Oleh: Marlina S.Pd
Ibu Rumah Tangga

Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru bernama New Normal untuk mengatasi kondisi pandemi. New normal atau normal baru diberlakukan untuk menghidupkan kembali tatanan sosial yang sempat terhenti akibat wabah Covid-19. Dengan kebijakan ini aktivitas pada umumnya dimulai kembali seperti dibuka kembali perkantoran, sekolah maupun tempat umum lainnya. Namun pemberlakuan kebijakan tersebut tetap harus mematuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan, yakni penggunaan masker, mencuci tangan dan social distancing.

Begitu juga dengan pemerintah kabupaten Bandung Jawa Barat yang tidak memperpanjang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), setelah berakhirnya PSBB tahap tiga secara parsial selesai hari ini. Bupati Bandung, Dadang M Naser, mengungkapkan, Jumat (29/5/2020) ini akhir dari PSBB Jawa Barat, dimana Kabupaten Bandung melakukan PSBB parsial. (TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG)

Berdasarkan data dari Pusat Informasi Covid-19 (Pusicov) kota Bandung dalam laman resminya covid19.bandung.go.id pada Jumat (15/5/2020) pukul 23.05 WIB, jumlah kasus positif bertambah 3 orang menjadi 282 orang. Pasien yang masih menjalani perawatan saat ini mencapai 184 orang (65,25%). Jumlah pasien positif Covid-19 yang dinyatakan sembuh sebanyak 62 pasien (29,99%), sedangkan pasien meninggal dunia pada kasus Corona di kota Bandung berjumlah 36 orang (12,77%). Untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) bertambah menjadi 3639, dengan rincian 3455 selesai pemantauan dan 184 orang masih dalam pantauan. (Prfmnews.id)

MUI Kabupaten Bandung menekankan pentingnya menyelematkan nyawa warga negara di tengah pandemi Virus Corona (Covid-19). Oleh karena itu, jika aturan new normal diterapkan, khususnya di tempah ibadah, maka wajib mengikuti arahan Kemenag RI. Yaitu disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Merujuk pada Maklumat MUI Pusat No. Kep.1188/DP.MUI/V/2020 Tentang Rencana Pemberlakuan Kehidupan Normal Baru (New Normal Life) di Tengah Pandemi Covid-19. Maka untuk konteks Kabupaten Bandung, MUI Kabupaten Bandung melalui Ketua Umumnya, KH. Yayan H. Hudaya, menyampaikan pernyataan bahwa menjaga kesehatan dan menyelamatkan nyawa warga negara jauh lebih utama dibandingkan memulihkan kondisi ekonomi dan yang lainnya. (POJOKBANDUNG.com, SOREANG)

Sikap plin plan pemerintah mencerminkan ketidakseriusan dalam menangani wabah. Pemerintah sibuk mengatasi laju ekonomi yang anjlok akibat pandemi. Perekonomian harus tetap berjalan dan tidak boleh mati. Hal tersebut dibuktikan dengan program pemerintah membuka kembali layanan umum seperti pembukaan mall baru di Bekasi. Para pemodal tidak rela omset bisnisnya hilang begitu saja. Munculnya kebijakan new normal membawa angin segar bagi para pengusaha. Kegiatan perekonomian berjalan seperti normal kembali, masyarakat menyerbu pusat perbelanjaan setelah beberapa minggu dipaksa tutup. Kerumunan orang sudah sulit dicegah, kemudian terjadi pengabaian standar kesehatan seperti pengecekan suhu, penggunaan hand sanitizer dan lain-lain.

Pemerintah abai dengan perlindungan kesehatan masyarakat, tidak peduli dengan keselamatan warganya. Padahal virus Covid-19 lebih mudah menyebar saat terjadi kerumunan. Penyebaran virus Covid-19  tidak akan berhenti selama pemerintah membiarkan keadaan seakan-akan dalam kondisi normal. Kebijakan new normal  bukti keberpihakan pemerintah kepada para kapitalis. Keuntungan menjadi tujuan utama tanpa mengindahkan keselamatan warga. Pendapatan ekonomi lebih diutamakan daripada pendapat tenaga medis. Bagi pemerintah roda ekonomi lebih penting daripada pengurusan terhadap rakyatnya. Padahal hakikatnya kewajiban pemerintah adalah memperhatikan urusan rakyat, karena pemerintah bertanggungjawab atas rakyatnya. Masalah pandemi memerlukan kebijakan tegas yang menyeluruh. Kebijakan itu tidak akan ditemukan dalam sistem kapitalisme, namun hanya akan muncul ketika peraturan dari Pencipta diterapkan yakni peraturan Islam yang rahmatan lil alamin.

Untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi rakyat, termasuk dalam situasi krisis, memerlukan peraturan tegas dan solutif. Peraturan tersebut hanya ada dalam Islam. Peraturan Islam  akan melibatkan peran sains dan ilmuwan dalam pengambilan kebijakan negara.Islam memberikan porsi bagi para pakar atau yang biasa disebut dengan khubaro’ dalam mengambil kebijakan negara untuk menyelesaikan masalah masyarakat yang rumit dan membutuhkan analisis mendalam.Tak semua kebijakan negara diselesaikan dengan voting, adakalanya memang harus diselesaikan para pakar yang berkemampuan lebih dibandingkan lainnya, sehingga suara mayoritas tidak lagi diperhatikan.

Islam mengambil pendapat para pakar untuk menyelesaikan hal rumit. Selain itu, penentuan kebijakan dalam Islam juga didasarkan pada tasyri’ yaitu kesesuaian dengan sumber hukum Islam: Al-Qur'an, Sunah, Ijmak Sahabat, dan Qiyas. Pada masa Kekhilafahan Islam pernah terjadi wabah Tha’un (sejenis penyakit kolera) saat dipimpin oleh Umar bin Khaththab. Beliau tidak memberikan keputusan sendiri melainkan meminta pendapat dari para pakar dan orang-orang yang berilmu berkaitan dengan wabah ini.

 Amr bin Ash, seseorang yang terkenal cerdik dalam mengatasi masalah-masalah rumit, mulai melakukan analisis terkait wabah ini. Dia menyimpulkan bahwa penyakit ini menular saat orang-orang berkumpul sehingga rekomendasi yang diberikan adalah dengan melakukan karantina kepada masyarakat. Masing-masing diperintahkan untuk berpisah, ada yang ke gunung, ada yang ke lembah, dan ke tempat-tempat lainnya. Hasilnya hanya berselang beberapa hari, jumlah orang yang terkena wabah ini mulai sedikit dan wabah pun lenyap. Umar bin Khaththab selaku Khalifah, pemimpin negara kala itu, taat dengan rekomendasi Amr bin Ash sebab ia yang memang memiliki keilmuan yang lebih dibandingkan dengan lainnya. Fokus ilmuwan dan sains digunakan untuk menyelesaikan masalah masyarakat, bukan sekadar memenuhi target keuntungan dunia industri semata.

Islam adalah agama sempurna dan paripurna. Setiap rincian di dalamnya memang ditujukan untuk memberikan kontribusi terhadap peradaban dunia. Akan tiba masanya sains dan teknologi kembali berjaya di masa Khilafah Islam dan sains diberikan porsi dalam pengambilan kebijakan. Sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar memperhatikan dan menyelamatkan manusia.

Wallahu a'lam bishawab
 
Top