Oleh : Jasmyne Sabiya

Utang lagi, utang lagi. Indonesia dan utang ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Kini Indonesia benar-benar mengidap penyakit kritis utang menuju over dosis tunggakan. Jurus maut pemerintah yang berkilah akibat pandemi, kini pemerintah berani Utang Luar Negri (ULN) lagi.

Berdasarkan pada Perpu No. 1 Tahun 2020, pemerintah berencana akan menambah utang baru dengan angka fantastis. Yakni, sebesar Rp 1.006 triliun. Jumlah ini tiga kali lipat dari utang setiap tahunnya.

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing mulai mengalir drastis masuk ke Indonesia. Sebagaimana yang dilansir oleh AsiaToday.id (15/6/2020). Pembengkakan ULN Indonesia pada akhir April 2020 sebesar USD 400,2 Miliar. ULN tersebut diakui oleh Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko naik 2,9 persen. Lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2020 sebesar 0,6 persen.

Sementara itu, pada bulan Mei pemerintah kembali menambah ULN. Kementerian Keuangan mencatat total pembiayaan utang neto pemerintah hingga Mei 2020 mencapai Rp 360,7 triliun. Jumlah ini meningkat 35,8 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. (Katadata.co.id, 16/6/2020)

Semakin terlihat jelas berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menarik utang untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2020 sebesar Rp 356,1 triliun.

Negeri Malang Bermodal Utang

Tidak selayaknya pemerintah menjadikan kondisi pandemi sebagai dalih dan mudah menengadahkan tangan pada utang luar negeri. Pasalnya, jangankan batang bunganya saja sudah membuat negeri ini tenggelam dengan utang.

Tahun lalu, peneliti dari Indef, Bhima Yudhistita menyatakan bahwa kenaikan nominal utang akan berkorelasi dengan kenaikan beban pembayaran bunga. Makin gemuk utangnya, tahun depan beban belanja bunga utangnya makin besar. Hal ini kurang sehat bagi fiskal dan ekonomi. (detik.com, 20/12/2019)

Sementara itu kepemimpinan dengan Sistem ekonomi kapitalisme sangat rentan goncangan fiskal, yang tingkat pendapatan nasional dan memperbaiki kolapsnya keadaan ekonomi lewat pengaturan pajak. Sehingga ketika pemerintah kewalahan menggerakkan rakyat untuk dipalak pajak. Maka, solusi jitu bagi pemerintah adalah utang luar negeri.

Sedangkan keputusan gegabah untuk ULN sangatlah beresiko menguras kantong negara yang tersisa uang receh saja. Belum lagi para "penunggang" kian datang untuk menyetir setiap kebijakan-kebijakan sesuai kepentingan sebab kompensasi utang yang dipinjam.

Tak peduli apakah negara akan menuju batas ambang kehancuran, yang penting keinginan asing tetap berjalan dan pemerintah bisa bergandengan. Wajar saja, beginilah hidup dalam sistem kapitalisme yang kebiasaannya doyan utang. Akibat utang makin kencang sepertinya rakyat harus merelakan setiap sudut negeri ini tergadaikan lantaran terlilit utang. Sungguh malang.

Kalau sudah begitu ujung-ujungnya hidup rakyatlah yang menjadi korban. Seharusnya pemerintah bimbang dengan utang yang menjerat erat leher-leher rakyat. Sebelum pandemi saja rakyat sudah melarat. Konon lagi saat ini, penderitaan rakyat semakin berat.

Islam Melepaskan dari Jeratan Utang

Dalam pandangan Islam utang yang diperoleh dengan riba hukumnya haram. Sedangkan memberi utang tapi dengan konsekuensi dan syarat tertentu tidak dibenarkan oleh syariat Islam.

Dalam Islam sumber pendapatan negara semua akan terpusat dari Baitulmal. Baitulmal merupakan pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Di pos inilah harta akan dibelanjakan untuk keperluan negara dan umat. Termasuk apa saja yang menjadi kebijakan negara. Sementara pemasukan tetap Baitulmal adalah fai’, ghanimah, anfal, kharaj, jizyah dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya; pemasukan dari hak milik negara, usyur, khumuz, rikaz, tambang dan harta zakat. (Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam)

Keunggulan dan kesempurnaan Sistem ekonomi Islam layak dipertimbangkan sebagai solusi tuntas bagi Indonesia agar lepas dari jeratan dan lilitan utang. Oleh karena itu, sudah saatnya kita kembali kepada sistem Islam dalam bingkai naungan Khilafah Islamiyyah.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top