Oleh: Riyulianasari
( Pemerhati Sosial Palembang)

Tuntutan satu tahun terhadap penyerang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, mendapat perhatian publik termasuk Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI). Pihaknya berjanji akan memberikan sejumlah rekomendasi setelah persidangan berakhir.



Hal itu sesuai dengan Perpres 18 Tahun 2011 Tentang KKRI. Barita mengutip pasal 13. Disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya KKRI tidak boleh mengganggu tugas kedinasan dan mempengaruhi kemandirian Jaksa dalam melakukan penuntutan, sehingga untuk materi maupun teknis penuntutan adalah ranah Kejaksaan.



“Kami tidak bisa intervensi sekarang karena proses penuntutan masih berjalan dan proses peradilan masih berjalan artinya sesudah putusan pengadilan baru lah kami bisa melakukan fungsi-fungsi itu sehingga jangan sampai tugas-tugas komisi ini mengganggu proses persidangan,” kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (14/6/2020).



Persoalan penegakkan hukum di Indonesia selalu menjadi perbincangan, karena di dalam setiap persoalan hukum selalu ada ketidakadilan yang dialami oleh korban kejahatan.  Dan kasus terbaru adalah penyiraman air keras yang dialami penyidik senior Novel Baswedan menjadi sorotan karena pelaku hanya dihukum 1 tahun penjara, termasuk Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI). Pihaknya berjanji akan memberikan sejumlah rekomendasi setelah persidangan berakhir.


Hal itu sesuai dengan Perpres 18 Tahun 2011 Tentang KKRI. Barita mengutip pasal 13. Disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya KKRI tidak boleh mengganggu tugas kedinasan dan mempengaruhi kemandirian Jaksa dalam melakukan penuntutan, sehingga untuk materi maupun teknis penuntutan adalah ranah Kejaksaan. (Liputan6.com,14/6/2020).



Sebagaimana yang telah kita ketahui, penyebab dari ketidakadilan hukum saat ini adalah karena ideologi yang diterapkan di Indonesia adalah ideologi kapitalis sekuler yang menerapkan hukum buatan manusia sehingga hukum tersebut dapat direvisi sesuai dengan kepentingan individu, pengusaha atau karena kepentingan penguasa.



Ideologi kapitalisme dengan sistem sekulerisme yang diterapkan saat ini telah menghilangkan kewibawaan negara dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Hukum dapat di intervensi dan direvisi jika tidak sesuai dengan keinginan pribadi, kelompok pengusaha atau penguasa. Pemikiran Demokrasi yang ditanamkan di tengah tengah masyarakat baik secara langsung maupun melalui kurikulum pendidikan telah mendidik masyarakat bahwa negara menjamin 4 kebebasan individu yaitu :
1. Kebebasan bertingkah laku,
2. Kebebasan berpendapat,
3. Kebebasan beragama,
4. Kebebasan kepemilikan,
semakin menambah kesulitan bagi negara untuk menerapkan aturan yang dibuatnya. Dan biasanya jika terdesak barulah mencari dalil agama.



Penegakkan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas selalu dibahas dan didiskusikan tanpa ada solusi yang dapat mencapai keadilan hukum. Akhirnya masyarakat pun terbiasa melanggar hukum dan sulit diatur karena memang tidak ada standar kebenaran hukum dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara membuat manusia tidak mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk.



Islam telah menetapkan hukum syara bagi setiap perbuatan manusia, mulai dari hukum tentang salat, puasa,  zakat, haji hingga persoalan pembunuhan, perceraian, waris, politik,  ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, hukum, pemerintahan semua sudah ada ketentuan hukumnya.



Semua hukum-hukum Islam harus diketahui oleh setiap orang dan harus dilaksanakan oleh negara. Pelaksanaan hukum Islam yang diterapkan oleh negara  akan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, tidak seperti hukum sekarang, orang bisa keluar masuk penjara dengan jaminan uang.



Dalam kasus jinâyah, terkadang korban tidak mengalami kematian. Akan tetapi hanya menderita cacat atau terkena luka yang dapat disembuhkan. Dalam Islam, balasan pidana ini adalah qishâsh, sebagai keadilan yang Allah Azza wa Jalla tegakkan di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa pada luka juga terdapat hukum qishâsh. Seperti yang sebutkan pada firman Allah Swt:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishashnya "(QS al-Maidah[5]:45).

Dan Allah Swt telah mewajibkan pelaksanaan Hukum Qishash di dalam firmanNya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2] : 178-179.


Qishash adalah membalas perbuatan seorang pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya itu. Untuk kemudian kata qishash ini digunakan untuk pembunuhan, melukai atau memotong bagian tubuh seseorang.


Pengertian Menurut syara', qishash adalah melakukan pembalasan yang sama terhadap perbuatan atau pembunuhan atau melukai atau perusakan anggota badan.

Oleh sebab itu, kewajiban setiap penguasa adalah memberikan keadilan, perasaan aman dan ketentraman kepada setiap rakyatnya. Dan kewajiban ini tidak akan pernah terwujud kecuali dengan diterapkannya hukum Allah ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu menerapkan Hukum Allah adalah sebuah kewajiban sebagaimana disebutkan kaidah ushul fiqih bahwa “Suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib (pula).” Dan pengabaian secara sengaja terhadap sebuah perkara yang diwajibkan Allah untuk dilaksanakan maka adalah dosa.


Maka hanya sistem pemerintahan Islam (Khilafah) yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang mampu menerapkan semua hukum hukum Allah Swt dalam kehidupan individu, masyarakat dan negara.

Wallahu a'lam
 
Top