Elis Nurhayati
(Penulis di Komunitas Muslimah Rindu Surga Bandung)

Peneliti dari Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Pradiptajati Kusuma mengutarakan pendapat perihal rencana pemerintah yang akan menerapkan kehidupan normal baru atau a new normal di tengah pandemi covid-19 saat ini. Menurutnya, di beberapa negara pelonggaran restriksi sosial diberlakukan karena jumlah kasus di negara mereka sudah berada di single digit setiap harinya sebelum new normal dijalankan.

Seperti diketahui, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, dan Singapura sudah menerapkan new normal per 1 Juni 2020 silam. "Singapura saat ini kasus komunitas sudah di bawah 10 atau maksimal belasan per harinya. Ini mungkin karena sangat dibantu dengan kedisiplinan masyarakatnya dan ketegasan sanksi dari pemerintahnya," kata Pradiptajati kepada CNBC Indonesia, Rabu (27/5/2020). Sementara di Indonesia, menurut Pradiptajati penularan pasien kasus positif covid-19 di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Selain itu, Pradiptajati menilai jikapun Indonesia mau meniru asing, seperti Jerman, negeri ini masih harus menggalakan rapid test. Sehingga puncak kasus bisa dideteksi untuk menganalis kemungkinan. (Cnbcindonesia.com/27/05/20)

Di sisi lain, ternyata pemerintah benar-benar serius dalam menjalankan kenormalan baru ini. Hal ini didukung oleh kunjungan Presiden ke stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Selasa (26/05). Presiden Joko Widodo mengatakan TNI dan Polri akan disiagakan di keramaian untuk mendisiplinkan masyarakat dalam rangka menyongsong era new normal atau kelaziman baru.

Analis keamanan, terorisme dan intelijen Stanislaus Riyanta mengatakan hal senada kepada reporter Tirto, Rabu (27/5/2020), kalau "negara mempunyai kewenangan untuk menggerakkan instrumennya dalam menangani situasi ini," termasuk TNI-Polri, karena pandemi COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam. Dasar hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. "Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pun menyebutkan pelibatan TNI. Terkait keterlibatan Polri itu lebih jelas lagi karena fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat."

Berlainan dengan Kepala Biro Penelitian, Pemantauan dan Dokumentasi Kontras Rivanlee Anandar yang tak setuju dengan pelibatan aparat karena menurutnya itu justru "membentuk situasi tidak normal, bukan pengkondisian kelaziman baru." (Tirto.id/28/05/20)

Kebijakan New Normal Terburu-buru dan Tanpa Dilandasi Sains

 Kenapa bisa dikatakan demikian? Alasan yang bisa memperkuat pernyataan ini adalah bahwa kebijakan New Normal tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO. New Normal hanya berlaku bagi negara-negara yang sudah sukses melawan Covid-19 seperti Cina, Taiwan, Vietnam, dan Jerman. Sementara di Indonesia? Data per Selasa 26 Mei 2020 ada 415 kasus baru dengan total 23.165 pasien positif. Bagaimana bisa menerapkan New Normal sementara grafik pasien positif corona semakin meroket?

Sejak awal Maret 2020, kebijakan penanganan percepatan Covid-19 di Indonesia, memang terkesan sporadis dan berubah-ubah. Mulai dari galaunya pemerintah antara definisi pulang kampung dan mudik, masih longgarnya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), hingga berdamai dengan corona yang dimaknai sebagai kondisi “New Normal”.

Banyak pakar menyatakan kebijakan sporadis ini tidak dibarengi pertimbangan validasi data dan sains, namun dominan pada pertimbangan ekonomi dan politik semata. Bahkan para peneliti dan ilmuwan menyampaikan kesulitan ketika berupaya menyampaikan analisisnya tentang data di lapangan yang ditemukan. Pemerintah lebih percaya pada staf ahli mereka dan cenderung meremehkan saran untuk pengambilan kebijakan dari para saintis.

Tak salah jika masyarakat menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini lebih didominasi kepentingan ekonomi dan politik dibanding kepentingan kesehatan dan keselamatan rakyatnya. Pemerintah juga memaksakan kebijakan ini dengan pengerahan TNI yang bisa berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Berbagai prediksi dan pemodelan terkait jumlah lonjakan pasien Covid-19 dari pakar dan juga akademisi telah dirilis ke publik. Pandu Riono, epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) menyatakan bahwa adalah sebuah tantangan besar ketika kita menyampaikan hasil temuan akademis dan ilmiah kepada sang pengambil kebijakan.

Dalam melakukan prediksi tentu akan ditanya input data yang digunakan. Ketika input data tidak sesuai dengan “keinginan” pemerintah, dibilang angkanya tidak cocok dan prediksinya tidak diterima. Padahal prediksi dan juga modeling berkenaan lonjakan pasien ini ini sangat diperlukan untuk estimasi kebutuhan rumah sakit dan juga obat.

Tak heran jika kemudian pemerintah membuka layanan transportasi dan berakhir pada masyarakat yang “ambyar” memadati mal dan juga jalan raya karena mudik. Ditambah belum ada kesiapan masyarakat dengan pola kesehatan yang baik menghadapi wabah. Tidak heran ormas mewakili suara masyarakat menolak rencana pemerintah untuk segera berlakukan new normal. Bahkan beberapa pemerintah daerah mengakui kebijakan pemerintah pusat telah merusak apa yang selama ini direncanakan oleh pemerintah daerah untuk memutus mata rantai penyebaran virus.

