Oleh : Surfida
(Ibu Rumah Tangga)

Pembukaan sekolah tahun ajaran baru 2020/2021 sudah diumumkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI Tahun Ajaran Baru akan dilaksanakan pada 13 Juli 2020 mendatang. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah, Hamid Muhammad, menegaskan pihaknya tidak akan memundurkan kalender pendidikan ke bulan Januari, walaupun Indonesia masih menghadapi pandemik. Menurutnya tanggal 13 Juli itu adalah tahun pelajaran baru tetapi bukan berarti kegiatan belajar mengajar tatap muka. Metode belajar akan tergantung perkembangan kondisi daerah masing-masing. (kumparan, 1/6/2020)

Dengan adanya keputusan tersebut, membuat   sebagian orang tua dan guru dilema karena pandemik ini belum menunjukkan penurunan jumlah korban positif terpapar Covid-19. Meskipun disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun ikut berkomentar. Retno Listyar meminta kemendikbud dan kemenag untuk mengkaji hal tersebut. Karena kasus Covid-19 pada anak cukup besar di Indonesia dibandingkan negara lain. Seperti dilansir oleh Okezone (25/5/2020), terdapat 3.400 anak dalam perawatan berbagai penyakit. Dari jumlah itu, 584 orang terkonfirmasi positif dan 14 orang meninggal dunia. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) juga menyarankan agar membuka sekolah kegiatan belajar langsung pada pertengahan bulan Desember 2020, saat kasus Covid-19 mengalami penurunan. Itu dilakukan untuk antisipasi lonjakan kasus kedua, sebaiknya sekolah tidak dibuka setidaknya sampai bulan Desember 2020," kata Ketua Umum IDAI Dr dr Aman Pulungan SpA(K) FAAP, FRCP(Hon) dalam keterangan resminya. (merdeka.com, 31/5/2020)

Kebijakan penguasa terkait akan dibukanya sekolah ini harus diapresiasi karena sudah memperhatikan pentingnya pendidikan. Akan tetapi, dari data yang dipaparkan di atas, seharusnya penguasa melalui Kemendibud mengkaji ulang tentang pembukaan sekolah di saat kurva Covid-19 belum turun, meskipun jam belajar di sekolah hanya 4 jam. Begitu juga kebijakan new normal life, jangan jadikan anak-anak sebagai percobaan apakah anak-anak rentan Covid-19 atau tidak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ketua tim Covid-19 dari Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan. "Saya keberatan jika anak-anak dijadikan sebagi kelinci percobaan untuk menguji kebijakan pemerintah". (jppn.com, 30/5/2020) 

Jika kasus kedua melonjak pasti negara akan kebingungan juga untuk mencegah penyebaran virus. Karena negara yang kasus positif Covidnya sudah turun sampai nol kasus, seperti negara Finlandia ternyata masih terjadi lonjakan kasus kedua pandemik ini. Begitu juga di Perancis, ketika sekolah dibuka ditemukan ada 70 kasus baru. Apalagi kebijakan ini akan diterapkan oleh Indonesia, dimana kasus pertama saja belum tuntas diselesaikan. Karena penguasa terkesan santai menanganinya sejak awal. Virus ini juga bisa menyerang anak-anak, mereka tertular baik dari orang tua maupun dari lingkungannya. Jika orang tua anak tersebut adalah seorang guru, otomatis akan menularkan lagi ke siswanya sedangkan ia tidak mengetahuinya atau biasa disebut OTG. 

Memang saat ini penguasa sudah menyampaikan kepada masyarakat agar menaati protokol kesehatan, dan aturan tersebut sudah diedarkan juga dalam lingkungan pendidikan, hanya saja tidak ada jaminan bahwa anak-anak ketika bertemu tidak akan berkerumun. Apalagi itu adalah hari pertama masuk sekolah, dan pastinya mereka akan melepas rasa rindu dengan teman-temannya. 

Selain itu, para guru juga pasti kewalahan mengawasi para siswa atau mengarahkan siswa-siswanya untuk selalu menggunakan masker atau mengganti maskernya setiap 4 jam terutama pada sekolah yang mempunyai siswa yang banyak. Pada umumnya siswa taat terhadap aturan sekolah, ketika guru berada di depannya. Setelah guru meninggalkannya, pasti siswa-siswa tersebut akan melepaskan maskernya, meskipun tidak semua siswa melakukan hal itu. 

Anak-anak SD dan PAUD pun, pasti tidak tahan jika harus menggunakan masker selama 4 jam. Jika pun anak-anak tersebut dalam lingkungan sekolah taat aturan, jangan sampai ketika pulang sekolah masker yang digunakannya dilepas. Hal ini merupakan kemungkinan yang bisa saja terjadi dengan karakter anak yang memang sangat mendukung untuk berbuat demikian.

Saat ini sekolah yang siap dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 hanya 18 persen, Sedangkan 80 persen sekolah tidak siap. Sekolah yang tidak siap bisa jadi masih berada di zona merah. Ketika PSBB sudah berakhir, penduduk yang ada di zona hijau pasti akan bepergian ke daerah yang zona merah, sehingga yang tadinya zona hijau akan menjadi zona merah kembali. Karena saat PSBB belum dilonggarkan, rakyat masih saja berusaha untuk bepergian karena aturan yang tumpang tindih. Dari zona hijau kembali menjadi zona merah inilah yang dikhawatirkan sebagian orang tua, guru, IDAI dan KPAI. 

Penyelesaian pandemik dalam sistem kapitalisme ini memang berbeda dengan sistem Islam. Jika sistem kapitalisme penyelesaiannya seperti yang kita rasakan saat ini, tumpang tindih sehingga virus masih nyaman hidup di negara ini. Sehingga rencana pembukaan sekolah tersebut, merupakan rencana penguasa untuk kelancaran ekonomi demi menuju kehidupan new normal life. Penguasa tidak mengutamakan keselamatan rakyatnya, tetapi lagi-lagi yang diutamakan adalah keuntungan semata. 

Sedangkan penguasa dalam sistem Islam akan bertindak cepat ketika ada wabah yang menyerang. Saat ada wabah yang menyerang di suatu daerah, penguasa akan mengambil kebijakan lockdown sehingga korban tidak banyak seperti saat ini. Pemimpin juga akan mengirimkan bantuan baik berupa sembako maupun yang lainnya, sehingga mereka tidak stres memikirkan bagaimana caranya menyambung hidup. Dengan cara seperti itu akan meminimalisir korban wabah. 

Selain itu, pemimpin dalam negara Islam akan mengerahkan segala kemampuannya agar wabah segera berakhir. Penguasa juga akan mengerahkan tenaga ahli dalam bidangnya agar cepat menemukan vaksinnya. Pemimpin juga tidak menerapkan kebijakan yang inkonsisten yang membuat umat bingung. Karena dalam negara Islam, yang menjadi pemimpin itu harus memiliki kemampuan dalam mengurus rakyatnya. Ketika tidak memiliki kemampuan, sudah pasti negara itu akan karut-marut. Oleh karena itu, marilah kita memperjuangkan agar Islam bisa tegak dan memiliki pemimpin yang mempunyai kemampuan yang mantap, sehingga rakyat ini hidup dalam kesejahteraan.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top