Oleh : Elpiani Basir, S.pd
(Pemerhati Masalah Sosial Lalembuu, Sulawesi Tenggara)

Di tengah wabah yang menghantui masyarakat, Impor pangan malah di kencangkan Kementerian Perdagangan mencatat impor bawang putih yang sudah masuk ke tanah air tanpa Persetujuan Impor (PI) mencapai 28 ribu ton. Kementerian Perdagangan telah melakukan relaksasi impor sementara untuk bawang putih dan bawang bombai. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana mencatat, impor bawang putih yang sudah masuk ke tanah air tanpa Persetujuan Impor (PI) mencapai 28 ribu ton. "Jumlah bawang putih yang masuk mencapai 48 ribu ton. Dari jumlah itu, 20 ribu ton memakai PI, sementara 28 ribu ton masuk tanpa PI," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Kamis (23/4). 

Hal tersebut mencerminkan importasi bawang putih dapat dilakukan dengan mudah. Dengan demikian, siapa pun dapat melakukan impor bawang putih. Wisnu mengatakan, kebijakan tersebut tidak akan merugikan petani lokal. Pasalnya, kemudahan importasi hanya berlangsung hingga 31 Mei 2020.(Katadata.co.id, 23/4/2020)

Tingginya Angka Impor

Dari berbagai pangan yang diimpor bawang putih adalah salah satu bahan pangan yang banyak diimpor. Komoditas bawang putih mayoritas impor berasal dari Cina sebesar 85%. Sementara untuk gula kristal putih nilai impornya sebesar 50%.

Kemudahan melakukan impor ini diperkuat dengan lahirnya Perpres No.58 Tahun 2020. Dalam Perpres tersebut, Jokowi mengatur penyederhanaan impor untuk kebutuhan pangan pokok, cadangan pangan pemerintah, serta bahan baku. 

Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan penataan dan penyederhanaan izin impor barang dan bahan baku untuk pencegahan atau penanganan bencana. Selain itu, penataan dan penyederhanaan izin impor guna pemenuhan kebutuhan lainnya yang ditetapkan pemerintah. (katadata.co.id, 23/4/2020) 

Mencermati kebijakan tersebut, sejatinya impor bahan pangan sangat mengkhawatirkan. Bukan hanya ketergantungan bawang putih, gula, ataupun kentang. Hampir mayoritas pasokan pangan Indonesia berasal dari impor. Ada 29 bahan impor yang dilakukan Indonesia sejak 2013. Beras yang diimpor dari Thailand, Vietnam, India, Pakistan, Myanmar dan lainnya. Ada pula jagung yang berasal dari Brasil, India, Argentina. Kedelai dari Amerika, biji gandum dari Australia, tepung terigu dari Srilanka, India, gula pasir, dan masih banyak lainnya. 

Dengan kebijakan yang memudahkan impor, ketahanan pangan nasional Indonesia terancam. Negeri yang kaya dengan kesuburan tanahnya malah mengimpor produk pangan dari negara lain. Sementara lahan pertanian justru diubah menjadi gedung-gedung perkantoran, perumahan, industri, dan pariwisata. Keseimbangan alam terganggu, komoditas pangan terancam, dan nasib petani pun mulai terpinggirkan kalah saing dengan pangan yang diimpor, sungguh ironis hasil panen yang mereka harapkan justru di hargai sangat murah tidak seimbang dengan pengorbanan yang mereka keluarkan mulai dari tenaga bibit pupuk dan lain-lain. Di tengah wabah yang melanda negeri ini seharusnya pemerintah lebih memperhatikan ketahanan Pangan dengan memastikan terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat tanpa impor dari negara lain.

