Oleh : Ummu Athifa
(Ibu Rumah Tangga, Member Revowriter)

Ibadah haji merupakan momen yang ditunggu-tunggu jemaah haji Indonesia. Persiapan dan keperluannya disiapkan jauh-jauh hari. Tahun ini ada 220.000 jemaah haji yang siap berangkat ke tanah suci. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Kementerian Agama pada bulan November 2019. 

Sayangnya harapan untuk berangkat pupus sudah. Tahun 2020 kemungkinan tidak akan ada pemberangkatan jemaah haji dikarenakan pandemi Covid-19. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Agama, Fachrul Razi. Pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/ 2020 M. 

Alasannya lebih mengutamakan kesehatan calon jemaah haji. Selain itu, belum adanya kepastian dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi apakah membuka akses ibadah haji atau tidak. Maka, tak dapat dipungkiri banyak calon jemaah yang mengaku ikhlas meskipun sedih. (www.kompas.com, 7/6/2020)

Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, keputusan pemerintah terlalu terburu-buru. Seharusnya menunggu pernyataan resmi dari Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji. Namun Menag membantah bahwasanya sudah ditunggu hingga awal Juni. Akibatnya pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan calon jemaah haji. (www.liputan6.com, 6/6/2020)

Calon jemaah haji harus menerima keputusan tersebut. Dana yang sudah terbayarkan lunas pun dipertanyakan. Besar harapan dana tersebut dapat kembali. Tidak ada pengurangan sedikitpun. Karena dana haji dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. 

Dana tersebut akan dikembalikan pada calon jemaah haji paling lambat 30 hari sebelum keberangkatan haji di tahun 2021. Selain itu, paspor juga akan dikembalikan. Ini merupakan janji pemerintah. Harapannya bukan hanya sekedar wacana, tetapi dimaksimalkan penyelesaiannya. 

Calon jemaah haji yang tidak berangkat tahun ini, pemerintah memperkirakan akan diberangkatkan tahun 2022. Tetapi faktanya sistem negeri ini masih belum jelas prosedurnya. Banyaknya antrian menjadikan sistem pengaturan yang tidak jelas. Sudah seharusnya, pemerintah memudahkan rakyat yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. 

Jika terjadi pandemi, pemerintah tanggap kepada jemaah yang sehat agar tetap berangkat. Sedangkan yang sakit tidak diizinkan. Sehingga tidak akan terjadi pembatalan ibadah haji. Terutama calon jemaah haji yang sudah lunas pembayarannya dari tahun sebelumnya. Maka wajar kerinduan akan pergi ke tanah suci sangat dinanti oleh jemaah haji Indonesia. 

Pada dasarnya makna yang paling menonjol dalam pelaksanaan ibadah haji adalah persatuan umat. Persatuan ini tampak dalam pelaksanaan wukuf di ‘Arafah, sebagai rukun paling utama dalam ibadah haji. Rasulullah saw. bersabda: “Haji adalah Arafah.” (HR. an-Nasa’i)

Arafah telah mempertemukan seluruh jemaah haji dari berbagai dunia. Diikat oleh akidah yang sama, Al-Qur'an yang sama, kiblat yang sama. Menyerukan seruan yang sama, yakni bacaan talbiah, tahlil, tahmid, takbir, zikir dan doa. Sejak matahari terbit, pada tanggal 9 Dzulhijah, jemah haji berbondong-bondong datang memasuki Arafah. 

Tepat pada saat zawal, ketika wukuf telah dimulai, lautan manusia; tua-muda, pria-wanita, hitam-putih, semuanya tumpah ruah di tempat itu. Semuanya berpakaian sama, tidak peduli jabatan, status sosial dan kedudukan mereka. Semuanya berpakaian ihram. Tidak ada kelas, karena semuanya sama.

Ibadah haji benar-benar telah membuktikan kebenaran firman Allah Swt.: “Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu, dan Akulah Tuhan kalian. Maka, sembahlah Aku.” (TQS. al-Anbiya’ [20]: 92)

Demikianlah, ibadah haji dari sejak zaman Rasul saw. dan masa-masa berikutnya sangat erat dengan makna dan pengaruh besar. Hal ini dengan izin Allah akan bisa diwujudkan kembali ketika umat Islam kembali pada sistem Islam. Sehingga pelaksanaan ibadah haji bukan hanya menjadi ibadah ritual semata.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top