. Karena negara harusnya jadi garda terdepan dalam menghadapi penderitaan publik (muslimahnews.com, 25/07/2018).

Dalam sejarah peradaban Islam dikenal pula sosok pemimpin yang namanya mahsyur dikenang sejarah. Di tangannyalah konstantinopel ditaklukan. Beliau adalah Muhammad Al-Fatih. Upaya Al-fatih memberikan  pelayanan kepada rakyatnya salah satunya dengan merekrut juru masak terbaik untuk rumah sakit. Dokter datang minimal 2 kali sehari mengunjungi pasien. Setiap rumah sakit memiliki minimal 2 dokter umum. Tersedia juga dokter spesialis. Pegawai rumah sakit harus bersifat qanaah sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw. Pada masanya, banyak dibangun rumah sakit. Banyak orang Eropa juga datang karena pengobatan di dunia Islam paling canggih pada saat itu. Bahkan rumah sakit Islam dijadikan tempat wisata bagi orang Eropa karena bagus dan luar biasa pelayanannya. Siapapun yang keluar dari rumah sakit merasa bahagia. Selain gratis biayanya, juga mendapatkan uang saku. MashaAlloh (mediaummat, 16/01/2020).

Pelayanan kesehatan di bawah sistem pemerintahan Islam diukir oleh tinta emas sejarah peradaban Islam. Perlu evaluasi kondisi Indonesia saat ini mengapa kita tidak mau mengadopsi sistem pemerintahan Islam tersebut yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai negara berpenduduk Muslim mayoritas harusnya paham dan mengerti betul bahwa solusi dari segala masalah yang terjadi saat ini adalah cuma satu. Taat terhadap hukum-hukum Alloh Swt dan sunnah Rasulullah saw. 

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top