Oleh : Rini Heliyani
(Pegiat Literasi Aceh)

Sebuah video Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar viral di media sosial. Sehan Landjar geram, karena mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat dianggap sulit.

Sehan membenarkan video tersebut. Dikatakannya mekanisme pemberian BLT tersebut terbilang menyulitkan warga. Warga, menurutnya tak bisa harus menunggu lama untuk mendapatkan bantuan itu.

"Kalau sistem pembagian BLT tanya saja di Kemensos dan Kemendes, itu program kedua kementerian itu. Kalau program saya menelangi kesulitan rakyat yang sangat mendesak, mereka butuh makan hari ini, bukan disuruh menunggu besok, atau sampai administrasi tentang BLT selesai. Kebutuhan untuk isi perut rakyat tidak bisa menunggu onggokan kertas yang diminta oleh para menteri, sebagai syarat untuk mendapatkan uang Rp 600 ribu, rakyat saya bahkan memohon biar tidak dapat duit BLT," Jelas Sehan saat dikonfirmasi, Minggu (26/4). (detikNews.com, 26/4/2020)

Saat ini pemberian bantuan sosial bagi masyarakat dinilai tidak tepat sasaran, banyak masyarakat yang mengeluhkan karena tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari pandangan Indef, memandang bahwa pemerintah tidak terarah pemberian bantuan sosial tersebut.

Perspektif publik terkait program pemberian bantuan sosial (bansos) untuk menanggulangi dampak negatif pandemi virus Corona (Covid-19), berubah dari positif menjadi negatif. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan, melalui pemantauan media sosial Twitter awalnya terlihat publik menyambut baik kebijakan pemerintah menetapkan sejumlah bansos, mulai dari bansos sembako hingga bansos tunasi. "Di awal-awal orang dapat pengumunman ini berkomentar di sosial media cukup positif, tapi kemudian keluhan di tingkat daerah cukup banyak terkait pelaksanaannya, sehingga persepsi publik pun turun," kata Eko dalam video conference, Minggu (26/4). 

Implementasi penyaluran bansos yang tidak terarah dan tumpang tindih dianggap menjadi penyebab masyarakat tidak lagi memandang program bansos secara positif.
(katadata.co.id,26/4/2020)

Lagi-lagi masyarakat harus menelan pil pahit dari janji manis pemerintah dalam pemberian bantuan sosial, baik berupa sembako dan uang tunai yang tidak kunjung diterima. Jangankan memberi bantuan bagi masyarakat dengan jumlah yang sangat tinggi, menyediakan APD bagi para medis dalam menangani pandemi Covid-19 saja pemerintah kewalahan. Padahal saat ini hal tersebut menjadi suatu hal yang sangat urgent. 

Maka, wajar jika masyarakat banyak yang mengeluhkan untuk tetap bekerja walaupun harus bertarung nyawa menghadapi pandemi Covid-19. Bahkan, mereka berpendapat bahwa, ”Di rumah mati kelaparan, di luar rumah mati karena Covid-19”. Mereka rela mencari nafkah sendiri karena pemerintah abai terhadap kebutuhan mereka, di saat yang sama masyarakat harus di rumah untuk melawan pendemi Covid-19 ini. 

Pandemi Covid-19 sudah membuat mata dunia, bagaimana wajah asli pemimpin dalam sistem sekuler kapitalisme. Mereka tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, di saat masyarakat membutuhkan bantuan pemerintah. Jika menelusuri lebih jauh, kesejahteraan masyarakat sudah sejak lama tidak dirasakan. Bahkan jauh sebelum pendemi Covid-19 terjadi, jurang menganga antara kaya dan miskin pun terjadi.

Bahkan, masyarakat banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Terdapat keluarga yang hanya berpenghasilan sangat minim. Bahkan tidak jarang, harus mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Islam Menjamin Kesejahteraan

Kondisi jauh berbeda pada masa Islam diterapkan. Sejak Islam diterapkan selama kurang lebih 14 abad. Masyarakat hidup dalam kesejahteraan, hal ini terbukti pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, serta khalifah yang lainnya. 

Islam memandang bahwa khalifah bertanggung jawab atas setiap kepemimpinannya. Ibarat sepeti penggembala menggembala ternaknya, haruslah bertanggung jawab pada setiap ternaknya. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw., ”Dari Ibn Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda : ”Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. 

