Oleh : Puji Astuti
Ibu Rumah Tangga

Umat Islam memiliki dua hari raya yang sangat dinanti, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri sudah dilalui umat Islam di tahun ini. Sebentar lagi umat Islam bersiap menuju hari raya kedua, yaitu Idul Adha. Namun, terkait dengan Idul Adha untuk tahun ini, tampaknya umat Islam di Indonesia tidak akan dapat melaksanakan salah satu rukun Islam, yaitu menunaikan ibadah haji. Pasalnya, seperti yang dilansir tirto.id (02/06/2020), Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan tidak akan memberangkatkan haji di tahun 2020. Menteri Agama Fahrul Razi dalam konferensi pers pada Selasa (02/06/2020), mengatakan pemerintah tidak akan memberangkatkan jemaah haji. Keputusan ini disampaikan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Jemaah Haji pada penyelenggaraan ibadah haji pada 1441H/2020. Keputusan ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia (WNI) termasuk WNI yang hendak berhaji dengan undangan atau visa khusus dari Kerajaan Arab. 

Menanggapi hal ini, Ketua Umum PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) KH. Said Agil Siradj menjelaskan, Kemenag secara mendadak membatalkan haji  sepihak tanpa  menunggu keputusan Saudi Arabia. Said melanjutkan, "Kalo saya sih namanya pemerintah jalanin haji sejak zaman merdeka, sampai sekarang tiap tahun nyelenggarain haji, masak gak pinter-pinter. Artinya, kalo begini ya begini, kalo begini ya begini, Khan harus ada (perencanaan). (detikNews,03/06/2020)

Senada dengan Said, Wakil Ketua MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) menilai pembatalan haji oleh Kemenag terlalu terburu-buru. "Saya kira pemerintah Indonesia agak terlalu cepat mengambil tindakan dengan meniadakan haji," jelasnya saat dikonfirmasi.(cnnindonesia, 03/06/2020)

Tidak cukup sampai di sini, masyarakat pun disuguhi berita terkait alokasi dana haji. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan, akan memanfaatkan dana simpanan yang dimiliki untuk investasi. Dalam diskusi bersama Aa Gym di saluran YouTube Aa Gym Official (Senin, 08/06/2020), Plt BPKH Anggito Abimanyu menjelaskan pihaknya berencana untuk membangun hotel, menjajaki katering, dan lain-lain di Arab Saudi, agar jemaah haji dan umroh kita bisa menggunakan fasilitas yang kita miliki.

Haji adalah bagian dari rukun Islam, dimana setiap muslim yang mampu wajib untuk melaksanakannya. Untuk bisa melaksanakan ibadah haji dibutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Sering kita dengar kisah inspiratif bagaimana seorang muslim menyisihkan uangnya sedikit demi sedikit untuk bisa mengumpulkan sejumlah uang agar bisa melunasi biaya haji. Mereka rela menunggu lama antrian keberangkatan haji agar bisa menyempurnakan imannya. 

Namun, apa yang dilakukan pemerintah saat ini terkesan sangat terburu-buru dalam menetapkan pembatalan haji 2020 di saat pemerintah Saudi Arabia belum memutuskan ada atau tiadanya pelaksanaan ibadah haji 1441H. Hal ini akan berdampak besar yaitu semakin panjangnya daftar tunggu keberangkatan haji muslim di Indonesia dan akan mempengaruhi sanksi dan kuota yang akan diberikan pemerintah Saudi Arabia di masa yang akan datang. Tentu publik bertanya-tanya, apa yang sesungguhnya menjadi alasan pembatalan haji tersebut. 

Sungguh, kita telah menyaksikan bahwa para pengambil kebijakan di negeri ini bersikap tidak amanah terhadap urusan ibadah umat Islam. Masih segar dalam ingatan isu penggunaan zakat untuk alokasi infrastruktur, meskipun tak sama peruntukannya. Patut kita renungkan kalimat Allah :
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (QS. an-Nisa : 58)

Dana haji adalah milik calon jemaah haji yang digunakan untuk aktivitas ibadah haji, bukan yang lain. Menggunakan dana umat untuk kepentingan di luar pelaksaanaan haji tentu tidak boleh dilakukan. Hal ini menyalahi akad yang sudah dibuat dengan calon jemaah haji. Karena hal ini berkaitan dengan dana yang berasal dari calon jemaah haji. Sehingga pemerintah harus berusaha agar dana haji ini digunakan sebagaimana mestinya. Terlebih karena Islam memandang dana haji adalah amanah yang harus dijaga. Sudah semestinya, pemerintah melakukan pengelolaan dana haji, hanya untuk kepentingan para calon jemaah haji, bukan atas dasar kepentingan ekonomi. 

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top