Oleh : Umi Lia
Ibu Rumah Tangga, Cileunyi Kabupaten Bandung

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini diprediksi maksimal hanya bisa mentok di 4,9% alias tak sampai 5%. Penyebabnya bukan karena tekanan yang diakibatkan pandemi virus Corona, meskipun perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina sudah agak mereda setelah adanya kesepakatan perdagangan. Ekonom CORE, Faisal, menilai ancaman perang dagang masih menghantui ketidakpastian global. Faktor ketidakpastian global itu, menurutnya menekan perekonomian Indonesia, salah satunya berdampak ke daya beli masyarakat dan belanja pemerintah. (detik.Com, 8/3/2020)

Karena itu, pengelola yang menyewa toko-toko di mal mengaku merugi karena sepinya pengunjung mal imbas pandemi virus Corona. Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, berharap pemerintah membantu pengusaha di sektor ritel. (detik.Com, 22/3/2020)

Sementara itu, Baznas Kabupaten Bandung setiap bulan harus merogoh kocek kurang lebih Rp 10 juta untuk biaya pengelolaan gedung Baznas di Jalan Raya Gading Tutuka Soreang. Bagi hasil (sharing profit) dengan Transmart dari hasil penggunaan gedung tersebut yang difungsikan sebagai pasar modern itu tak membawa keuntungan apa-apa bagi kedua belah pihak. (InilahKoran, 25/5/2020)

Seperti diketahui, sejak tahun 2018 lalu, Baznas Kabupaten Bandung menjalin kerja sama dengan managemen Transmart. Disepakati bahwa Transmart menempati gedung milik Baznas untuk dipakai sebagai toko modern dengan sistem bagi hasil dari hasil penjualan di toko tersebut. Namun sayangnya, gedung empat lantai yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bandung senilai Rp14 miliar yang bersumber dari dana CSR itu tak berjalan mulus. Padahal, dana CSR senilai Rp 14 miliar tersebut, sejatinya adalah hak masyarakat Kabupaten Bandung dari perusahaan yang beroprasi di wilayah tersebut. Selain itu, Rp 10 juta yang setiap bulan dikeluarkan oleh Baznas kabupaten Bandung untuk biaya oprasional gedung, alangkah baiknya jika digunakan  oleh Baznas untuk menjangkau mustahik atau panerima manfaat zakat yang lebih luas.

Secara sederahana Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu konsep serta tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan sebagai rasa tanggung jawabnya terhadap sosial serta lingkungan sekitar perusahaan itu. Adapun perwujudannya seperti melaksanakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, membangun fasilitas umum, memberikan beasiswa kepada anak yang kurang mampu, dan memberikan bantuan dana untuk kesejahteraan masyarakat banyak pada umumnya dan masyarakat sekitar perusahaan pada khususnya.

Setidaknya ada delapan dasar hukum terkait CSR, di antaranya UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyelipkan satu pasal yang mengatur CSR. Pasal 15 huruf b berbunyi: “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Penjelasan pasal 15 menambahkan bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya orang setempat. (klikLegal.com, 27/7/2017)

Demikianlah yang terjadi di negara sekuler kapitalis, negara bertindak hanya sebagai regulator yang mengeluarkan aturan, dan menetapkan agar peran negara dan campur tangan negara dalam mengatur urusan masyarakat seminimal mungkin. Kapitalisme menganjurkan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok individu masyarakat baik pangan, papan dan sandang menjadi tanggung jawab individu itu sendiri dan gotong royong di antara rakyat. Begitu pula pemenuhan kebutuhan akan pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Sistem ekonomi sosialisme maupun kapitalisme termasuk neo-liberal semuanya telah pernah dicoba dan diterapkan di negeri ini, nyatanya tidak bisa mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Karena itu tuntutan kesejahteraan tidak bisa lagi diharapkan pada sistem yang terbukti gagal ini. Sistem yang bisa diharapkan untuk mewujudkan kesejahteraan sekarang ini hanyalah sistem ekonomi Islam.

Sistem ekonomi Islam memiliki politik ekonomi yang menjamin pemenuhan kebutuhan pokok tiap individu rakyat dan memberi peluang bagi tiap orang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kemampuan masing-masing dalam sebuah tatanan masyarakat Islam dengan corak yang khas.

Kebutuhan pokok yang dijamin oleh sistem Islam itu meliputi kebutuhan pokok individu berupa pangan, papan dan sandang, dan kebutuhan dasar masyarakat berupa pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan. Pemenuhannya dilakukan oleh negara secara langsung dengan bebas biaya. Sementara kebutuhan pokok berupa pangan, papan dan sandang dijamin pemenuhannya oleh negara menggunakan tahapan tertentu dengan menggunakan mekanisme ekonomi dan non ekonomi.

Islam memerintahkan agar setiap laki-laki bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya (lihat Al-Qur'an suran al-Baqarah ayat 233). Pada saat yang sama Islam mewajibkan negara untuk menyediakan lapangan kerja. Untuk itu, negara bisa langsung menciptakan lapangan kerja melalui pelaksanaan berbagai proyek pembangunan, khususnya yang padat karya. Lapangan kerja justru lebih banyak bisa dibuka oleh masyarakat melalui kegiatan usaha mereka. Di sinilah negara wajib mewujudkan iklim usaha yang kondusif.

Sistem ekonomi Islam juga akan menghapus sektor non riil dan hanya mengembangkan perekonomian riil. Sehingga setiap pertumbuhan akan berupa pertumbuhan riil dan menghasilkan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya. Dalam hal moneter, Islam menetapkan mata uang haruslah mata uang berbasis emas dan perak (dinar dan dirham). Dengan begitu akan tercipta kestabilan perekonomian dan kekayaan masyarakat juga terjaga sehingga pasar bergairah karena daya beli masyarakat tidak pernah turun.

Semua itu ditopang oleh pilar sistem ekonomi Islam yaitu ketentuan tentang kepemilikan pribadi, kepemilikan umum dan kepemilikan negara; pengelolaan kepemilikan; dan pendistribusian harta di tengah masyarakat. Termasuk berupa penetapan kepemilikan umum, di antaranya penetapan kekayaan alam, tambang dengan jumlah besar, hutan, laut, sungai dan sebagainya sebagai  milik seluruh rakyat; negara yang wajib mengelolanya dan seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat.

Dalam sistem Islam, amil zakat adalah pegawai negeri yang tugasnya hanya memungut zakat dan mendistribusikannya kepada yang berhak sesuai syari’ah, dan amil zakat tidak mengelola modal/harta zakat yang terkumpul. Sementara CSR tetap ada, hanya saja tidak diatur oleh negara lewat undang-undang. Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sifatnya suka rela sebagai realisasi ajaran Islam yang diamalkan oleh para pengusaha.

Penerapan sistem ekonomi Islam akan sempurna diwujudkan oleh negara khilafah yang menerapkan syariah Islam secara total dan menyeluruh. Dengan kebaikan, kesejahteraan dan kegemilangan yang pernah diraih khilafah selama berabad-abad silam, maka sistem Islam ini pantas menggantikan sistem sekuler kapitalisme yang sudah terbukti gagal. Tunggu apa lagi?

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu.” (TQS. al-Anfal [8]: 24)

Wallahu a’lam bish shawwab
 
Top