Karena tanggung jawab yang dipikul sangat berat, maka pemimpin dalam sistem Islam haruslah menjalaninya dengan sangat hati-hati dengan panduan hukum Allah Swt. Pemimpin dalam Islam senantiasa menjadikan aturan dan hukum Allah Swt. saja dalam mengatur kehidupan termasuk kehidupan bernegara.

Maka, dalam hal pemberian bantuan bagi umat juga senantiasa mengikuti aturan dan hukum dari Allah Swt. Terdapat beberapa aturan ekonomi di dalam menyejahterakan umat. Juga terdapat beberapa kas pemasukan negara untuk menyejahterakan umat. Di antaranya adalah sumber daya alam, harta fa'i, kharaj, ghanimah, dan lain-lain. Harta-harta tersebut dikelola oleh negara untuk kesejahteraan umat. Baitul mal menjadi tempat penyimpanan harta tersebut. 

Dalam kondisi wabah maupun bencana atau urusan darurat maka negara sudah menyiapkan harta untuk menanganinya. Maka, seksi urusan darurat/bencana alam (ath-Thowari), seksi ini tugasnya memberikan bantuan kepada kaum muslim yang tertimpa kedaruratan seperti bencana alam.  Pembiayaan pada pos ini merupakan hak yang paten, yakni pengeluarannya tidak tergantung pada ada atau tidaknya dana dalam kas negara. Anggarannya diambil dari pos pemasukan fai dan kharaj, serta harta milik umum. Jika kedua pos pemasukan ini tidak mencukupi atau sedang kosong, maka pemenuhan kebutuhan tersebut dibiayai dari sumbangan sukarela atau pajak dari kaum muslim. Di antara nash yang menjelaskan hukum ini adalah sabda Rasulullah saw. : “Siapa saja yang menjadi penduduk suatu daerah, lalu di antara mereka terdapat seseorang yang kelaparan, maka perlindungan Allah Swt. telah terlepas dari mereka.” (HR. Ahmad)

Seluruh mekanisme pengaturan keuangan negara akan dipastikan terselenggara dengan baik sesuai syariat. Secara teknis, untuk menjalankan tanggung jawab ini khalifah dibantu oleh Seksi anggararan belanja negara (al-Muwazanah al Ammah). Badan ini yang akan mempersiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk menghitung jumlahnya, sehingga tidak ada keperluan yang tidak dipersiapkan, sekalipun kejadiannya belum bisa dipastikan waktunya. Pengendali umum (al-Muhasabah al-Ammah), badan yang bertugas memeriksa harta negara dari segi keberadaannya, keperluannya, pendapatannya, pembelanjaannya, realisasinya, dan pihak-pihak yang berhak menerimanya. Badan Pengawas (al-Muraqabah), badan ini harus benar-benar melakukan fungsi pengawasan terhadap harta negara. Yakni, meyakinkan ada tidaknya harta, sah tidaknya harta yang ada, memastikan keperluannya, pendapatan, pembelanjaannya, serta memeriksa para penanggungjawabnya. Adanya badan ini akan menjauhkan pengelolaan keuangan negara dari praktik keji berupa kecurangan, korupsi, dan kolusi seperti yang terus terjadi dewasa ini dalam sistem Kapitalisme.

Efektivitas dan efisiensi distribusi bantuan akan terjamin karena didukung oleh administrasi yang baik, sederhana, serta data-data yang valid dan tersimpan rapi. Baitul mal memiliki seksi yang menjadi tempat penyimpanan arsip-arsip dari kelompok masyarakat tertentu yang menurut pendapat khalifah berhak untuk mendapatkan santunan negara. Seperti orang-orang fakir, miskin, orang yang dalam keadaan sangat membutuhkan, yang berhutang, orang sedang dalam perjalanan, para petani dan pengusaha industri kecil yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha, dan lain-lain orang yang menurut khalifah berhak untuk memperoleh santunan.

Masyaallah, begitulah Islam memperlakukan umat dan sangat bertanggung jawab terhadap umat yang dipimpinnya. Hanya Islamlah yang mampu memberikan kesejahteraan bagi umat. Hal ini karena Islam senantiasa menjadikan Wahyu Allah Swt. di dalam berbuat termasuk dalam mengatur negara. 

Wallahu a'lam bishshwab.
 
Top