Oleh : Tri S, S.Si
Penulis adalah Pemerhati Perempuan dan Generasi

Dalam upaya melakukan pencegahan dini memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah hukumnya, jajaran Polres Blitar Kota bersama Pemerintah Kota Blitar, Pemerintah Kabupaten Blitar serta jajaran Kodim 0808 Blitar melakukan asistensi pembentukan kampung tangguh Covid-19. (https://mayangkaranews.com/kapolres-blitar-kota-berikan-asistensi-dan-tinjau-kesiapan-kampung-tangguh-bencana-covid-19/)

Selain sebagai pilot project atau percontohan, kampung tangguh ini dimaksudkan untuk memberdayakan potensi yang ada di setiap desa tersebut untuk dapat melakukan kesiapan tindakan awal terkait dengan upaya untuk memberantas Covid-19. Termasuk tindakan awal apabila ditemukan warga yang terkonfirmasi positif sampai dengan pengurusan dan pemakaman jenazah, ujar Leonard. Hal itu ia ungkapkan di sela-sela meninjau kesiapan launching kampung tangguh bencana Covid-19 di Kelurahan Sananwetan Kota Blitar pada Rabu (26/05/2020).

Lebih lanjut, Kapolres Blitar Kota, menjelaskan bahwa ada 3 hal yang menjadi prioritas dalam pembentukan kampung tangguh, di antaranya ketahanan pangan atau ekonomi, ketahanan medis dan ketahanan lingkungan atau keamanan.

Ketahanan pangan seperti ketersediaan sembako yang menjadi bahan pokok utama di kampung tangguh dilihat dari adanya lumbung padi dan suplay sumbangan dari masyarakat. Sedangkan ketahanan medis meliputi siapnya tenaga medis, peralatan medis dan obat-obatan terkait Covid-19, serta memiliki tempat isolasi dan observasi. Adapun indikator penting bagi kampung tangguh adalah ketahanan lingkungan atau keamanan, yaitu adanya kegiatan poskamling yang mengatur SOP keluar masuk warga serta catatan perjalanan warga dan buku tamu.

Selain itu masih kata Kapolres, konsep dalam kampung tangguh ini dimana masyarakat paham bagaimana mengantisipasi penyebaran Covid-19 dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan atau yang telah dipersiapkan.
Dengan demikian aktivitas masyarakat di kampung tangguh ini dapat terekam atau terdata serta terpantau. Apabila ada warga yang terkonfirmasi positif dengan mudah akan diketahui warga tersebut tinggal dan kemana saja warga tersebut keluar atau beraktivitas, tandasnya.

Selain di Blitar, tiga kampung tangguh di wilayah Kabupaten Kediri diresmikan Kapolres Kediri AKBP Lukman Cahyono. Ini dilakukan demi memutus rantai penyebaran Covid-19. (https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-5029511/tingginya-angka-covid-19-di-desa-desa-polisi-kediri-bentuk-kampung-tangguh)

Tiga kampung tangguh tersebut berada di wilayah Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih, Desa Tulungrejo Kecamatan Pare dan Desa Toyoresmi Kecamatan Ngasem. Pertimbangan ditunjuknya wilayah tersebut karena saat ini 3 wilayah itu memiliki jumlah orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 tertinggi di wilayah Kabupaten Kediri.

"Dengan adanya kampung tangguh, diharapkan semua daerah berusaha secara mandiri untuk melawan dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Hampir semua daerah mengalami bencana dan terkena dampaknya, maka asumsi dasarnya akan terjadi kelangkaan daya dukung dari luar sistem. Sehingga kelompok terkecil masyarakat harus mampu memiliki kemampuan adaptasi yang baik atau yg memiliki ketangguhan yang tinggi yang akan bertahan," kata kapolres di lokasi, Selasa (26/5/2020).

