Oleh : Reka Nurul Purnama
Ibu Rumah Tangga, Aktivis Muslimah

Kasus miris kembali menjadi cerita yang menyedihkan di tengah pandemi Covid-19 yang sudah membuat kesusahan rakyat menengah bawah bertambah. Seorang ibu di Makasar harus rela kehilangan anak yang masih di dalam perutnya akibat tidak memiliki biaya tes Corona, yaitu swab tes yang harganya sungguh tak wajar yakni Rp. 2,4 juta. Disinyalir ibu Ervina sudah melakukan rapid tes dengan biaya Rp. 600.000 dan hasilnya reaktif, sehingga harus dilanjutkan dengan swab tes yang lebih akurat. Penyebab Ervina kehilangan anaknya adalah telat dalam penanganan operasi kelahiran karena harus melakukan rapid tes atau swab tes terlebih dahulu. Alita Karen yang merupakan pendamping Ervina dan aktivis perempuan menyatakan Ibu Ervina ditolak tiga rumah sakit karena biaya rapid dan swab testnya tidak ada yang menanggung. Sehingga di RS terakhir, anak dalam kandungannya meninggal.

Berita ini sangat memilukan, apabila benar penyebab kematian anak ibu Ervina adalah telat penanganan operasi kelahiran. Di zaman sekarang ibu hamil yang hendak melahirkan bukan hanya harus berjuang menahan rasa sakit ketika melahirkan, tetapi juga harus terbebani dengan biaya tes Corona dan juga harus rela kehilangan anak dalam kandungannya ketika telat penanganan.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyebut saat ini terjadi 'komersialisasi' tes virus Corona yang dilakukan rumah sakit swasta akibat dari lemahnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi uji tes ini. Tugas pemerintah adalah harus menyelesaikan komersialisasi tes virus Corona ini, agar tidak dimanfaatkan oleh oknum rumah sakit dan yang lainnya.

Pertama, pemerintah menanggung semua biaya uji tes ini, baik rapid maupun swab test berdasarkan keputusan pemerintah tentang penetapan kedaruratan virus Corona dan penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional nonalam dan diperkuat dalam penetapan Perppu No.1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang yang salah satu isinya tentang pembiayaan penanganan pandemi Covid-19.

Kedua, jika anggaran negara terbatas, pemerintah harus mengeluarkan aturan khusus yang mengatur pelaksanaan tes Covid-19, baik untuk rumah sakit swasta maupun pemerintah.

Namun sampai detik ini pemerintah masih belum serius dalam penanganan komersialisasi tes virus Corona ini. Seolah-olah rakyat harus berjuang sendirian menghadapi hidup yang begitu sulit ditambah sulit dengan tidak adanya peran pemerintah yang signifikan ketika masa pandemi sekarang ini. Padahal seyogyanya negara yang harus menanggung semua beban rakyat, bukan rakyat itu sendiri.

Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa sistem yang membuat rakyat semakin sulit karena tidak adanya peran pemerintah mengurai permasalahan rakyat adalah akibat sistem kapitalisme yang bercokol di negeri ini. Kapitalismelah yang membuat pemerintah seolah hanya regulator antara rakyat dengan pengusaha. Bahkan dalam kondisi pandemi seperti sekarang rakyat harus membayar mahal ketika hendak melakukan tes virus Corona. Padahal dalam Islam tugas seorang pemimpin itu adalah mengurus rakyatnya, “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR. Muslim dan Ahmad)

Maka, ketika pemerintah tidak mengurus dengan benar kebutuhan rakyatnya, ini merupakan dosa yang besar.

Wallahu  a'lam bishshawab.
 
Top