Oleh : Dita Puspita
(Anggota Komunitas Setajam Pena)

Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Sebuah peribahasa yang tak asing bagi kita tentunya, bahwa setiap usaha yang dilakukan terus-menerus meskipun sedikit akan memberikan hasil yang banyak. Tapi bagaimana jika yang dimaksud adalah hutang? Bukan untung yang didapat, yang ada justru buntung. Dan inilah yang menimpa negeri kita saat ini, semakin lama hutang Indonesia semakin menumpuk dan membengkak.

Seiring penanganan wabah, utang LN Indonesia semakin membumbung tinggi. Baik untuk defisit anggaran periode sebelumnya atau mengalokasikan secara efisien untuk membiayai rakyat di masa pandemi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah menarik utang untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2020 sebesar Rp356,1 triliun. (Vivanews, 16/06/2020)

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengatakan, perkembangan ULN tersebut dipengaruhi arus modal masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) dan penerbitan Global Bonds pemerintah sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan pembiayaan, termasuk dalam rangka penanganan wabah Covid-19. (asiatoday.id, 15/6/2020)

Bank Indonesia (BI) mencatat pembengkakan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2020 menjadi sebesar USD400,2 miliar. ULN terdiri dari sektor publik yakni pemerintah dan bank sentral sebesar USD192,4 miliar dan sektor swasta termasuk BUMN sebesar USD207,8 miliar. Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat Rp 843,9 triliun, turun 1,4%. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 537,3 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 306,6 triliun.

Hutang seakan masih menjadi pilihan untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia. Padahal sebenarnya terdapat ancaman serius yang bisa membawa negeri kehilangan kedaulatan dan menjadi alat penjajahan ekonomi. Bagaimana tidak, jika hutang terus bertambah sementara kebijakan negara dalam pemenuhan kemaslahatan rakyat jauh panggang dari api  justru malah mempererat kendali kepentingan asing.

Di tengah penanganan pandemi yang belum efektif, ditambah ekonomi yang terus mengguncang dan jumlah hutang yang semakin membengkak kian waktu, tidak akan terselesaikan secara tuntas jika masih bergantung pada ekonomi kapitalis. Karena kebijakan yang dibuat bukanlah untuk kepentingan rakyat tapi kepentingan asing dan aseng.

Islam sebagai ideologi memiliki solusi dalam mengatasi perekonomian. Dalam Islam, negara bertanggung jawab atas optimalisasi dari harta kepemilikan umum dan negara tersebut tanpa adanya liberalisasi dalam lima aspek ekonomi: liberalisasi barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Juga diperoleh dari zakat mal (ternak, pertanian, perdagangan, emas, dan perak).

Tiga pos ini mengalirkan harta ke baitul mal karena bertumpu pada sektor produktif. Harta baitul mal juga selalu mengalir karena tidak terjerat utang ribawi. Dengan begitu, kemandirian dan kedaulatan negara dapat terjaga dan potensi penutupan kebutuhan anggaran dari utang luar negeri dapat dihindari.

Sumber daya alam yang melimpah mutlak milik umat. Dikelola negara secara mandiri untuk dinikmati masyarakat luas. Kepemilikan akan ditarik dari swasta asing dan domestik untuk ditata ulang. Kebiasaan berutang yang dilakukan oleh pemerintah harus segera dihentikan. Dengan begitu negara akan mulai menata optimalisasi kapasitas SDM untuk memandirikan ekonomi.

Termasuk mengubah mindset tentang hakikat aset yang riil yakni hutan, laut, tambang dan seterusnya. Bukan lembaran-lembaran kertas yang tidak berbasis aset riil. Negara yang stabil ekonominya tidak akan dikendalikan oleh negara lain, tapi justru akan menjadi mercusuar ekonomi.

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top