Oleh : Fajar Fitriah Achmad
(Praktisi Pendidikan dan Pengamat Sosial)

Di tengah pandemi global virus corona, para pakar epidemiologi mengatakan masih diperlukan waktu lama untuk kembali ke kehidupan normal seperti sebelum ada pandemi Covid-19. Menurut pakar epidemiologi UI, Hermawan Saputra, kebijakan pemerintah yang tidak konsekuen, seperti pelonggaran aturan bepergian, dan parsial alias per daerah dinilai bisa menyebabkan munculnya  gelombang kedua  virus corona di Indonesia. Namun, hal ini berbeda dengan apa yang akan diterapkan di Indonesia. Indonesia mulai bersiap menyambut new normal di tengah pandemi virus corona yang telah menginfeksi jutaan orang di dunia. Baru baru ini Presiden Jokowi menyatakan Indonesia harus tetap produktif tetapi juga aman dari wabah penyakit infeksi pernapasan Covid-19. Selain itu, sosialisasi new normal diinstruksikan dapat dilakukan secara besar-besaran. “Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru yang sudah disiapkan oleh Kemenkes ini disosialisasikan secara masif  kepada masyarakat,” kata Jokowi. Indonesia menjadi salah satu negara yang hendak melakukan skenario new normal. New normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan Covid-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi.
Siapkah Masyarakat?

Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. Kurva Covid-19 masih cenderung naik, belum menunjukkan tanda akan melandai.  Hal ini terlihat dari data seperti yang dilansir oleh BBC News, Rabu (27/05/20), kasus positif virus corona di Indonesia terus bertambah, menembus 23.000 orang. Dalam dua pekan terakhir  penambahan jumlah kasus baru di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Rekor terbaru terdata pada Kamis (21/05/20) terjadi penambahan tertinggi sebanyak 973 kasus baru Covid-19.

Bahkan pakar epidemiologi Hermawan menyebut pelonggaran PSBB dengan menerapkan protokol new normal di tengah angka Covid-19 yang terus meningkat dan minimnya fasilitas kesehatan hanya membawa risiko kematian yang lebih besar. Lebih lanjut dia berpendapat bahwa Indonesia belum bisa menerapkan new normal. Karena Indonesia belumlah melewati titik krusial atau puncak pandemi.

Pemerintah  seakan tergesa-gesa mengambil kebijakan terkait new normal, padahal sejatinya sebuah kebijakan harus dipikirkan secara matang. Kebijakan tidaklah  efektif jika faktanya kasus di lapangan terinfeksi Covid-19  belum mengalami penurunan bahkan makin meningkat. Alih-alih memperbaiki kehidupan ekonomi malah yang terjadi nyawa masyarakat yang menjadi taruhan.

Ketua Dewan Pengurus LP3ES Didik J. Rachbini dan peneliti LP3ES Fachru Nofrian mengatakan instrumen APBN sangat penting dalam menangani dampak virus ini. Didik dan Fachru menilai bahwa sejauh ini pemerintah terlihat ragu dan maju mundur dalam mengalokasikan dana APBN untuk menangani virus corona. Mereka menilai alokasi dana yang terus berubah mencerminkan kebijakan yang lemah dari pemerintah.

Tindakan yang Seharusnya sebelum melakukan sebuah tindakan, yang dilakukan adalah berpikir terlebih dahulu. Apalagi ini sebuah keputusan besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka sudah selayaknya kebijakan tersebut dipikirkan secara matang bagaimana dampak ke depannya. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan tidak ada “cara cepat” untuk melawan virus corona Covid-19.

Menurut WHO Regional Director for Europe, Dr. Hans Henri P. Kluge, negara-negara terutama di Eropa telah memasuki periode untuk menyesuaikan langkah dengan cepat dan meredakan pembatasan secara bertahap. Dia mengatakan “Sambil terus menerus memantau keefektifan tindakan tindakan ini dan respon publik. Pada akhirnya, perilaku kita masing-masing akan menentukan perilaku virus. Ini akan membutuhkan ketekunan dan kesabaran, tidak ada jalur cepat untuk kembali normal,” ujarnya. (Tirto.id, 28/05/20)

WHO mengingatkan, setiap negara yang hendak melakukan transisi, pelonggaran pembatasan, dan skenario new normal maka harus memperhatikan hal-hal berikut ini: Pertama, harus ada bukti yang menunjukkan bahwa transmisi Covid-19 dapat dikendalikan. Kedua, adanya kapasitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat termasuk rumah sakit tersedia untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak, kontak, dan mengarantina. Ketiga, risiko virus corona diminimalkan dalam karantina tinggi, terutama di panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan orang-orang yang tinggal di tempat-tempat ramai. Keempat, langkah-langkah pencegahan di tempat kerja ditetapkan dengan jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, dan kebersihan pernapasan. Kelima, risiko kasus impor dapat dikelola. Keenam, masyarakat memilki suara dan dilibatkan dalam kehidupan new normal.