Demikian juga yang terjadi di daerah Trenggalek. Ada lima Kampung Tangguh yang sudah dibuat. Kampung-kampung tersebut merupakan hasil kerja sama antara Polres, Forkopimda dan Gugus Tugas Covid-19 serta masyarakat Trenggalek. (https://m.detik.com/news/berita-jawa-timur/d-5027433/trenggalek-punya-5-kampung-tangguh-untuk-cegah-penyebaran-corona)

Kampung tangguh sesungguhnya dibuat untuk pencegahan penyebaran Corona hingga ke pelosok desa. Kampung tangguh di Trenggalek berada di Desa Karangsoko Kecamatan Trenggalek, Kelurahan Ngantri, Dusun Dempok Desa Baruharjo Kecamatan Durenan, Desa Sumber Kecamatan Karangan dan Desa Tegaren Kecamatan Tugu.

Kampung tangguh merupakan program yang dicanangkan pemerintah provinsi dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 hingga ke level desa. program ini memastikan keikutsertaan masyarakat desa untuk bahu-membahu mengatasi dampak kasus Covid-19 baik dari aspek kesehatan hingga aspek pangan. Program ini bisa dimaknai pemberdayaan masyarakat, namun juga bisa diartikan sebagai lepas tangannya pemerintah dalam penanganan Covid-19. Juga membebankan tanggungjawab pengawasan, penanggulangan kepada rakyat. Ciri khas kapitalisme yang menjadikan negara hanya sebagai regulator.

Sejatinya masyarakat adalah pihak terjamin dalam hal pangan, kesehatan, dan keamanan. Sehingga pelibatan secara teknis tetaplah harus disertai jaminan kelangsungan pendanaan yang dibutuhkan. Sebab jika dikembalikan ke swadaya, maka berpotensi tidak terjadi pemerataan antar wilayah, mengingat kemampuan swadaya setiap kampung berbeda-beda.

Masyarakat diminta bergotong-royong mengambil alih tugas negara. Negara menjadi disfungsi. Maka seharusnya kembalikan tugas dan fungsi negara bagi masyarakat sebagai periayah (pengurus) rakyat. Sebagaimana konsep Islam telah mengajarkan dan mempraktikkannya pada masa kekhilafahan.

Dalam Islam, bantuan sosial di masa pandemi adalah kewajiban utama bagi negara untuk memenuhinya. Negara tak akan mempersulit mekanisme penerimaannya. Negara juga melakukan pendataan yang rinci. Dari tingkat desa hingga provinsi. Agar bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Bantuan sosial yang diberikan juga berupa kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Seperti sembako, uang tunai, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan. Negara juga benar-benar serius melakukan pengawasan terhadap distribusi penerima bantuan.

Sebagaimana yang pernah dicontohkan Khalifah Umar saat terjadi musim paceklik di Jazirah Arab. Beliau menunjuk empat pejabat khusus untuk mengurusi distribusi makanan ke pelosok Madinah. Beliau bahkan terjun langsung ke lapangan demi memastikan semua penduduk mendapat bantuan makanan yang diberikan negara.

Cek dan ricek benar-benar dilakukan sendiri oleh Khalifah Umar agar kebutuhan rakyatnya terpenuhi. Sosok pemimpin seperti beliau tak akan kita jumpai di sistem yang mementingkan ego dan kepentingan tertentu. Demi nafsu berkuasa, kondisi apa pun dimanfaatkan untuk membangun citra.

Negara yakni (Khilafah) bertanggug jawab memenuhi kebutuhan dasar setiap rakyatnya, baik yang kaya ataupun yang miskin, yang tinggal di kota atau di pedalaman. Islam pun memandang Negara dan pemerintahannya sebagai ra'in, yakni pemimpin yang bertanggungjawab mengurus semua urusan rakyat. Bukan memposisikan sebagai pedagang dengan prinsip untung rugi.

Negara memastikan semua rakyatnya tercukupi, terutama kebutuan dasar papan, sandang, pangan, kesehatan, dan  keamanan menjadi prioritas tanggung jawab penguasa. Karena penguasa adalah junnah (perisai) yang menghadang di garda terdepan. Sehingga masyarakat  mencintainya dan penguasa pun mencitai rakyatnya bukan sebaliknya.
 
Top