Oleh : Farida Nur Rahma, M.Pd.
Dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam STIBA Arraayah


Indonesia masih berada dalam badai Pandemik Covid 19.  Sempat terjadi lonjakan tertinggi penambahan kasus infeksi pada tanggal 23 Mei 2020 atau sehari menjelang lebaran. Lonjakan ini sampai menjadi sorotan media asing The Guardian (22 Mei 2020), “The country reported 973 new cases, its highest one-day count, bringing its official total to more than 21,000 – although the real figure is thought to be much higher.”

Lonjakan kasus infeksi sebenarnya sudah diprediksi oleh beberapa lembaga ahli dan pakar di tanah air. Prediksi datang dari Pakar Kesehatan Masyarakat dan Ahli Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair), Windhu Purnomo. Seperti yang dikutip Health.Grid.id, 23 Mei 2020, bahwa kasus infeksi covid 19 akan mengalami kenaikan usai lebaran. Jauh sebelum itu, Kompas.com mengutip dari Harian Kompas, (31/3/2020), peneliti biostatistik di Eijkman-Oxford Clinical Research Unit (EOCRU) Iqbal Elyazar memperkirakan ada 71.000 orang terkena virus corona di Indonesia akhir April 2020. Begitupun, seperti yang dilansir Liputan6.com, (16/04/2020)

Profesor Amin Soebandrio, peneliti dan Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman mengatakan, jika Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) tidak dilakukan dengan baik, serta masyarakat masih abai terhadap pencegahan COVID-19, bukan tidak mungkin akan terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang sangat tinggi.

Prediksi lonjakan kasus infeksi Covid19  tentu wajib menjadi perhatian penting pemerintah. Idealnya pemerintah menyiapkan antisipasi agar tidak terjadi lonjakan bukan antisipasi ketika terjadi lonjakan. Jika kita amati dari berbagai media, pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan jurus pragmatif dalam rangka antisipasi ketika lonjakan kasus.

Jurus pragmatif itu misalnya himbauan standar protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan dan lain lain), zonasi laboratorium tes PCR, penyiapan APD untuk tenaga medis, menyediakan rumah sakit tambahan untuk perawatan pasien Covid 19 dan stok kebutuhan pangan di Bulog. Di sisi lain, ada kebijakan penanganan pandemik yang inkonsisten sehingga pada akhirnya sebagian masyarakat tidak peduli dengan berbagai larangan.

 Ribuan orang tetap pulang kampung sebelum ‘mudik’ dilarang. Larangan berkerumun seolah ‘angin lalu’ dengan santuy  masyarakat berdesak desakan berburu baju lebaran. Ribuan pelanggaran PSBB diberbagai daerah. Kontroversialnya aturan dengan fakta dilapangan akhirnya membuat sebagian masyarakat menjadi apatis dengan berbagai himbauan pemerintah.

 Jurus pragmatis bersinergi dengan apatisnya masyarakat dan inkonsisten dan apatisnya pemerintah lewat jargon new normal life maka akan membuat virus betah lebih lama di Indonesia bahkan mungkin mencari posisi angka infeksi lebih tinggi lagi. Na’udzubillahi min dzalik.

Masa pandemik covid 19 ini telah memberikan gambaran nyata kepada kita bahwa negara dengan ideologi Kapitalisme tidak mampu mengurus urusan rakyat, tidak mampu memberikan pelayanan manusiawi kepada rakyat dan tidak mampu mewujudkan kemaslahatan umum. Karena, rezim yang bercokol adalah adalah rezim pengusaha, yang hanya bisa menjual bukan melayani dan menarik keuntungan ditengah kesulitan konsumen (rakyat) masa pandemik.


Dalam tataran Syariat Islam, kesehatan adalah kebutuhan dasar rakyat yang wajib dipenuhi secara langsung oleh pemerintah. Dalam kondisi pandemik, kesehatan harus menjadi prioritas utama apapun resikonya. Kebijakan kesehatan pada masa pandemik selain bersifat teknis (membagikan masker gratis, pengadaan wastafel umum, memperbanyak rumah sakit siap rawat pasien covid, bansos dan bekal APD) juga harus bersifat strategis yaitu bagaimana mengakhirinya bukan berdamai dengan Covid - 19, menetapkan kebijakan yang ketat dan sanksi tegas pagi pelanggar lockdown bukan PSBB abal - abal, dan mengerahkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk melakukan penelitian obat atau vaksin atau alat tes apapun yang bisa menyelesaikan pandemik Covid- 19.

Tentunya ini semua harus didukung dengan sistem ekonomi yang dikelola untuk kemaslahatan rakyat bukan kemaslahatan para kapitalis seperti saat ini. Selama sistem demokrasi-Kapitalisme yang diusung maka kebijakan yang berhubungan dengan keselamatan  jiwa pun dihitung untung rugi bagi kapitalis.

Maka sangat jelas kita butuh new system. Sistem baru itu adalah sistem Islam yang akan dijalankan sistem pemerintahan bernama khilafah. Khilafah sudah terbukti mewujudkan kemaslahatan umat 14 abad lalu bahkan menjadikan peradaban umat yang cemerlang.

 Kebijakan yang dikeluarkan oleh sistem Islam akan diselaraskan dengan wahyu Allah yang didukung dengan kemajuan ilmu dan sains sehingga bisa mewujudkan kemaslahatn umat.

 Melalui penerapan syariat Islam maka kebijakan yang lahir adalah kebijakan yang akan menjamin jiwa, akal, agama, keturunan dan harta. Sehingga khilafah akan hadir dan sigap mengeluarkan kebijakan teknis dan strategis dalam rangka mengakhiri pandemik Covid - 19. Bahkan, mengantisipasi gelombang serangan pandemik alami maupun  konspirasi selanjutnya.
Oleh karena itu saatnya bagi kita untuk mencampakkan sistem Kapitalisme yang hanya menjadikan kesengsaraan bagi seluruh umat manusia di dunia.

Wallahu a’lam bishshawab.
 
Top