Oleh : Kunthi Mandasari
Pegiat Literasi

Tahun ajaran baru telah di depan mata. Antusiasme dirasakan oleh para siswa. Mengingat sudah lama harus menjalani belajar jarak jauh dan tak bersua dengan kawan dan guru di sekolah. Sayangnya kabar bahagia ini masih menyisakan banyak keresahan bagi orang tua. Mengingat pandemi Covid-19 hingga kini belum usai jua.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI telah menyatakan, Tahun Ajaran Baru 2020/2021 akan tetap dilaksanakan pada 13 Juli 2020. Hal itu disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad menepis adanya permintaan pengunduran tahun ajaran baru 2020/2021 ke bulan Januari 2021 (www.kompas.com, 29/05/2020).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) merencanakan skenario soal sekolah-sekolah yang boleh memulai tahun ajaran baru dengan kegiatan belajar-mengajar lewat tatap muka di gedung sekolah. "Untuk daerah zona merah, oranye, dan kuning, siswa tetap belajar dari rumah," kata pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Hamid Muhammad, kepada detikcom, Rabu (3/6/2020). Hanya sekolah di daerah zona hijau yang boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka, dengan protokol kesehatan yang ketat.

Meski begitu, masih banyak orang tua yang merasa was-was. Pasalnya meski sekolah berada pada wilayah aman, guru maupun siswa yang lainnya belum tentu berada pada wilayah yang aman pula. Apalagi anak-anak masih gemar bermain. Begitupula para remaja yang masih belum bisa mengontrol diri serta tidak ada jaminan mereka tidak melakukan pelanggaran terkait protokol kesehatan. Seperti pengabaian physical distancing, melepas masker maupun tidak menggosok mata. Sedangkan orang yang lebih tua dibandingkan mereka saja masih bebal terhadap peraturan yang diterapkan. Hal ini pula yang menyebabkan anak tertular virus Corona.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) terus mengkaji langkah pembukaan sekolah pada 13 Juli 2020. Langkah pembukaan sekolah dikhawatir mengancam kesehatan anak karena penyebaran virus corona (Covid-19) belum menurun. Bahkan kasus Covid-19 pada anak di Indonesia cukup besar dibandingkan negara lain. Retno mengungkapkan, dari data Kementerian Kesehatan terdapat sekira 831 anak yang terinfeksi Covid-19 (data 23 Mei 2020). Usia anak yang tertular itu berkisar 0-14 tahun (nasional.okezone.com, 27/05/2020). 

Bahkan angka kematian anak akibat virus Corona di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Pulungan kepada VOA mengatakan, tingkat kematian anak akibat virus ini di Tanah Air, merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. “Kalau dibanding negara lain, kita paling tinggi (tingkat kematian), dibandingkan Singapura, Malaysia, Vietnam,” ujarnya (voaindonesia.com, 30/05/2020).

Sehingga diharapkan kebijakan yang akan diambil tidak sembrono. Mengingat taruhannya adalah sebuah nyawa. Hendaknya nyawa manusia tidak untuk ajang coba-coba. Atau bonus demografi yang sedang dimiliki oleh Indonesia melayang sia-sia. Padahal keberadaan anak-anak akan menjadi tonggak penerus bangsa.

Dengan adanya wabah Covid-19 justru menyingkap tabir kebobrokan dunia pendidikan ala kapitalisme. Dimana selama ini pendidikan tidak bisa dinikmati secara merata dengan kualitas yang sama pula. Pendidikan masih menjadi prestise bagi kalangan tertentu. Sehingga amanat mencerdaskan bangsa yang tersemat dalam pembukaan Undang-Undang belum mampu diwujudkan, meskipun telah puluhan tahun merdeka. 

Pendidikan seharusnya  menjadi hak setiap warga dan negara wajib memberikannya. Sebagaimana telah Islam lakukan ketika penerapan syariah dilakukan secara sempurna dahulu kala. Dengan menjadikan akidah sebagai kurikulum pendidikan yang mampu melahirkan individu yang cemerlang, baik pemikiran maupun perbuatannya hanya akan bersandar pada ketetapan-Nya. Dari kurikulum ini pula lahir ilmuwan yang hingga kini penemuannya masih bisa dirasakan manfaatnya. Karena perhatian para khalifah terhadap pendidikan yang terwujud dalam berbagai sarana dan prasarana sebagai penunjang pembelajaran. 

Meskipun demikian, kebijakan yang diambil tidak akan mengabaikan keselamatan nyawa. Karena posisi nyawa dalam Islam bernilai lebih berharga dibandingkan isi dunia. Selain memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan maupun papan. Negara juga wajib menyediakan pelayanan keamanan, pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat. Hal itu menjadi bagian dari kewajiban dasar negara atas rakyatnya. Dimana kelak akan diminta pertanggungjawaban. Hal ini seharusnya menjadi perhatian dalam pengambilan kebijakan, agar tidak ada penyesalan di akhirat kelak.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top