Oleh : Rina Tresna Sari, S.Pd.I
(Praktisi Pendidikan dan Member AMK)

Amukan gelombang pandemi Covid-19 kian membesar, seiring pemberlakuan the new normal life. Tercatat Pengambilan sampel secara acak dari ribuan warga Indonesia menunjukkan rekor, 1 dari 10 memiliki antibodi untuk Corona di Indonesia. Ini menjadi alarm akan ada transmisi lokal yang sangat tak terkendali di Tanah Air.

Dilansir oleh mata-matapolitik.com, 29/05/2020, Di Surabaya, kota besar Indonesia, pengambilan sampel acak terhadap 11.555 orang pekan lalu menunjukkan 10% dari mereka yang dites, memiliki antibodi untuk virus Corona. Jika ditotal, seluruh Provinsi Jawa Timur, yang meliputi Surabaya, dan lainnya memiliki 4.313 kasus yang secara resmi dikonfirmasi pada hari itu.

"Infeksi masif telah terjadi, ungkap Dono Widiatmoko, dosen senior di bidang kesehatan dan perawatan sosial di Universitas Derby dan anggota Asosiasi Kesehatan Masyarakat Indonesia.

Banyak pihak memprediksi akan terjadi lonjakan kasus infeksi Covid-19 menjelang dan sesudah lebaran. Dewan pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra, memperkirakan lonjakan pasien positif Covid-19 akan terjadi pasca hari raya Idul Fitri 1441 H. Diperkirakan satu harinya akan ada 1.000 kasus baru pasien positif. "Kelihatannya akan meledak setelah lebaran. Ini saya prediksikan sekitar seminggu ke depan kasus bisa mencapai 1000 lebih per hari," ujar Hermawan kepada Okezone, Kamis (21/5/2020).

Melonjaknya kasus infeksi menjelang dan pasca lebaran, rupanya tak cukup direspon pemerintah dengan kebijakan antisipasi. Rekor hingga mendekati 1.000 kasus, seharusnya menyadarkan pemerintah bahwa perlu perombakan kebijakan agar memprioritaskan penanganan kesehatan, apapun risikonya. Bahkan seiring beban kasus meningkat, pemerintah Indonesia berujar, pembatasan Corona nasional harus dilonggarkan untuk menyelamatkan ekonomi.

Sejak awal para petinggi negeri merespon wabah ini penuh dengan candaan. Tak menganggap wabah Corona sebagai sesuatu yang harus segera dicegah penyebarannya, apalagi melakukan penjagaan ketat terhadap bandara serta pelabuhan sebagai tempat keluar masuknya orang asing dari luar negeri.

Ditambah lagi, kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda, aturan banyak dilanggar, pasien terinfeksi semakin banyak, pemerintah tidak tegas terhadap TKA dan penerapan PSBB tidak serius. Penanganan kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi juga buruk.

Di samping itu, penerapan PSBB mengakibatkan rakyat sulit bekerja dan mendapatkan pekerjaan, kartu prakerja belum efektif, belum ada solusi yang tepat bagi yang menganggur. Kemiskinan semakin bertambah, korupsi dana bantuan, jumlah bantuan sedikit, serta masih banyak masyarakat miskin yang tidak terbantu.

Prestasi buruk terus diukir pemerintah, tapi anehnya mereka tetap teguh dengan segala kebijakan yang dijalankan tanpa menghiraukan suara tangis dan derita rakyat. Bahkan mereka masih bisa mengadakan konser amal meminta rakyat turut memberikan sumbangan atas nama kepedulian terhadap sesama. Rakyat tidak puas dengan berbagai kinerja pemerintah di tengah wabah. Tidak adanya kesinambungan antara menteri dengan para petinggi negeri lainnya dalam meghadapi kebijakan yang ada, menunjukkan lemahnya kepemimpinan dan buruknya sistem yang diterapkan. Kedua hal tersebut menjadi klop dalam menyulitkan kondisi rakyat.

Serta yang paling nyata, tidak ada kesungguhan pemerintah atasi wabah. Justru mengupayakan new normal life di saat wabah semakin meningkat penyebarannya. Mereka sebut akan memberlakukan protokol kesehatan. Dengan dalih ekonomi negara harus terus berjalan tapi jiwa rakyat tak menjadi prioritas untuk diselamatkan. Makin jelas dan terang benderang dalam kepemimpinan kapitalis yang diutamakan ialah uang dan keuntungan. Bukan keselamatan manusia.

Sejatinya wabah Corona menjadi cambuk bagi negeri ini untuk kembali mengoreksi rezim dan sistem yang diterapkan. Keduanya harus mendapatkan perhatian yang besar, dan sudah saatnya menjadikan Islam sebagai satu-satunya sistem untuk memperbaiki kondisi negeri.

Negara Islam menjamin kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat sesuai dengan hukum syara serta memberikan layanan kesehatan kepada warga negaranya dan kaum kafir menjadi saksi atas hal itu. Sebagai contoh, Gomar, salah seorang pemimpin dalam masa Napoleon selama perang yang dilancarkan Perancis untuk menduduki Mesir, menggambarkan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan berusia 600 tahun yang ia lihat.

Semua orang sakit biasa pergi ke Bimaristan (Rumah Sakit) bagi kaum miskin dan kaum kaya, tanpa perbedaan. Dokter berasal dari banyak tempat di Wilayah Timur, dan mereka juga mendapat bayaran yang baik. Ada Apotik yang penuh dengan obat-obatan dan instrumentasi, dengan dua perawat yang melayani setiap pasien. Ketika selesai dirawat, setiap pasien akan diberikan lima keping emas sehingga para mantan pasien itu tidak perlu bekerja segera setelah ia meninggalkan rumah sakit.

Begitu juga Ibnu Aljawzi menuliskan dalam bukunya mengenai kehidupan Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz, bahwa Umar bertanya kepada para gubernurnya di seluruh negeri untuk menghitung jumlah semua orang-orang buta, orang-orang berpenyakit kronis dan orang-orang cacat. Kemudian memberikan seorang pemandu bagi setiap orang buta dan dua orang pembantu bagi setiap orang berpenyakit kronis atau orang cacat di seluruh negeri Islam yang membentang dari Cina di timur hingga ke Maroko di barat, dan Rusia di utara hingga ke Samudera Hindia di selatan. Khalifah Umar juga meminta para gubernur untuk membawa kepadanya orang-orang miskin dan tidak mampu. Beliau menutupi semua kebutuhan mereka yang diambil dari baitul mal.

Islam mewajibkan negara menjadi penanggung jawab dan menjamin kebijakan yang lahir didasarkan pada wahyu, dijalankan dengan mekanisme yang selaras ilmu dan sains serta ditujukan semata-mata memberikan kemaslahatan bagi semua rakyat.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top