Oleh: Triana Noviandari
(Pendidik Generasi dan Anggota Akademi Menulis Kreatif) 

Pandemi Covid-19 sudah melanda negeri ini hampir empat bulan. Pandemi ini menyebabkan kondisi perekonomian masyarakat menurun drastis. Di tengah perekonomian yang sedang terpuruk, masyarakat mengeluhkan kenaikan tagihan listrik yang sangat tinggi. Masyarakat memperkirakan ada kenaikan tarif listrik diam-diam atau subsidi silang antara pengguna 450 VA dan 900 VA.

Sejumlah pengguna listrik mengeluhkan kenaikan yang melonjak tinggi. Salah satunya adalah Ika, seorang guru SMP Negeri 6 Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Selama masa pandemi corona tagihan listrik di sekolahnya justru naik cukup signifikan. Padahal, konsumsi listrik yang digunakan saat ini dipastikan jauh berkurang. Mengingat tidak ada aktivitas belajar mengajar yang dilakukan pihak sekolah. Seharusnya tagihan listrik turun, tapi ini malah sebaliknya naik. Dijelaskan Ika, rata-rata tagihan listrik sebelum adanya pandemi corona hanya sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Namun, saat pandemi corona ini justru melonjak menjadi Rp4,3 juta per bulan. Kompas.com(18/6/2020)

Menanggapi keluhan-keluhan masyarakat tersebut seperti yang dilansir detikfinance(7/6/2020), PT PLN (Persero)  melalui Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril menjelaskan bahwa dugaan kenaikan tarif listrik bukan kewenangan PLN. Kenaikan tarif listrik merupakan kewenangan pemerintah yang diatur dalam UU diterbitkan melalui Kementrian ESDM. Kenaikan tarif ini murni disebabkan oleh kenaikan pemakaian disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan di rumah dibandingkan kegiatan sebelumnya pada era normal. Bob Saril juga mengatakan tidak ada subsidi silang karena subsidi itu kewenangan pemerintah.

Penyebab Kenaikan Listrik

Indonesia merupakan negeri yang kaya akan sumber energi. Akan tetapi mengapa kekayaan yang dimiliki tidak bisa dirasakan rakyat? Rakyat harus berjuang untuk menghadapi pandemi dengan beban ekonomi yang sangat berat. Hal ini diperparah dengan tindakan pemerintah yang membebani rakyat dengan tagihan listrik yang tinggi. Masyarakat tentunya berharap tagihan listrik murah, bahkan kalau bisa diperoleh secara gratis. Akan tetapi tagihan listrik selalu mengalami kenaikan. Kenaikan tarif listrik ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah pada sektor listrik.

Pada masa orde baru PLN ditetapkan sebagai satu-satunya pemegang usaha kuasa ketenagalistrikan (PKUK) di Indonesia. Maka PLN menjadi pihak yang memegang hak monopoli dalam penyediaan listrik bagi kebutuhan publik.

Hak monopoli yang dipegang PLN selama masa Orde Baru ternyata membuat pihak asing gusar. Mereka menginginkan sektor kelistrikan Indonesia terbuka bagi ekspansi modal asing. Pada saat  krisis Asia 1997, International Monetary Fund (IMF) pun datang dengan arahan ekonominya yang tertuang dalam Letter of Intent (LOI) untuk membantu Indonesia. Dan salah satu arahan itu, seperti yang tertuang dalam butir 20 LOI, adalah liberalisasi sektor ketenagalistrikan dengan mencabut hak monopoli PLN. Inilah awal dari era liberalisasi kelistrikan di negeri ini.

Di era reformasi, pemerintah dan parlemen mengesahkan UU No.20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. UU ini merupakan produk hukum pertama yang melikuidasi hak monopoli PLN. Dalam UU ini, pihak swasta benar-benar diberi peluang untuk menguasai industri ketenagalistrikan dari hulu ke hilir.

Sistem pengelolaan ketenagalistrikan yang selama ini dimonopoli PLN dengan sedikit partisipasi pihak swasta di level pembangkit dirombak dalam UU No.20/2002. Swasta pun diberi kesempatan tidak hanya sebagai pengelola pembangkit, namun juga menjadi penyedia kebutuhan listrik masyarakat. Sejak saat itu pula pemerintah sering menaikkan TDL guna menarik minat investor berkecimpung disektor kelistrikan Indonesia.

Liberalisasi semakin nampak ketika mayoritas fraksi di DPR menyepakati pengesahan UU No.30/2009 tentang Ketenagalistrikan. UU yang baru ini serupa dengan UU No.20/2002, yakni membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menjadi penyedia layanan listrik masyarakat. UU inilah yang menjadi landasan hukum pengelolaan listrik Indonesia hingga kini.

