Oleh: Mulyaningsih, S. Pt. Pemerhati masalah anak, remaja, dan keluarga


Kehidupan yang berjalan secara normal tentunya menjadi dambaan setiap manusia di kala pandemi ini. Bekerja, sekolah, beribadah, dan melakukan aktivitas lainnya sesuai dengan kebiasaan kita sebelum munculnya pandemi ini seolah menjadi harapan bagi semua orang. Tentunya semua orang ingin melakukan segala hal di luar rumah. Namun, untuk memutus mata rantai virus Corona ini, maka stay at home menjadi pilihan yang wajib diambil. Namun, saat ini wacana untuk hidup normal alias berdamai dengan si virus akan digaungkan.

Pemerintah tampaknya akan segera melonggarkan aktivitas sosial serta ekonomi dan bersiap kembali beraktivitas dengan skenario new normal. Pemerintah sudah gencar mewacanakan ini dan mulai menerapkannya pada lingkungan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Dwi Wahyu Atmaji mengatakan skenario ini merupakan pedoman yang disiapkan agar PNS dapat bekerja optimal selama vaksin Corona belum ditemukan. Dia mengatakan waktu penerapan skenario kerja 'new normal' ini akan bergantung pada arahan dari Gugus Tugas Covid-19. (cnbcindonesia.com, 25/05/20)

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Dr Hermawan Saputra mengkritik persiapan pemerintah menjalankan kehidupan new normal. Menurut dia, belum saatnya karena temuan kasus baru terus meningkat dari hari ke hari.

"Jadi, new normal ini adalah sesuatu yang akan dihadapi, namun berbincang new normal ini banyak pra syaratnya. Pertama, syaratnya harus sudah terjadi perlambatan kasus. Dua, sudah dilakukan optimalisasi PSBB," sebutnya. Ketiga, masyarakatnya sudah lebih memawas diri dan meningkatnya daya tahan tubuh masing-masing. Keempat, pemerintah sudah betul-betul memperhatikan infrastruktur pendukung untuk new normal. (merdeka.com, 25/05/2020)

Melihat kebijakan baru yang akan diterapkan di negeri ini membuat kita bertanya-tanya. Apakah jumlah pasien yang terinfeksi sudah menurun atau memang sudah tidak ada kasus. Karena nantinya akan fatal terhadap kehidupan manusia. Pasalnya, istilah berdamai dengan Corona sebagai nama lain dari 'new normal' menuai banyak tanggapan dari beberapa pihak. Termasuk di dalamnya saran dan kritik terhadap kebijakan tersebut.

Dalam sistem kapitalis sekular seperti sekarang ini amatlah wajar jika selalu mengedepankan sektor ekonomi. Untung dan rugi menjadi prioritas utama bagi para pemangku kebijakan, sedangkan untuk masalah rakyat menjadi di bawahnya. Belum lagi adanya tuntutan dari sisi dunia, bahwa negeri-negeri yang ada harus melihat dan merujuk pada kebijakan yang kini segera dilaksanakan negara adidaya. Sebagai simbol negara adidaya Barat yang akan melaksanakan kebijakan new normal adalah Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Menteri Luar Negeri Inggris (Dominic Raab) mengingatkan, saat angka kasus mereda dan wabah virus mulai melandai, orang-orang akan kembali kepada kehidupan normalnya lagi. Normal dalam artian bahwa mereka tak lagi dalam isolasi, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan jaga jarak, memakai hand sanitizer ketika di luar rumah, dan yang lainnya. Tentunya banyak halmyang memang harus diperhatikan ketika hendak melakukan 'normal baru' dalam kehidupan manusia. Namun, tetap pada dasarnya bahwa Inggris akan melakukan pelonggaran secara bertahap dan tidak bisa semua langsung dibuka. Tentunya semua itu dilakukan agar tidak menimbulkan gelombang kedua pandemi. (rmol.id, 26/05/2020)

Tak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat. Pemerintah AS telah melonggarkan lockdown sejak beberapa waktu lalu untuk membangkitkan kembali perekonomian yang sempat menurun. Masyarakat pun telah banyak yang kembali beraktivitas seperti biasanya, namun dengan memperhatikan standar kesehatan dan keamanan, meski kondisi wabah belum sepenuhnya aman. (liputan6.com, 26/05/2020)

Melihat situasi dan kondisi dalam negeri yang masih terus bertambah kasus terinfekai Covid-19 ini apakah kemudian layak untuk menggunakan dan menerapkan normal baru versi Barat pada negeri ini? Tentu jawabannya adalah tidak. Sejatinya karena kaum Muslim membutuhkan identitas khas yang kita punyai dan tentulah berbeda dengan Barat. Negeri-negeri Muslim membutuhkan Islam sebagai mabda, bukan yang lainnya.

