Oleh : Rohmah SE,Sy.
(Aktivis Dakwah dan Pemerhati Remaja)

Impor pangan membuat rakyat khususnya para petani semakin dihantui dan kian menjerit akibat impor yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Di masa pandemi, pemerintah Indonesia justru melakukan impor pangan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor sayur- sayuran sepanjang tahun 2019 meningkat dari tahun 2018, menjadi 770 juta dollar AS atau setara Rp 11,3 triliun (asumsi kurs Rp 14.700 per dollar AS).

Merespon hal tersebut, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto mengatakan, angka tersebut didominasi oleh komoditas sayur-sayuran yang pasokannya memang masih perlu dibantu oleh impor, seperti bawang putih dan kentang industri.

"Kalau ada pengamat yang cerita impor sayuran kita meningkat di tahun 2019, dari data BPS bisa di kroscek, impor tersebut adalah terbesar bawang putih dan kentang industri. Komoditas ini masuk dalam kelompok aneka sayuran. Nyatanya kita masih butuh pasokan besar memang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (25/5/2020).

Dia mencatat, volume impor bawang putih mencapai 38,62 persen dari total nilai impor seluruh jenis sayuran, disusul kentang olahan industri, bawang bombai, dan cabai kering.

Lebih lanjut, Prihasto mengakui, pasokan dalam negeri saat ini belum mencukupi kebutuhan masyarakat, karena bawang putih tumbuh optimal di daerah sub tropis seperti China. Meski produksi naik dari 49.000 ton menjadi 88.000 ton, jumlah tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan bawang putih nasional yang mencapai 580.000 ton per tahun.

"Begitu pula kentang industri, yang berbeda dengan jenis kentang sayur (granola). Jenis granola kita malah sudah bisa ekspor. Jadi impor sayuran hanya pada komoditas sayur yang produksi kita masih rendah," katanya.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri menjelaskan kondisi neraca perdagangan pertanian saat ini masih positif bila berbasis data BPS.

Jika dilihat dari negara mitra dagang utamanya, China, Indonesia melakukan ekspor senilai 3,89 miliar dollar AS dan impor senilai 2,02 Milliar dollar AS, Sementara pada periode Januari-Maret 2020, neraca dagang produk sayur-sayuran mengalami surplus 164 juta dollar AS dengan China.

"Ini adalah dampak positif penguatan produksi dalam negeri dan membuka akses pasar ekspor yang dilakukan pemerintah. Produksi aneka sayuran 2019 mencapai 13,4 juta ton atau naik 2,67 persen dari sebelumnya," ucapnya.

Derasnya kran impor, membuat para petani semakin menjerit, bagaimana tidak? Harga bawang khususnya bawang merah melonjak mahal dan jadi primadona dan bawang putih adalah yang banyak diimpor, yaitu dari China sebesar 85% sementara gula kristal putih nilai impornya sebesar 50%. 

Lagi-lagi rakyat yang selalu menjadi korban. Harga gula ini juga sempat jadi primadona. Harganya selangit yaitu, 18-20ribu/kg nya. 

Sementara pada komoditas lainnya seperti sayur lokal diklaim surplus.  Direktur JenderalH Hortikultura Kementan prihasto Setyanto mengatakan, beberapa jenis sayur yang produksi melimpah adalah seperti selada, bayam, kangkung, kubis dan wortel.

Siapa lagi yang jadi korban kalau bukan rakyat. Kebijakan impor bahan pangan adalah untuk kebutuhan para kapitalis liberal yang berkuasa di Indonesia. Khususnya, yang sesuka hati mereka tanpa mempertimbangkan nasib rakyatnya.

Dari beberapa kebijakan di atas akan mengakibatkan ketahanan pangan nasional Indonesia akan terancam. Negeri yang kaya dari SDA tanahnya juga terkenal subur dan sampai ada lagunya bahwa orang bilang tanah kita tanah surga.

Nah dari sana bisa diambil kesimpulan bahwa tanah kita Indonsia itu sangatlah subur, lalu kenapa masih impor pangan?