Situasi pandemik Covid-19 ini membuat banyak orang merasa sangat frustasi sebab berubah-ubahnya kebijakan pemerintah yang semakin memperparah penyebaran virus. Dan jika kebijakan-kebijakan yang pemerintah keluarkan tidak menyelesaikan permasalahan secara umum dan terkesan memaksakan, maka semakin jelas bahwa kebijakan dikendalikan oleh kapitalis, bukan didasarkan pertimbangan kemaslahatan publik yang didukung sains dan suara publik.

New Normal dalam Kacamata Islam

Sesungguhnya, penerapan konsep new normal life dalam pandangan Islam akan mempertimbangkan setidaknya ada empat hal dengan saksama, sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan, yang satu dengan lainnya sesungguhnya saling berkaitan, bahkan bisa dikatakan bermuara pada satu hal.

Keempat hal ini adalah kaidah “as-sababiyah” (kausalitas = sebab akibat), memperhatikan pendapat ahli, memperhatikan ahkam dharar, dan konsep tawakal.

(1) Kaidah As-Sababiyah
Upaya kaidah "as-sababiyah" maksudnya adalah perkara yang dilakukan dengan cara mengetahui seluruh sebab yang mampu menghantarkan pada tercapainya tujuan serta mengaitkannya dengan seluruh akibat secara benar. Hanya dengan cara semacam ini kita dapat mengatakan bahwa kita telah menjalani sebab-sebab atau menjadikan kaidah kausalitas sebagai landasan untuk melakukan berbagai aktivitas untuk mencapai berbagai tujuan.

(2) Memperhatikan Pendapat Ahli
Setiap muslim, ketika ia hendak melakukan sesuatu, sesungguhnya ia dituntut untuk memahami terlebih dahulu apa hukum syara’ yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Apalagi seorang pemimpin atau penguasa muslim, maka sesungguhnya ia pun terikat dengan aturan Allah ketika hendak membuat kebijakan.

Selain itu, Rasulullah SAW sebagai pemimpin, telah mencontohkan kepada kita agar memperhatikan pendapat orang-orang ahli atau ahlil khubroh jika itu berkaitan dengan pemikiran, strategi, atau pada hal-hal yang diperlukan adanya pendapat ahli. Salah satu contohnya adalah berkaitan dengan penentuan markas kaum muslimin ketika perang Badar, maka Rasulullah merujuk pada pendapat sahabat Khubab. (Syakhshiyah Islamiyyah jilid 1, karya Syekh Taqiyyuddin An-Nabhaniy). Dan ketika pun seorang penguasa merujuk kepada pendapat ahli, tidak berarti citra atau prestisenya turun, justru terpuji karena ia merujuk pada yang benar dan tentunya akan menyelamatkan rakyatnya.

(3) Memperhatikan hukum atau kaidah tentang dharar (kemudaratan)
Syariat Islam telah melarang seseorang mengerjakan sesuatu aktivitas yang membahayakan dirinya sendiri atau membahayakan orang lain, terutama saudaranya sesama muslim, baik berupa perkataan atau perbuatan, tanpa alasan yang benar. Semakin kuat larangan tersebut jika dharar itu dilakukan kepada orang-orang yang wajib dipergauli secara ihsân, seperti karib kerabat, istri, tetangga, dan semisalnya.

Dalam kitabnya Taysir Al-Wushul Ilaa Al- Ushul, Syaikh Atha’ bin Khalil Abu Rusytah mengungkapkan bahwa kaidah dharar mengatakan bahwa Allah SWT telah mengharamkan sesuatu yang membahayakan (dharar). Artinya, setiap perkara yang mengandung dharar wajib ditinggalkan. Sebab, adanya dharar tersebut merupakan dalil atas keharamannya. Sehingga setiap kaum muslimin, khususnya seorang pemimpin tidak akan memaksakan kehendaknya. Melainkan ia akan mempertimbangkan adanya kemudaratan dalam suatu perkara kemudian bersegera meninggalkannya jika ada.

(4) Yakin akan qadha Allah dan bertawakal pada–Nya
Keimanan terhadap qadha akan berpengaruh positif terhadap aktivitas manusia dalam keadaaan apa pun. Keyakinan tersebut akan mendorongnya untuk melakukan aktivitas, bukan malah menjadikannya sebagai fatalis. Karena selama sebab-sebab yang menghantarkan terhadap tujuan itu masih berada dalam lingkaran yang dikuasainya, dia masih bisa untuk mengupayakannya.

Mengenai mafhum tawakal, seorang muslim wajib melakukannya karena perbuatan tersebut merupakan natijah keimanan, yakni keyakinan kalbu bahwa Allah-lah satu-satunya Al-Wakil (Zat yang Mahakuasa untuk mewakili segala urusan).

Demikianlah tuntunan Islam untuk kita semua, siapa pun kita. Yakni mengharuskan kita tunduk dan patuh terhadap syariat. Islam dengan rinci menuntun kita untuk merujuk kepada setidaknya empat poin di atas ketika kita hendak bersikap berkaitan dengan rencana new normal life ini.

Terlebih kepada penguasa atau kepala negara, ketika hendak mengambil kebijakan ini, sudah seharusnya ia memperhatikan bahkan bertanya kepada ahlil hubrah ‘orang-orang ahli/pakar’ terkait masalah ini, dalam hal ini tenaga medis, ahli epidemiologi, dan sebagainya, seharusnya mempertimbangkan dengan saksama apakah akan memberikan kemudharatan pada rakyatnya atau tidak.

Wallahu'alam bishshawab..
 
Top