Oleh : Yuli Ummu Raihan
(Member AMK dan Pemerhati Sosial)

Dunia masih berjibaku melawan Pandemi Covid-19. Beragam cara dilakukan salah satunya menerapkan kehidupan normal gaya baru. Namun, sudah siapkah kita? Apakah kebijakan ini evidence based atau sekadar coba-coba?

Gridhealth.id, 19/05/2020, Prancis kembali membuka sekolah dan memulai kehidupan normal gaya baru. Tercatat 1,4 juta anak kembali bersekolah. Namun  tidak lama kemudian ditemukan 70 kasus baru. Menurut Menteri Pendidikan Prancis Jean Michel Blanquer, semua lembaga terkena dampak corona akan ditutup kembali. Kasus anak terinfeksi kemungkinan sudah terjangkit sebelum sekolah dibuka. Hingga Senin, 18/05/2020, tercatat ada 179.427 kasus positif dan 28.239 kasus kematian.

Korea Selatan pun dihantam gelombang kedua Covid-19 pasca mengambil opsi New Normal Life. Padahal, sebelumnya mengklaim berhasil menekan kasus hingga di bawah 50 kasus per hari bahkan nol kasus. Tes virus yang dilakukan pada lebih dari 15 ribu orang per hari menjadi teladan berbagai negara. Namun, tidak lama terjadi lonjakan kasus mulai di klub malam, sekolah, pusat logistik dan lainnya. (Liputan6.com, 28/05/2020)
Per 28 Mei 2020, kasus harian di Korea Selatan menyentuh angka 79, angka ini tertinggi dalam 53 hari.

Sementara di Indonesia, kurva Covid-19 terus naik dan belum mencapai puncaknya. Namun,  pemerintah sudah berencana untuk menerapkan New Normal Life. Salah satunya wacana kembali ke sekolah.

Wacana ini dilatarbelakangi teori WHO yang menyebut bahwa virus penyebab Covid-19 ini, kemungkinan tidak akan dapat hilang. Vaksin untuk mencegah penularan juga belum berhasil diciptakan. Sehingga perang melawan corona berubah menjadi berdamai dengan corona dengan istilah New Normal Life.

New Normal Life menjadi keharusan karena negara gagal memberi perlindungan pada rakyatnya. Ini bukti kegagalan sistem Kapitalis yang selama ini dibanggakan memberi kesejahteraan pada rakyat. Saat berbagai usaha dan solusi yang berasal dari akal manusia dilakukan tidak mampu mencegah pandemi, maka keselamatan rakyat menjadi taruhan. Memilih New Normal Life sejatinya menunjukkan kegagalan negara melindungi rakyatanya. Bukti kegagalan kapitalisme mengendalikan pandemi ini. Kepentingan ekonomi jelas sekali  menjadi motif dari kebijakan ini.

Kebijakan New Normal Life ini dinilai tergesa-gesa karena angka  penyebaran Covid-19 di Indonesia masih tinggi dan belum mencapai klimaks apalagi menurun. Data per 2 Juni 2020 total kasus positif 27.548  dan 1.663 kasus kematian.

Menurut Muhadjir Efendi, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pemerintah berencana menyiapkan protokol untuk menghadapi New Normal Life guna memulihkan produktivitas. (Elshinta.com, 20/05/2020).

Sementara WHO telah menetapkan syarat-syarat untuk bisa menerapkan New Normal Life diantaranya:
1) Saat kasus baru nol selama 14 hari.
2) Kesiapan negara menghadapi potensi gelombang kedua. 
3) Kesiapan masyarakat dan kesadaran mereka akan protokol kesehatan.
4) Ketersediaan sarana dan prasarana terutama dalam bidang kesehatan.

Mengenai potensi ledakan gelombang kedua ini dikhawatirkan oleh sejarahwan J. Alexander Navarro dari Pusat Sejarah Kedokteran University of Michigan, Amerika Serikat. Belajar dari kasus pandemi flu Spanyol tahun 1918 lalu yang memakan korban jiwa 50-100 juta orang meninggal dunia di seluruh dunia.

Sebagai seorang Muslim kita meyakini wabah ini sebagai qada Allah Swt. Tapi, manusia diberi pilihan untuk mencegah, mengatasi, dan mengendalikannya. Namun, sayangnya saat ini aspek ekonomi lebih diutamakan ketimbang urusan nyawa manusia.

Sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan saat ini menutup mata dari tingginya angka kematian akibat pandemi ini. Bahkan sekelas pejabat negara dengan santai mengatakan angkanya jauh lebih kecil dibanding jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas. Ini bukan yang pertama dan terakhir para tokoh dan pejabat negeri ini mengeluarkan pendapat  nyeleneh dan menyakitkan hati rakyat.

Menjaga harta dan jiwa rakyat saja negara tidak mampu, apalagi menjaga dan memelihara agama. Kebijakan negara justru terkesan anti-Islam karena terus menyoroti ajaran Islam. Salat jamaah di masjid dilarang, pengajian sementara berhenti, Salat Idul Fitri yang di nanti harus dilakukan di rumah saja. Bahkan sebagian masjid dipaksa tutup demi mencegah penularan Covid-19. Hal ini bisa diterima jika dilakukan juga pada tempat-tempat keramaian lain seperti mal, pasar, bandara, terminal dan tempat umum lainnya. 