Perkembangan Corona

Perkembangan angka positif Covid-19 di Indonesia masih membumbung tinggi. Penambahan kasus pasien positif masih pada kisaran ratusan. Sebut saja kasus penambahan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Jumlah penambahan per hari mencapai seratus lebih. Sungguh ini realitas yang mestinya perlu menjadi pertimbangan bagi para pemangku kebijakan. Karena sejatinya hal ini menjadi bukti nyata pertimbangan untuk melakukan kebijakan normal baru. Namun jika rezim tetap pada normal barunya, ditambah lagi tanpa adanya peta jalan alias roadmap yang jelas maka wacana tersebut hanyalah sebagai bagian dari mengikuti trend global saja. Tentunya bisa kita lihat bahwa negeri ini belum siap menghadapi tantangan di depan, termasuk munculnya gelombang kedua pandemi ini. Terlihat dari tak mampunya negeri ini menghadapi penambahan kasus setiap harinya. Ditambah para nakes yang sudah pasrah terhadap penanganan pandemi ini. Hal ini ibarat menghantarkan nyawa manusia secara percuma. Bak di kala perang, maka kita maju tanpa memperhatikan berbagai senjata yang akan dibawa dan minim akan strategi. Sungguh miris dan sedih melihat ini semua. 

Roadmap Islam Menangani Pandemi

Islam, tak hanya mengatur persoalan ibadah hamba kepada Rabb saja. Namun, segala lini kehidupan manusia ada aturannya. Termasuk dalam penanganan masalah pandemi ini. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ dan firman Allah Swt.

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR. Muslim dan Ahmad)

مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“… Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.” (QS al-Maidah [5]: 32).

Pemimpin dalam Islam (Khalifah) akan bertanggung jawab penuh terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Keimanan dan ketakwaan menjadi pondasi dalam setiap melakukan berbagai kebijakan kepada rakyatnya. Sehingga, kebijakan yang dikeluarkan tentunya tidak akan menyalahi pada hukum Islam (hukum syara). Perihal pandemi ini maka khalifah akan melakukan kebijakan isolasi atau lockdown bagi daerah terinfeksi. Tentunya hal tersebut dilakukan agar virus tidak menyebar ke wilayah lain. 

Dari sisi pemenuhan kebutuhan pokok bagi rakyat yang di isolasi menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Kemudian memastikan bahwa mereka mudah dalam mengaksesnya, begitupun untuk masalah kesehatan. Negara harus memastikan dari sisi sarana dan prasarana untuk mengatasi pandemi. Semua itu dilakukan agar memotong perkembangan virus.

Dari al-Barra’ bin Azib radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

“Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibandingnya terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkan al-Albani).

Terlebih bagi seorang pemimpin, ia pemegang amanah mengurusi berbagai urusan rakyat. Termasuk penjagaan nyawa rakyat ketika terjadi wabah yang mematikan. Maka tanggung jawab pemimpinlah untuk memastikan kondisi aman bagi rakyat untuk kembali pada kehidupan normal. Disamping terus memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Karena sejatinya kehilangan nyawa seorang Muslim amatlah berharga dari pada bumi dan seisinya. Sebagaimana yang tergambar dalam hadits di atas.

Dari sisi ekonomi, maka jika ia kuat dan mandiri tentunya akan sangat membantu pemulihan kondisi. Dan semua itu hanya akan terwujud manakala Islam diterapkan secara komprehensif. Berbingkai sebuah institusi negara yang juga sesuai dengan ketetapan dalam Islam yaitu sistem Khilafah  mengikuti metode kenabian. 

Begitu jelasnya Islam mengatur dan konsep roadmap dalam penanganan wabah. Khalifah tentunya akan memikirkan jalan terbaik untuk mengatasi hal tersebut dengan berbagai macam cara. Pada dasarnya menjadi kewajiban khalifah untuk menjaga jiwa-jiwa rakyatnya. Karena seorang individu rakyat yang berada di bawah naungan Islam wajib dijaga dan begitu berharga.

Seharusnya pemerintah betul-betul memikirkan untuk mengedepankan nyawa rakyatnya ketimbang masalah lain. Tentunya dengan menerapkan sistem Islam yang menjadi solusi fundamental yang harus diambil oleh penguasa saat ini. Karena sudah terbukti, dengan menerapkannya maka kesejahteraan dapat terwujud, keamanan, dan kenyamana akan muncul dengan sendirinya. Dan keberkahan atas diterapkannya sistem Islam ini akan keluar dari bumi dan turun dari langit. Tak hanya dirasakan olen manusia saja, namun makhluk Allah yang lain juga ikut merasakannya. Sehingga wacana 'new normal' yang akan diberlakukan tentu harus mengambil Islam sebagai solusi konfrehensif dari masalah. Bukan malah mengekor kepada negara yang belum tentu mampu menyelesaikan. Dan masalah ini bukan hanya soal mengikuti trend, namun lebih pada kewajiban negara untuk segera mengatasi pandemi agar nyawa rakyat tak terus bertambah hanya karena salah solusi. Wallahu a'lam.
 
Top