Jika pemerintah benar-benar serius dalam menangani Covid-19, tentu pemerintah akan fokus dan memilki prioritas untuk melindungi nyawa rakyatnya. Seperti yang sudah kita ketahui, saat ini ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis dan alat penunjang kesehatan lainnya dalam upaya penanganan Covid-19 menjadi hal yang penting. Ironisnya justru pemerintah lebih memilih kepada kebijakan ekonomi daripada keselamatan nyawa rakyat. Dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di masa pandemi ini, semisal legalnya TKA, pengesahan UU Minerba, naiknya iuran BPJS, pelonggaran PSBB, termasuk kebijakan new normal.

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, bahwa new normal ditetapkan karena alasan ekonomi. Dia menerangkan saat ini mau tidak mau kehidupan memang harus beradaptasi dengan wabah Covid-19. Namun apa yang akan terjadi, jika Indonesia ternyata tidak siap menghadapi new normal, yang ada akan memicu  gelombang kedua Covid-19 alias membuat kasus  positif virus corona melonjak. Bahkan negara yang berhasil menerapkan new normal pun tetap terkena gelombang kedua. 

Pandemi global seperti ini memang tidak bisa dihindari oleh negara mana pun, termasuk negara maju sekali pun. Kondisi ini akan berimbas secara langsung kepada perekonomian negara. Bisa jadi pemerintah tidak mampu lagi menopang seluruh pembiayaan dan kebutuhan yang ada, misal saja karena kondisi kas keuangan dan faktor lain yang tidak mencukupi. 
Merebaknya wabah penyakit pernah dialami pada masa Kehilafahan Umar bin al-Khattab (Tahun 634-644 M).

Pada saat itu negara mengalami krisis ekonomi yang hebat. Hal pertama yang dilakukan Khalifah Umar adalah menjadi teladan terbaik bagi rakyatnya dalam menangani krisis ekonomi ini. Ia mengambil langkah untuk tidak bergaya hidup mewah, makanan seadanya dengan kadar yang sama dengan rakyat yang paling miskin, bahkan lebih rendah lagi. Beliau bisa merasakan betul bagaimana penderitaan yang dialami oleh rakyatnya. Beliau kemudian segera mengeluarkan kebijakan untuk menyelamatkan nyawa rakyatnya.

Untuk mengoptimalisasi keputusannya, khalifah segera mengerahkan seluruh struktur, perangkat negara dan semua potensi yang ada untuk segera membantu masyarakat yang terdampak. Salah satunya yaitu membuat posko bantuan. Khalifah sendiri yang bekerja dalam posko-posko tersebut, memastikan semua berjalan optimal. Lembaga-lembaga pemerintahan yang langsung berhubungan dengan kebutuhan rakyat. Baik yang bergerak dalam bidang finansial atau yang lainnya, langsung diminta bergerak cepat. Ketika pemerintah pusat sudah tidak mampu lagi menutupi semua kebutuhan dalam rangka menyelesaikan krisis, pemerintah pusat langsung memobilisasi daerah-daerah wilayah kekhilafahan Islam yang kaya dan mampu untuk membantu menyelesaikan krisis tersebut. 

Khalifah Umar langsung mengirim surat dan utusan langsung untuk mengurusi hal ini, agar bantuan segera terkondisikan dan disiapkan. Para gubernur, dengan semangat ukhuwah islamiyah, mempraktikkan manajemen pemerintahan yang rapi dan saling menopang. Pemerintah sigap menyiapkan dan memberikan bantuan  dengan jumlah yang sangat banyak. Bantuan itu benar-benar bisa membantu secara tuntas semua kebutuhan yang diperlukan. Itu semua dilakukan dengan spirit menjalankan syariat Islam dalam pengelolaan pemerintahan khususnya, bantuan daerah kepada pusat dalam upaya penanggulangan krisis. Begitulah totalitas khalifah dalam menyelesaikan sebuah krisis. Ini adalah sebuah sikap kepedulian yang luar biasa dari seorang kepala negara terhadap penderitaan rakyatnya. Khalifah Umar tahu bahwa tanggung jawab seorang kepala negara adalah melindungi nyawa rakyatnya, dan itu merupakan tanggung jawab yang cukup besar yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya dalam menyelesaikan urusan rakyatnya.

Wallahu a'lam bish shawab. []
 
Top