Oleh : Tri Sundari
(Member AMK & Pendidik Generasi)

Sebagai rakyat Indonesia, kita sangat bersyukur negeri ini memiliki sumber daya alam yang berlimpah, tanah yang subur, hasil tambang yang banyak, serta laut yang luas.

Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, bahwa Indonesia (negeri ini) memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi dan merupakan 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia.

Dengan garis pantai yang sangat luas, tentunya bukan suatu hal yang mustahil jika negeri kita bisa menjadi penghasil garam. Akan tetapi di masa pandemi ini, ternyata pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, khususnya petani, pemerintah melakukan  impor untuk beberapa kebutuhan bahan pokok, termasuk di dalamnya garam dan sayuran untuk keperluan industri.

Dilansir oleh CNBC Indonesia (31/5/2020), Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Safri Burhanudin mengatakan Indonesia sebenarnya sudah berhasil dalam melakukan swasembada garam. Safri menjelaskan, target produksi garam nasional pada 2020 adalah sekitar 3 juta sampai 4 juta ton, dan kemudian Indonesia berhasil melakukan produksi sebesar 3,5 juta ton. Artinya, Indonesia sudah bisa memenuhi target produksinya. Akan tetapi, kondisi ini tidak serta merta menjadikan Indonesia terlepas dari arus impor garam yang dilakukan para kapitalis.

Ironi di negeri yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Malah melakukan impor ke negara yang memiliki garis pantai yang lebih pendek dibanding Indonesia.

Sementara untuk produk sayur-sayuran, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilansir oleh Kompas.com (25/5/2020), mencatat impor sayur-sayuran sepanjang tahun 2019 meningkat dari tahun 2018, menjadi 770 juta dollar AS atau setara Rp 11,3 triliun (asumsi kurs Rp 14.700 per dollar AS).

Merespon hal tersebut, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto mengatakan, angka tersebut didominasi oleh komoditas sayur-sayuran yang pasokannya memang masih perlu dibantu oleh impor, seperti bawang putih dan kentang industri. Dia mencatat, volume impor bawang putih mencapai 38,62 persen dari total nilai impor seluruh jenis sayuran, disusul kentang olahan industri, bawang bombai, dan cabai kering. Sementara pada periode Januari-Maret 2020, neraca dagang produk sayur-sayuran mengalami surplus 164 juta dollar AS dengan China.

Di tengah pandemi saat ini, dimana semua sektor dan kalangan terkena dampaknya, pemerintah memberikan solusi yang tidak solutif bagi kesejahteraan rakyatnya.

Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk memberikan relaksasi impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2019 tentang ketentuan Impor Produk Hortikultura.

Dilansir oleh Katadata.co.id (24/4/2020), Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana menyatakan bahwa pembebasan tersebut bersifat sementara hingga 31 Mei 2020. Kementerian Perdagangan telah melakukan relaksasi impor sementara untuk bawang putih dan bawang bombai. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana mencatat, impor bawang putih yang sudah masuk ke tanah air tanpa Persetujuan Impor (PI) mencapai 28 ribu ton. "Jumlah bawang putih yang masuk mencapai 48 ribu ton".

Pemerintah berdalih bahwa kebutuhan masyarakat meningkat selama masa pandemi ini, sementara produksi lokal turun sehingga pemerintah menjadikan alasan mendorong pelonggaran untuk syarat impor. Hal ini berbanding terbalik dengan kenyataannya dimana petani sering dirugikan, karena pada saat mereka panen serangan arus impor tak terbendung, yang membuat nilai jual hasil panen mereka rendah.

Negeri ini, mempunyai tanah yang subur yang bisa ditanami berbagai jenis tanaman. Tentunya miris melihat kebijakan pemerintah yang seolah kurang serius, untuk menjadikan negeri kita sebagai negeri swasembada yang mempunyai ketahanan pangan. Seharusnya pemerintah lebih mengutamakan membeli hasil panen petani agar mereka bisa mempunyai penghasilan, guna memenuhi kebutuhannya, dan juga agar petani bisa menikmati hasil kerjanya selama ini di tengah wabah Covid-19 yang membuat semua kalangan mengalami kesulitan ekonomi.

Pemerintah dituntut untuk lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat dibandingkan dengan melakukan impor yang terlihat jelas lebih berpihak kepada para kapitalis.

Impor bukanlah solusi yang baik bagi kesejahteraan petani. Pemerintah dapat mengoptimalkan hasil panen para petani, dan berupaya agar hasil panennya memiliki kualitas yang baik dengan dukungan dari pemerintah. Pemerintah dapat memberikan pelatihan kepada petani agar dapat menggunakan tekhnologi yang lebih baik.

Sejatinya Islam telah mewajibkan pemerintah menjamin atas pemenuhan kebutuhan pokok individu dan masyarakat. Islam memberikan serangkaian hukum syariah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, papan dan sandang bagi tiap individu.

Dalam sistem syariat Islam terdapat kewajiban: zakat, infak, hukum warisan, nafkah, manihah, hibah, hadiah, fai’, ghanimah, ariah, kafarat, ihyaul mawat (menghidupkan lahan tidur), hutang piutang yang bebas riba, dan lainnya. Sehingga rakyat miskin dapat terentaskan, tidak seperti saat ini, dalam sistem ekonomi kapitalis, rakyat yang miskin semakin miskin, sementara kaum kapitalis semakin kaya.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top