Oleh : Ageng Kartika S.Farm
Pemerhati Sosial

Lebaran telah berlalu, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memberikan ruang bagi perekonomian nasional yang mulai menurun karena pandemi Covid-19. Setelah melewati kebijakan karantina wilayah yang diterapkan oleh daerah masing-masing, akhirnya dikeluarkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diberlakukan di awal bulan puasa. Peraturan ini diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 agar bisa segera dilaksanakan di berbagai daerah. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. (tirto.id, 13/04/2020)

PSBB adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai "Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi."(Wikipedia)

PSBB ini memiliki aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan, baik kegiatan yang boleh dilakukan dan kegiatan yang dibatasi, bahkan ditiadakan selama berlangsungnya PSBB ini. Seiring berlalunya PSBB ini dijalankan, ternyata sangat mempengaruhi perekonomian nasional. Sehingga dibuatlah kebijakan baru dengan melonggarkan PSBB, dimulai dari dibukanya moda transportasi umum, mall dan pasar, walaupun dengan beberapa aturan yang mengutamakan sosial distancing dan physical distancing. Untuk moda transportasi, ada sejumlah prosedural kesehatan yang harus dipenuhi, seperti diharuskan mengangkut penumpang dengan jumlah minimal, berjaga jarak di dalamnya, dan menjaga kebersihan tangan. Selain itu mulai dibukanya beberapa usaha dalam bidang retail dan kebutuhan sandang serta pasar tradisional secara aktif untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya memasuki lebaran.

Pada kenyataannya, kondisi ini justru dimanfaatkan sebagian masyarakat tidak disiplin dalam menjalaninya, tidak mengikuti prosedural yang ditetapkan oleh pemerintah dalam kelonggaran PSBB ini. Sehingga akhirnya kekhawatiran IDI dan pakar lainnya terbukti dengan terjadi lonjakan penularan Covid-19, karena aturan sosial dan physical distancing dan menjaga diri dengan menggunakan masker dan menjaga kebersihan tidak diindahkan.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona atau Covid-19, Achmad Yulianto mengatakan, terhitung sejak 22 Mei 2020 pukul 12.00 WIB hingga 23 Mei 2020 pukul 12.00 WIB, kasus positif mengalami kenaikan sebanyak 949 orang. “Gambaran inilah yang kita dapatkan bahwa penularan masih saja terus terjadi. Oleh karena itu, pesan pemerintah soal Covid-19, tolong ikuti dengan baik,” kata Yuri dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung dari Channel Youtube BNPB Indonesia, Sabtu (23/5/20).

Kenaikan kasus harian kali ini merupakan kenaikan kedua terbanyak setelah rekor sebelumnya mencapai 973 kasus, pada Kamis (21/5). (idntimes.com, 23/05/2020)

Lonjakan kasus Covid-19 pasca lebaran ini ditengarai karena sebagian masyarakat lebih mengutamakan ritual lebaran di daerahnya masing-masing tanpa mematuhi protokol kesehatan selama merayakan lebaran. 
“Kita masih lihat masyarakat yang ritualnya lebih didahulukan daripada apa yang sudah dihimbau pemerintah. Kondisi seperti ini bakal mempersulit dan memperlama kita dalam mengatasi virus ini,” kata Wakil Ketua Umum PB IDI dr. Adib Khumaira. (republika.co.id. 25/05/2020)

Pada tanggal 2 Juni 2020, diketahui terjadi penambahan sebanyak 609 positif, tercatat total kasus infeksi di Indonesia menjadi 27.549.(Kompas, 02/06/2020)

Berdasarkan data lonjakan positif Covid-19 ini, maka harus ada upaya antisipasi berupa prioritas penanganan kesehatan, apa pun resikonya. Masyarakat butuh diikat dengan kebijakan dan aturan yang tegas dan jelas, bersinergi dengan baik antara pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintah pun wajib memberi perhatian kepada tenaga medis, terkait penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi ini.

Ketidakpedulian sebagian masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan, disebabkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saling tumpang tindih. Pemerintah terlihat lebih memihak korporasi dengan dalih meningkatkan ekonomi, tetapi cenderung abai terhadap keselamatan dan keamanan masyarakat. Sehingga masyarakat dituntut untuk dapat bertahan dan menentukan sendiri mana yang terbaik untuk dirinya, keluarga dan lingkungan sekitarnya agar terhindar dari pandemi ini. Seharusnya kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan jajarannya, sehingga menghasilkan satu keputusan yang jelas, tidak mencla-mencle. Dan kebijakan tersebut semata-mata demi  keselamatan dan keamanan rakyatnya, Sebagai bentuk pelayanan dan tanggung jawab negara.