Ketidakjelasan aturan membuat rakyat bingung. Ibadah dilarang dengan alasan mengurangi aktivitas berkerumun, namun nyatanya banyak aktivitas lain yg tetap berjalan meski berkerumun dan tidak memenuhi protokol kesehatan. Alhasil muncullah,  tagar IndonesiaTerserah sebagai imbas kekecewaan rakyat atas kebijakan pemerintah yang tidak jelas.

Pemerintah bermain diksi, kebijakan yang dikeluarkan mudah berubah. Bahkan Kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah tidak sejalan, bahkan sering berseberangan. 

Upaya mengendalikan penyebaran Covid-19 melalui serangkaian tes seperti PCR juga belum maksimal dilakukan. Jika mengacu pada standar WHO idealnya per satu juta penduduk dilakukan 30.000 tes. Artinya, jika penduduk Indonesia 250 juta jiwa maka, seharusnya dilakukan tes pada 7,5 juta penduduk. Namun faktanya hingga 2 Mei 2020 baru 237.947  tes yang dilakukan. Angka ini jauh dari seharusnya.

Seharusnya negara berupaya maksimal menangani wabah ini hingga benar-benar selesai. Otomatis ekonomi akan kembali normal dan pulih serta memungkinkan akan bangkit kembali.

Jelas, semua itu tampak sulit dilakukan selama sistem kapitalis menjadi patokan. Menjadi rahasia publik, sistem kapitalisme menjadikan keuntungan materi di atas segalanya. Pemerintah berhitung untung-rugi ketika mengurus rakyatnya.

Islam adalah agama yang paripurna dan berisi seperangkat aturan yang dibutuhkan manusia. Syariah Islam jelas mampu menyelesaikan berbagai problematika kehidupan. Pandemi atau wabah juga pernah terjadi di masa lalu. Rasulullah Saw. telah mencontohkan bagaimana sikap kita dalam mengatasinya. Rasulullah Saw. bersabda: "Jika kalian mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian memasukinya, dan jika wabah terjadi di tempat kalian, janganlah kalian keluar dari wilayah itu." (HR. al-Bukhari).

Covid-19 terjadi akhir tahun lalu di China, kabarnya telah sampai ke Indonesia. Berkat kecanggihan teknologi dan informasi kita bisa dengan mudah mendapat informasi. Seharusnya sejak mendengar informasi ini Indonesia menutup akses keluar masuk China. Ini semua demi memutus rantai penyebaran Covid-19.

Jika sudah diketahui wilayah mana saja yang terdampak wabah, maka diberlakukan  isolasi atau karantina wilayah. Berbagai kebutuhan rakyat yang menjalani karantina dipenuhi negara. Ini hanya perkara teknis yang mudah, namun butuh kemauan dari pemimpin wilayah. Pemimpin adalah pengembala yang harus memastikan gembalaannya tercukupi segala kebutuhannya, apalagi di masa pandemi ini. Saat mereka terpaksa tidak bisa melakukan aktivitas normalnya dan memenuhi kebutuhannya sendiri.

Wilayah lain yang tidak terjangkit bisa tetap melakukan kegiatan normal dan produktif. Justru wilayah ini nantinya didorong untuk mencukupi kebutuhan wilayah yang di karantina. Dengan seperti ini perekonomian akan tetap berjalan, tidak akan lumpuh atau mati perlahan.

Daerah yang terjangkit wabah dilakukan upaya pemisahan dan pemantauan. Memisahkan antara yang sakit dan yang sehat. Salah satu caranya dengan melakukan 3T (Test, Treatment, Tracing). 3T ini harus dilakukan dengan cepat dan sepraktis mungkin, namun hasilnya akurat. Jika sudah diketahui siapa saja yang sakit dan tidak, maka dilakukan tindakan lain yaitu penanganan pasien yang positif. Bagi mereka yang positif dirawat dengan baik yang biayanya ditanggung penuh negara. 

Tenaga medis selaku pejuang terdepan juga dilengkapi APD lengkap, serta diberi sarana dan prasarana penunjang. Dengan begini pasien positif akan berjuang menjalani perawatan tanpa khawatir biaya yang akan dikeluarkan. Tenaga kesehatan juga bisa bekerja maksimal tanpa khawatir tertular karena minimnya APD. Bagi mereka yang sehat bisa beraktivitas dengan normal disertai kesadaran untuk tetap melakukan protokol kesehatan standar.

Pemerintah mendorong rakyat agar lebih menjaga imun dan iman selama pandemi. Menjadi teladan utama bagi rakyat. Pemimpin mencontohkan bagaimana hidup sederhana karena kondisi yang sulit, mengajak untuk muhasabah dan taubat bersama. Mendorong rakyat agar lebih mendekatkan diri pada Allah Swt. dan berdoa agar musibah ini segera berlalu. Menyemangati rakyat bahwa pasti ada banyak hikmah dibalik semua ini.

Perlindungan Islam atas nyawa manusia sangatlah nyata. Menghilangkan satu nyawa disamakan dengan membunuh seluruh manusia, serta lenyapnya dunia dan isinya lebih ringan dari terbunuhnya seorang Muslim. Demi penjagaan ini, segala aktivitas yang membahayakan dan mengancam nyawa baik untuk diri sendiri maupun orang lain haram hukumnya.

Jadi, seharusnya pemerintah mengkaji ulang lagi kebijakan ini. Dengarlah aspirasi masyarakat, bertanyalah kepada ahlinya, dan jangan sekedar coba-coba atau latah mengikuti negara lain.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top