Oleh : Neneng Sriwidianti
Pengasuh Majelis Taklim dan Member AMK

Siapa pun yang mengikuti kasus Novel Baswedan dari awal, pasti akan tercengang dan geleng-geleng kepala. Satu tahun penjara untuk kejahatan kriminal berat sangatlah tidak adil bagi korban dan keluarga korban. Banyak masyarakat yang menilai peradilannya irasional dan sekadar  memenangkan kemauan penguasa. Rezim hari ini sudah menelanjangi kebobrokannya sendiri. Begitulah mengharap keadilan di sistem demokrasi seperti jauh panggang dari api. Inilah ilusi keadilan sistem demokrasi dagelan yang diterapkan saat ini.

Dilansir oleh Liputan6.com, tuntutan satu tahun terhadap penyerang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, mendapat perhatian publik termasuk Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI). Menurut Barito Simanjuntak, pihaknya bisa memahami kekecewaan masyarakat atas tuntutan dalam perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan. Pihaknya berjanji akan memberikan sejumlah rekomendasi setelah persidangan terakhir.

"Kami tidak bisa intervensi sekarang karena proses penuntutan masih berjalan dan proses peradilan berjalan artinya sesudah putusan peradilan barulah kami bisa melakukan fungsi-fungsi itu sehingga jangan sampai tugas-tugas komisi ini mengganggu proses persidangan," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (14/6/2020).

Dilansir dari oleh Kompas.com, Direktur Eksekutif Lokataru  Foundation, Haris Azhar menilai bahwa rendahnya tuntutan terhadap terdakwa kasus penyiraman air keras ke penyidik KPK Novel Baswedan dinilai aneh. Haris menjelaskan, memang aneh jika tuntutan rendah padahal efek kejahatan tersebut sangat besar. Sebab, teror dan kejahatan itu mengakibatkan terganggunya pekerjaan seorang penegak hukum.

Dari awal kasus ini kental nuansa rekayasa, ini bukti sudah terjadi pelecehan hukum di Indonesia. Banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan dan ini sebenarnya bisa menggugurkan peradilan.

"Jadi, tuntutan rendah ini aneh tapi wajar. Aneh, karena kejahatan yang kejam ko hanya dituntut rendah. Jika mereka diyakini pelaku," kata Haris melalui keterangan tertulis, Jumat (12/6/2020).

Berbeda sekali terhadap penanganan kasus yang sama, contohnya pada kasus Heriyanto, pelaku penyiraman air keras ke tubuh istrinya, Yeta Maryati, yang divonis pidana penjara selama 20 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada 2020.

Wajar, ini membuat masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus penyiraman air keras pada Novel muak dengan dagelan yang dipertontonkan.  Bagaimana bisa, tersangka hanya divonis 1 tahun penjara. Kelihatan ada perlakuan yang tidak adil bahkan dinilai sarat dengan berbagai kepentingan di dalamnya.

Jangan pernah berharap, masyarakat mendapat keadilan di sistem demokrasi. Seharusnya ini semakin meyakinkan kepada kita, bahwa apa pun kebijakan yang dikeluarkan rezim ini termasuk tentang keadilan tidak akan pernah melahirkan kebaikan. Yang ada justru melahirkan kesengsaraan demi kesengsaraan.

Jika hukum diserahkan kepada manusia, maka inilah yang akan kita dapatkan, berubah-ubah mengikuti hawa nafsu manusia. Bahkan, hukum bisa diperjualbelikan sesuai kepentingan para kapital.

Manusia hari ini butuh sebuah hukum yang adil, yang komprehensif, tegas, tidak berubah dan tidak bisa dibeli oleh siapa pun. Hukum ini harus memiliki standar yang stabil.  Hukumnya tidak boleh diserahkan kepada manusia yang mempunyai sifat lemah, butuh kepada orang lain, dan tidak bisa berdiri sendiri.

Islam telah terbukti selama belasan abad lamanya  menjawab itu semua. Di dalam Islam, kejahatan (al-jarimah) adalah perbuatan-perbuatan tercela (al-qabih), yang ditetapkan oleh syarak tanpa memandang lagi tingkat tercelanya. Artinya, tidak lagi dilihat besar kecilnya kejahatan. Syarak telah menetapkan perbuatan tercela sebagai dosa (dzunub) yang harus dikenai sanksi.

Negara satu-satunya yang berhak untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Ketika sanksi itu dijatuhkan di dunia maka si pelaku kejahatan akan terbebas dari siksa di akhirat kelak. Itulah kenapa di dalam Islam sanksi itu berfungsi sebagai pencegah (zawajir) dan penebus (jawabir).

Sanksi yang diberlakukan kepada pelaku kejahatan akan menjadi efek jera sekaligus mencegah orang-orang untuk melakukan tindakan yang sama berupa tindak kejahatan, dan kriminal lainnya.

Sanksi dalam Islam juga akan berfungsi sebagai penebus dosa di akhirat kelak. Bukhari telah meriwayatkan dari 'Ubadah bin Shamit ra berkata :

"Kami bersama Rasulullah saw. dalam suatu majelis dan beliau bersabda, "Kalian telah membaiatku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, kemudian beliau membaca keseluruhan ayat tersebut. "Barang siapa di antara kalian memenuhinya, maka pahalanya di sisi Allah, dan  barang siapa mendapatkan dari hal itu sesuatu, maka Allah akan menutupinya, mungkin mengampuni atau (mungkin) mengazab."

Begitulah sanksi yang diterapkan oleh negara. Terbukti selama 13 abad lamanya, Islam mampu menekan angka kriminal. Hanya khilafah dan seorang khalifah yang bisa mewujudkannya. Keamanan dan keadilan akan tercipta sepanjang sejarah peradaban manusia, bukan ilusi seperti di negara dagelan demokrasi hari ini.

Wallaahua'lam bishshawaab
 
Top