Fakta ada kepentingan koorporasi atas pelanggaran PSBB, seperti dibukanya bandara, mendatangkan tenaga kerja asing.

Tumpang tindih kebijakan tersebut, disebabkan adanya berbagai kepentingan para kapitalis  yang merasa dirugikan dengan aturan PSBB, sehingga dibuatlah skema aturan yang melonggarkan. Hal ini,  jadi bumerang yang membuat akhir pandemi semakin tak terlihat. 

Bagaimana Islam Menanggulangi Wabah yang Terus Berkembang?

Islam telah memiliki solusi yang menyeluruh dalam menangani wabah penyakit menular atau pandemi. Pada zaman Rasulullah saw. dan sahabatnya Umar bin Khattab pernah terjadi wabah penyakit. Pada saat itu Rasulullah saw. menerapkan beberapa mekanisme standar pencegahan penyebaran wabah, di antaranya menjaga kebersihan diri, dilarang masuk wilayah wabah dan keluar dari wilayah wabah (lockdown) serta berusaha menghindari wabah dengan tidak berkerumun. 
Dan bagi yang sehat wajib menaati aturan serta bersabar.

Apakah engkau belum tahu -wahai Nabi- kabar tentang orang-orang yang keluar dari rumah mereka, dan jumlah mereka sangat banyak, karena takut mati akibat wabah penyakit atau lainnya, yaitu satu kelompok orang dari Bani Israil? Lalu Allah berfirman kepada mereka, “Matilah kalian!” Maka mereka semua mati. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali untuk menjelaskan kepada mereka bahwa segala sesuatu itu berada di tangan Allah -Subḥānahu-, dan mereka tidak mampu mendatangkan manfaat bagi diri mereka sendiri dan tidak kuasa menolak mudarat. Sesungguhnya Allah benar-benar Pemurah dan Pemberi karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat-Nya. (Tafsir QS. al-Baqarah, 2 : 243)

"Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. Bukhari dan Imam Muslim)

Ketika wabah semakin meluas, Islam dalam pemerintahannya membuat kebijakan baru seperti meniadakan zakat ketika perekonomian semakin sulit karena wabah. Dan yang paling utama membuat kebijakan dalam penanganan kesehatan untuk kepentingan rakyat. Para ahli di bidang kesehatan dan sains ditugasi untuk berupaya menemukan obat yang dapat mengatasi wabah tersebut. Semua perangkat pemerintahan bersatu padu dalam menanggulanginya. Aturan dibuat secara jelas dan tegas, tidak saling tumpang tindih demi keselamatan dan keamanan rakyatnya.  

Khalifah sebagai pemimpin mendukung aktivitas  riset kedokteran untuk kesehatan umat. Umat yang sehat adalah umat yang kuat, produktif dan memperkuat negara. Anggaran negara untuk riset kedokteran dianggap sebagai investasi, bukan anggaran sia-sia. 
Terbukti dalam sejarah, dokter-dokter muslim zaman Khilafah Turki Utsmani cikal bakal vaksinasi sebagai cara preventif (pencegahan), yang mungkin telah dirintis sejak masa Abbasyiah. Ini diceritakan pada buku, 1001 Inventions Muslim Heritage in Our World. Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762), istri Duta Besar Inggris untuk Turki saat itu, membawa ilmu vaksinasi ke Inggris untuk memerangi cacar ganas (Smallpox). Namun, Inggris perlu menunggu setengah abad, sampai tahun 1796 Edward Kanker mencoba teknik itu dan menyatakan berhasil. Cacar ganas yang pernah membunuh puluhan juta manusia hingga awal abad 20 akhirnya benar-benar berhasil dimusnahkan di seluruh dunia dengan vaksinasi yang masif. (Al waie, "Pelayanan Kesehatan Dalam Sejarah Khilafah", 05/02/2020) 

Islam mewajibkan negara menjadi penanggung jawab dan pelaksana hukum syariat Allah. Menjalankannya dengan mekanisme yang selaras ilmu dan sains serta ditujukan semata-mata memberikan kemaslahatan bagi semua rakyat. 

Maka jelas, hanya Islam yang mampu menjadi solusi bagi permasalahan yang tengah terjadi. Karena kepentingan rakyatnya adalah yang utama dalam kepemimpinannya, bukan kepentingan yang lainnya.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top