Dengan adanya liberalisasi ini, jaringan retail listrik yang selama ini telah terintegrasi secara sistematis oleh PLN akan dikuasai pihak swasta yang berhasil memenangkan kompetisi. Pola penguasaannya pun monopolistik, sama seperti yang selama ini dilakukan PLN. Akibatnya, tarif listrik juga akan ditentukan oleh swasta.

Dalam konteks liberalisasi kelistrikan yang semacam itulah, pemerintah memutuskan kenaikan TDL tahun ini diberlakukan. Kebijakan yang disebabkan oleh tingginya biaya bahan bakar (yang juga disebabkan liberalisasi energi) itu juga tiada lain berfungsi untuk menarik minat investor agar turut berbisnis disektor ketenagalistrikan.

Liberalisasi kelistrikan yang dilberlakukan pemerintah tidak lepas dari sistem kapitalis yang diterapkan di negeri ini. Paradigma kapitalis menganggap negara hanya sebagai regulator. Sehingga pengelolaan kekayaan sumber daya alam bebas untuk dimiliki individu atau asing. Posisi negara sebagai regulator adalah dengan memberikan ruang yang nyaman bagi pengusaha untuk berinvestasi di sektor kepemilikan umum. Maka pemerintah menetapkan UU berpihak kepada pengusaha untuk bisa berinvestasi di negeri ini. Akibatnya sumber daya alam yang ada tidak bisa di peroleh rakyat dengan murah atau gratis. Rakyat harus membayar dengan harga yang sangat mahal.

Bukan hal yang aneh kalau kenaikan tarif listrik mengalami kenaikan terus menerus. Pengelolaan tenaga listrik oleh swasta tentunya mencari keuntungan untuk perusahaan.  Jumlah masyarakat Indonesia 250 juta penduduk yang semuanya menggunakan tenaga listrik, tentunya swasta akan memperoleh keuntungan yang sangat menggiurkan dari tagihan listrik.

Liberalisasi sejatinya merupakan jalan perampokan hak milik publik oleh para kapitalis melalui istilah privatisasi atau swastanisasi. Jeratan kapitalis untuk menjajah negeri yang kaya sumber daya alam dilegalkan melalui UU yang ditetapkan pemerintah. Kepemimpinan yang disokong para kapitalis tidak akan pernah berpihak kepada rakyat. Alih-alih mengurusi rakyat, yang ada rakyat dijadikan sebagai obyek untuk pangsa pasar mereka.

Islam Memberikan Solusi Kelistrikan

Sistem kapitalis hanya berpihak kepada pengusaha sedangkan rakyat menjadi kalangan yang selalu dikorbankan demi kepentingan mereka. Maka butuh adanya sistem yang lurus yang mengayomi rakyat. Sistem Islam mempunyai paradigma yang lurus bersumber kepada wahyu ilahi. Islam mengharuskan pemimpin untuk mengayomi rakyatnya dengan menerapkan aturan yang sesuai dengan kehendak Allah bukan pesanan dari pemilik modal atau pengusaha.  Seperangkat aturan Islam sangat lengkap mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk masalah energi kelistrikan.

Islam memandang harta milik umum adalah harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama rakyat. Sarana umum termasuk harta kepemilikan umum yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak boleh dimiliki individu atau swasta/asing. Rasulullah bersabda:
“Kaum muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api”. (HR. Abu Daud)

Harta ini tidak terbatas pada ketiga jenis yang disebutkan pada hadis diatas akan tetapi meliputi  setiap benda yang di dalamnya terdapat sifat-sifat sarana umum. Termasuk dalam jenis pemilikan umum ini adalah alat-alat pembangkit listrik yang dibangun  di atas sungai atau jalan yang merupakan kepemilikan umum. Seperti tiang-tiang penyangganya, jaringan kawat, dan stasiun-stasiunnya. Demikian pula industri gas alam dan batubara sesuai dengan sifatnya termasuk kepemilikan umum.

Pengelolaan harta kepemilikan umum ini merupakan tanggung jawab negara (khilafah). Negara  menjamin setiap individu rakyat terpenuhi kebutuhan listriknya dari sisi kualitas maupun kuantitas. Rakyat mendapatkan listrik dengan harga murah bahkan gratis ketika kondisi keuangan negara memungkinkan. Pembiayaan untuk pembangunan pembangkit listrik, pengadaan tiang-tiang penyangga diambil dari pos pemasukan bagian pemilikan umum. Sehingga tidak perlu membuka celah kepada asing untuk menguasai tenaga kelistrikan dari hulu hingga hilir.

Paradigma seperti hanya dimiliki Islam dan akan terwujud dalam sebuah institusi khilafah yang akan menopang penerapan syariat Islam secara kafah. Permasalahan energi kelistrikan merupakan masalah yang akan terus berulang ketika paradigma yang digunakan adalah sistem kapitalis. Sudah saatnya rakyat beralih kepada sistem yang diridhai Allah.

Wallahu a’lam bish showwab.
 
Top