Oleh : Enok Sonariah
Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah

Bagaikan buah simalakama, itulah gambaran Indonesia. Kalau PSBB terus, ekonomi mandeg, pengusaha mengeluh, rakyat kecil apalagi. Tapi kalau dilonggarkan, kesehatan bahkan jiwa masyarakat akan terancam, layanan kesehatan makin terbebani. Saat ini saja rumah sakit sudah overload, apalagi bila pasien terus bertambah.

Kebijakan telah diputuskan, di tengah kurva belum menurun, New Normal life sebagai bentuk adaftasi kehidupan ekonomi di tengah pandemi terus diwacanakan. AKB (Adaftasi Kebiasaan Baru) terus digulirkan sebagai kesiapan memasuki New Normal life. Sama artinya PSBB yang awalnya sebagai upaya pencegahan dan penanganan wabah mulai longgar. Stasiun, bandara, jalan, mal, pasar mulai dikondisikan keadaannya sebagaimana sebelum wabah dengan tambahan wajib mengikuti aturan protokol kesehatan.

Baru-baru ini, beberapa pasar di Kabupaten Bandung seperti Pasar Banjaran, Baleendah dan Majalaya, untuk para pedagangnya telah dilakukan tes rapid dan tes swab. Hasilnya ada dua pedagang Pasar Majalaya diketahui reaktif pada 5 Juni 2020. Tanggapan Bapak Bupati Bandung, Dadang M. Naser terkait hal tersebut menyatakan, bahwa beliau tidak akan menutup Pasar Majalaya tersebut meskipun hasil tes swab nya menunjukkan positif. Keputusan tersebut diambil sebagai alasan agar perekonomian tetap berjalan.(detikNews.com)

Kekhawatiran dari berbagai kalangan yang menyadari kebahayaan pelonggaran, telah banyak disampaikan di berbagai media. Mengapa kebijakan pelonggaran terburu-buru? Bukankah negara-negara seperti Perancis, Korea Selatan, Cina dengan kota Wuhannya, yang pada awalnya sudah dinyatakan bersih, karena tidak ada penambahan kasus, dimana negara-negara tersebut mulai membuka bisnis, sekolah-sekolah, interaksi manusia mulai sedikit normal, terpaksa harus menutup kembali tersebab munculnya kasus Covid-19 yang baru, akibat adanya pelonggararan? Bagaimana dengan Indonesia? Sedangkan kondisinya jauh lebih buruk dari ketiga negara tersebut. Jumlah penderita positifnya saja jangankan reda, malah kian meningkat. Apakah tidak ada kebijakan lain agar kesehatan dan jiwa masyarakat terselamatkan?

Semestinya kesehatan dan nyawa rakyat diutamakan, baru memikirkan ekonomi. Pernyataan Presiden Zambia menarik untuk disimak, " Saya bisa membangkitkan ekonomi yang mati, tapi tidak bisa membangkitkan orang mati". Negara seharusnya menyelesaikan dulu masalah pokoknya baru berpikir ekonomi. Meminjam istilah bapak Hermawan Saputra (Dewan Pakar IAKMI), ibarat kebakaran, padamkan apinya dulu, bukan sibuk menghalau asapnya. Maksimalkan dulu penghentian penyebaran virusnya bukan terus menerus rakyat diserukan untuk mentaati protokol kesehatannya.

Menyerahkan penyelesaian pada mekanisme alam, yang kuat selamat, yang lemah punah, merupakan sebenar-benarnya kebijakan zalim. Demi alasan ekonomi, rakyat dibiarkan bebas tertular, bukannya dilindungi.

Alasan pemerintah, bahwa pelonggaran PSBB juga demi kepentingan masyarakat agar tidak kehilangan mata pencaharian hanyalah kamuflase. Pada hakikatnya bukan untuk ekonomi rakyat, tapi untuk kepentingan para pengusaha, baik lokal maupun asing yang banyak bercokol di negeri ini. Mereka khawatir usahanya merugi kalau PSBB terus diperpanjang. Kalaulah berpihak pada masyarakat umum, terutama rakyat kecil, mestinya PSBB diperketat bukan diperlonggar. Masyarakat yang kesulitan ekonomi dipenuhi kebutuhannya oleh negara, sebagai kewajibannya.

Mengapa pemerintah lebih mementingkan pengusaha dibanding rakyat kecil? Kekuasaan dalam sistem demokrasi memerlukan dana besar, tidak lain hanya mampu ditopang oleh pemilik modal atau pengusaha. Rakyat hanya dibutuhkan suaranya, setelah itu pandangan tidak tertuju lagi pada mereka, tapi bagaimana agar kekuasaan tetap bertahan. Terjadilah kongkalingkong pengusaha dan penguasa, rakyat terabaikan.

Pengabaian penguasa terhadap rakyat bukan hanya di masa pandemi saja, tapi jauh sebelumnya. Masa pandemi lebih memperjelas lagi. Kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya harus dibayar mahal oleh rakyat. Di masa pandemi pun tidak ada kebijakan meringankan beban rakyat. Sebaliknya malah dinaikkan. Maka wajar banyak orang bertanya, waktu kampanye katanya demi rakyat, sudah jadi penguasa malah rakyat yang harus mengerti mereka, sebenarnya untuk siapa mereka bekerja? Untuk kepentingan siapa New Normal disegerakan?

Beginilah resiko hidup di bawah sistem kapitalisme, rakyat selalu dikorbankan. Kekayaan melimpah, tapi kehidupan rakyatnya susah. Negara tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan rakyatnya walaupun hanya sekedar kebutuhan primer. Penguasa dalam sistem kapitalisme hanya bertindak sebagai regulator bukan penanggungjawab. Andaikan memberi bantuan hanya sekedarnya saja, jauh dari kecukupan.

Sangat berbeda dengan ketika umat berada di bawah peradaban sistem Islam. Dalam Islam, urusan nyawa rakyat menjadi hal yang diutamakan. Bahkan keberadaan syariat dan negara dalam Islam (yakni khilafah) salah satunya berfungsi untuk penjagaan nyawa manusia dan penjamin kesejahteraan hidup mereka.

Pemimpin benar-benar hadir, memenuhi segala apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya; pangan, kesehatan, pendidikan, kehormatan, keamanan, lapangan kerja, dan yang lainnya, apalagi di masa wabah. Tidak ada pertimbangan ekonomi yang didahulukan, sementara kesehatan dan nyawa rakyat di nomer duakan. Ibarat buah simalakama hanya ada di sistem kapitalis, dengan kebijakannya yang mencla-mencle.

Kekuasaan dalam pandangan Islam, bukan hanya berdimensi dunia, tapi juga berdimensi akhirat. Kelak di yaumil akhir akan dimintai pertanggungjawaban. Maka bisa dipastikan, negara dan penguasanya akan bersungguh-sungguh menunaikan kewajiban. Menjadi pengurus umat sekaligus menjadi penjaganya.

Rasulullah saw. bersabda:

“Sungguh jabatan ini adalah amanah. Pada Hari Kiamat nanti, jabatan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil jabatan itu dengan hak dan menunaikan amanah yang menjadi kewajibannya.” (HR. Muslim)

“Siapa pun yang diangkat memegang tampuk kepemimpinan atas rakyat, lalu dia menipu mereka, maka dia masuk neraka.” (HR. Ahmad)

Wallahu a'lam bi ash shawwab
 
Top