Islam Menjaga Ketahanan Pangan

Setidaknya ada dua dimensi persoalan pangan yang membelit Indonesia. Pertama, akses pangan untuk masyarakat dengan harga terjangkau (murah). Kedua, ketersediaan lahan pertanian. Dua masalah ini bila tak diselesaikan, maka jangan pernah bermimpi Indonesia terbebas dari ketergantungan impor. Apalagi di bawah pengaturan sistem kapitalisme, harapan mandiri pangan tak akan terealisasi. 

Dalam hal ini, Islam memiliki konsep jelas dalam pengelolaan pangan. Yaitu visi mewujudkan kemandirian pangan dan jaminan pasokan pangan. Dalam hal visi, Islam memandang, pangan adalah salah satu kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara. Maka negara akan melakukan beragam upaya untuk merealisasikannya. Seperti peningkatan produktivitas lahan dan produksi pertanian. Yaitu melalui ekstensifikasi pertanian. Hal ini bisa dilakukan dengan menghidupkan tanah-tanah mati. Dalam Islam, tanah-tanah mati yaitu tanah yang tidak tampak adanya bekas-bekas tanah itu diproduktifkan, bisa dihidupkan oleh siapa saja baik dengan cara memagarinya dengan maksud untuk memproduktifkannya atau menanaminya dan tanah itu menjadi milik orang yang menghidupkannya itu. Rasul bersabda, “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR. Tirmidzi, Abu Dawud)

Bila terdapat tanah yang ditelantarkan pemiliknya selama tiga tahun, maka hak kepemilikan atas tanah itu akan hilang. Negara mengambil alih lalu mendistribusikannya kepada individu rakyat yang mampu mengelolanya. Dengan begitu, tak ada istilah lahan kosong yang dibiarkan tanpa ada pemanfaatannya untuk kemaslahatan rakyat. Islam juga mendorong kebijakan intensifikasi pertanian. Yakni optimalisasi lahan pertanian dengan meningkatkan hasil pertanian. Bisa melalui peningkatan kualitas benih, pemanfaatan teknologi, hingga membekali para petani dengan ilmu yang mumpuni. Semua aspek itu akan mendapat dukungan dan fasilitas dari negara.

Dalam hal menjamin pasokan pangan, Islam akan menetapkan mekanisme pasar yang sehat. Negara melarang penimbunan, penipuan, praktik ribawi, dan monopoli. Kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan supply and demand bukan dengan kebijakan pematokan harga. Dalam hal ekspor impor, Islam akan melihat dan memperhatikan sejauh mana kebutuhan pangan negara. Ekspor dilakukan bila pasokan pangan negara terpenuhi dan mengalami surplus. 

Adapun impor, hal ini berkaitan dengan kegiatan perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri ini, dalam pandangan Islam, tidak dilihat dari aspek barang yang diperdagangkan, tetapi dilihat dari orang yang melakukan perdagangan. Bila negara kafir harbi, diperbolehkan melakukan perdagangan dengan negara Islam dengan visa khusus, baik yang terkait dengan diri maupun harta mereka. Kecuali harbi fi’lan, tidak boleh ada hubungan perdagangan dengan mereka sama sekali. Seperti Israel, AS, Inggris, Rusia, dan lainnya. 

Adapun warga negara kafir mu’Ă¢had, maka boleh dan tidaknya mereka melakukan perdagangan di wilayah negara Islam dikembalikan pada isi perjanjian yang berlaku antara khilafah dengan negara mereka. Sementara warga negara khilafah, baik muslim maupun non-muslim (ahli dzimmah), bebas melakukan perdagangan, baik domestik maupun luar negeri. Hanya saja, mereka tidak boleh mengekspor komoditas strategis yang dibutuhkan di dalam negeri, sehingga bisa melemahkan kekuatan negara khilafah, dan menguatkan musuh. Demikianlah, Islam memberikan seperangkat sistem yang komprehensif dalam mengatasi pangan. Tidak seperti kapitalisme yang hanya berpijak pada profit oriented. Dengan khilafah, kemandirian pangan bukanlah hal utopi untuk diwujudkan.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top