Sistem pertahanan sebuah negara tak hanya diukur dari pertahanan militernya. Namun, yang lebih utama adalah bagaimana negara memiliki ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Sebaik-baik pasukan dan strategi perang militer, akan luluh lantak juga bila ketahanan pangan bermasalah.

Bencana kekeringan dan kelaparan jauh lebih menakutkan dibanding perang fisik.

Ada dua dimensi persoalan pangan yang membelit Indonesia. Pertama, akses pangan untuk masyarakat dengan harga terjangkau (murah). Kedua, ketersediaan lahan pertanian. Dua masalah ini bila tak diselesaikan, maka jangan pernah bermimpi Indonesia terbebas dari ketergantungan impor. Apalagi di bawah pengaturan sistem kapitalisme, harapan mandiri pangan tak akan terealisasi.

Dalam hal ini, Islam memiliki konsep jelas dalam pengelolaan pangan. Yaitu visi mewujudkan kemandirian pangan dan jaminan pasokan pangan. Dalam hal visi, Islam memandang, pangan adalah salah satu kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara.

Maka negara akan melakukan beragam upaya untuk merealisasikannya. Seperti peningkatan produktivitas lahan dan produksi pertanian. Yaitu melalui ekstensifikasi pertanian. Hal ini bisa dilakukan dengan menghidupkan tanah-tanah mati.

Dalam Islam, tanah-tanah mati yaitu tanah yang tidak tampak adanya bekas-bekas tanah itu diproduktifkan, bisa dihidupkan oleh siapa saja baik dengan cara memagarinya dengan maksud untuk memproduktifkannya atau menanaminya dan tanah itu menjadi milik orang yang menghidupkannya.

Rasul bersabda, “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Tirmidzi, Abu Dawud). Bila terdapat tanah yang ditelantarkan pemiliknya selama tiga tahun, maka hak kepemilikan atas tanah itu akan hilang. Negara mengambil alih lalu mendistribusikannya kepada individu rakyat yang mampu mengelolanya. Dengan begitu, tak ada istilah lahan kosong yang dibiarkan tanpa ada pemanfaatannya untuk kemaslahatan rakyat.

Islam juga mendorong kebijakan intensifikasi pertanian. Yakni optimalisasi lahan pertanian dengan meningkatkan hasil pertanian. Bisa melalui peningkatan kualitas benih, pemanfaatan teknologi, hingga membekali para petani dengan ilmu yang mumpuni. Semua aspek itu akan mendapat dukungan dan fasilitas dari negara.

Dalam hal menjamin pasokan pangan, Islam akan menetapkan mekanisme pasar yang sehat. Negara melarang penimbunan, penipuan, praktik ribawi, dan monopoli. Kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan supply and demand bukan dengan kebijakan pematokan harga.

Dalam hal ekspor impor, Islam akan melihat dan memperhatikan sejauh mana kebutuhan pangan negara. Ekspor dilakukan bila pasokan pangan negara terpenuhi dan mengalami surplus. Adapun impor, hal ini berkaitan dengan kegiatan perdagangan luar negeri.

Perdagangan luar negeri ini, dalam pandangan Islam, tidak dilihat dari aspek barang yang diperdagangkan, tetapi dilihat dari orang yang melakukan perdagangan. Bila negara kafir harbi, diperbolehkan melakukan perdagangan dengan negara Islam dengan visa khusus, baik yang terkait dengan diri maupun harta mereka. Kecuali harbi fi’lan, tidak boleh ada hubungan perdagangan dengan mereka sama sekali. Seperti Israel, AS, Inggris, Rusia, dan lainnya.

Adapun warga negara kafir mu’Ă¢had, maka boleh dan tidaknya mereka melakukan perdagangan di wilayah negara Islam dikembalikan pada isi perjanjian yang berlaku antara khilafah dengan negara mereka. Sementara warga negara khilafah, baik muslim maupun non-muslim (ahli dzimmah), bebas melakukan perdagangan, baik domestik maupun luar negeri. Hanya saja, mereka tidak boleh mengekspor komoditas strategis yang dibutuhkan di dalam negeri, sehingga bisa melemahkan kekuatan negara khilafah, dan menguatkan musuh.

Demikianlah, Islam memberikan seperangkat sistem yang komprehensif dalam mengatasi pangan.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top