Oleh : Fitriani SKM
Aktivis Dakwah

Apa itu RUU HIP? Baru-baru ini sedang hangat diperbincangkan konflik akan ketahanan pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. RUU HIP ialah Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila. RUU ini memicu sejumlah tanggapan politisi dan tokoh yang menganggap RUU HIP tak memiliki urgensi untuk dibahas di masa pandemi. Mengingat pandemi ini belum juga menemui akhirnya, masyarakat dikagetkan dengan polemik politik disetujuinya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Negara (RUU HIP) menjadi Undang-Undang di rapat paripurna DPR pada 12 Mei 2020. 

RUU HIP adalah RUU yang diusulkan oleh DPR RI dan disebut telah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020. Berdasarkan catatan rapat tersebut, dikatakan bahwa saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan Undang-undang tentang Haluan Ideologi Pancasila. Beberapa yang dibahas dalam RUU tersebut adalah dibentuknya beberapa badan. Di antaranya, Kementerian atau badan riset dan inovasi nasional, Kementerian/ Badan Kependudukan dan Keluarga nasional serta Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila. (www.kompas.com/tren/read/2020/06/17/9)

Lalu, mengapa RUU HIP ini wajib kita tolak? Ada apa di balik pembuatan RUU HIP? Lantas apa sebenarnya yang menjadi permasalahan fundamental bangsa ini? Haruskah kita melakukan koreksi total terhadap haluan negara kita? Apa yang dipersoalkan pihak-pihak yang menolak dari RUU HIP? Salah satu yang utama adalah RUU HIP berpotensi memunculkan paham komunisme. Tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang “Pembubaran partai komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi partai komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis/marxismelenisme” dalam RUU HIP. Menurut “Maklumat” yang dikeluarkan MUI merupakan sebuah bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang sadis dan biadab yang dilakukan PKI terhadap bangsa ini. (www.muslimahnews.com/2020/06/20) 

Kedua, Kontroversi Pasal 7 yang memiliki 3 ayat dalam RUU HIP ini seolah ingin mengulang perdebatan lama yang sebenarnya sudah selesai. Selain Pancasila, saat itu Sukarno juga memberikan pilihan penyederhanaan dasar negara menjadi "Trisila" (socio-nationalisme, socio-demokratie, serta ketuhanan) dan kemudian "Ekasila" (gotong royong). Ide Ekasila muncul kembali selepas Pemilu 1955. Pemilu tersebut salah satu tujuannya adalam memilih perwakilan parpol-parpol dalam Konstituante yang diamahkan tugas merancang undang-undang dasar baru. Padahal, rumusan Pancasila sebagai dasar negara sudah final dengan lima sila. 

Adapun ketiga sila tersebut:
(1) Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan;
(2) Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan;
(3) Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

Dari sini bisa kita lihat, bahwa seolah ada upaya untuk menyingkirkan agama dari kehidupan. Dan pasal ini pun telah mengonfirmasi kebohongan jargon “Pancasila Harga Mati” karena apa yang terjadi adalah justru mereka sendiri yang hendak memeras Pancasila dan menafsirkannya sesuai dengan keinginannya sendiri.

Ketiga, RUU HIP rawan dijadikan alat gebuk penguasa. Profesor Suteki, Pakar Sosiolog Hukum dan Filsafat Pancasila dalam pemaparannya di ILC TV One, mengatakan bahwa Pancasila adalah hasil konsensus negara ini yang tidak bisa lepas dari pengaruh tiga ideologi besar dunia, yaitu kapitalisme, komunisme, dan Islam. Sehingga sangat memungkinkan tafsirnya berubah sesuai keinginan rezim berkuasa. (www.muslimahnews.com/2020/06/20)

Bahkan menurut Refly Harun, Pakar Hukum Tata Negara, RUU ini selain tidak berguna bagi masyarakat, juga secara tegas menyampaikan bahwa Pancasila adalah milik penguasa. Karena dalam pasal 43 ayat 1 disebutkan “Presiden merupakan pemegang kekuasaan dalam pembinaan haluan ideologi pancasila”. Artinya di sini, presiden adalah sosok yang pancasilais. (www.islamtoday.id 08/06/2020) 

Presiden dapat menghakimi siapa yang pancasilais dan siapa yang anti-pancasila. Ini sangat berbahaya, mengingat rezim hari ini semakin represif dan anti-Islam. Maka, Prof Suteki menegaskan kembali dalam bincangnya di ILC bahwa RUU HIP ini bukan hanya ditunda, tapi harus ditolak keberadaannya tanpa syarat. 

Khilafah It’s Solution

Khilafah adalah sebuah bentuk negara yang lahir dari ideologi Islam. Maka, jika ada yang menganggap khilafah adalah ancaman, sama saja dengan menganggap ideologi Islam berbahaya. Islam adalah agama yang mengatur seluruh kehidupan. Berbeda dengan ideologi sekuler-kapitalis yang memisahkan agama dengan kehidupan. Islam menjadikan agama sebagai pedoman manusia dalam menjalani kehidupan; Bagaimana cara beribadah, mencari nafkah, mendidik putra-putri mereka, hingga cara mengurusi negara semua telah disyariatkan. Maka jika ada yang menentang terhadap satu saja ajaran Islam, dia harus berhadapan dengan para penjaga Islam. Yaitu para pembela agama Allah yang tak bisa dibeli oleh rupiah dan siap mati demi agamanya.

Jika ajaran agama Islam, yaitu khilafah dipropagandakan sebagai ideologi, kemudian dikampanyekan dan dibuat opini seolah-olah sesuatu kejahatan, maka menurut Ketua LBH Pelita Umat, Chandra Purna Irawan, dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran pasal 156a KUHP, yang berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”. 

Sudah saatnya bangsa ini mengoreksi total haluan negaranya. Apakah pancasila mampu menuntaskan masalah Corona, misalnya? Atau pancasila mampu menyelesaikan kemiskinan yang terus mendera bangsa ini?

Maka telah jelas keunggulan ideologi Islam sebagai dasar negara. Dan telah terbukti kesuksesan sistem khilafah sebagai sistem pemerintahan dalam menyejahterakan warganya. (www.muslimahnews.com/2020/06/20)

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top