Oleh : Verawati, S.Pd
(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Opini Islam)

“Sudah kangen sama Bu Guru. Kapan masuk sekolahnya?” Pertanyaan seperti itu atau yang senada kerap dilontarkan baik oleh para murid maupun orangtua murid. Mereka sudah merasakan kejenuhan dan bosan belajar di rumah. Orangtua pun demikian, mengeluhkan repotnya saat-saat mendampingi juga mengeluhkan biaya yang wajib dibayarkan kepada pihak sekolah. Padahal orangtualah yang banyak melakukan aktivitas bimbingan kepada anak. Tetapi, biaya bulanan tetap wajib dibayar. Tidak hanya itu, beban orangtua juga bertambah untuk biaya pembelian kuota internet.

Seperti yang dilansir oleh media okezone.com, 01/05/2020, Sejumlah orangtua siswa di Kota Bogor, khususnya di sekolah swasta mempertanyakan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Bogor terkait sistem pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di tengah wabah Covid-19. Menjawab itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Fahrudin, menyatakan bahwa tidak bisa dipungkiri saat ini sekolah sedang membutuhkan dukungan dari orangtua murid untuk operasional sekolah. Terutama gaji para guru honorer yang ada di sekolah-sekolah swasta.

Tidak hanya tingkat sekolah dasar hingga menengah atas, para mahasiswa juga mengeluhkan pembiayaan uang kuliah tunggal (UKT) yang masih harus dibayar. Bahkan ada universitas yang menaikan UKT. Sepanjang Selasa (2/6/2020), Tagar MendikbudDicariMahasiswa pun tranding di Twitter dengan 21,7 ribu twit. Seolah menteri pendidikan dan kebudayaan adalah orang yang hilang. Berbagai cuitan pun ramai di sosial media yang intinya para mahasiswa dan juga para siswa mengeluhkan biaya yang tetap harus dibayarkan. Tidak hanya dari sisi murid dan orang tua. Dari pihak sekolah dan guru pun sering berteriak. Mengeluhkan lambatnya bantuan dari pemerintah dan gaji honorer yang sangat kecil, bahkan ada yang sampai tidak menerima gaji.

Ini adalah sekelumit persoalan yang ada dalam dunia pendidikan, tidak hanya muncul saat ada wabah seperti sekarang ini. akan tetapi, dalam masa normal pun persoalan pendidikan  dan persoalan-persoalan lainnya hampir tidak terpecahkan. Semua persoalan di atas adalah cabang dari permasalahan yang pokok, yakni diterapkannya sistem kapitalisme dalam kehidupan saat ini. Dalam sistem kapitalisme, keuntungan atau manfaat adalah  landasan dalam menentukan kebijakan atau perbuatan. Semua orang diberikan kebebasan untuk menguasai seluruh sektor dalam kehidupan ini. Akan tetapi, tentu tidak mungkin semua orang mampu, yang bisa menguasai adalah mereka yang memiliki modal atau kapital. Para kapital inilah yang menguasai berbagai sumber daya alam dan mampu menyetir penentu kebijakan (penguasa). Termasuk sektor pendidikan sudah banyak dikelola oleh swasta.

Dalam kapitalisme posisi penguasa hanya sebagai regulator semata, penyambung tangan para kapital. Banyaknya sekolah-sekolah yang didirikan oleh masyarakat (swasta) bahkan banyak pula oleh swasta asing adalah bukti nyata. Bahwa pendidikan bukan sepenuhnya tanggung jawab negara. Negara menyerahkan pada swasta (para kapitalis). Ini terlihat banyaknya jumlah pelajar atau mahasiswa yang belajar tidak sebanding dengan jumlah sekolah atau perguruan tinggi yang disediakan oleh pemerintah. Dari  sisi kualitas pun masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini pula yang membuat subur berdirinya sekolah swasta. Sebab, sistem  kapitaisme  yang tengah diterapkan saat ini,  telah menjadikan pendidikan untuk meraih keuntungan dan dalam rangka melanggengkan system kapitalisme itu sendiri.

Akhirnya yang buntung adalah rakyat. Jika tidak bisa masuk ke sekolah negeri atau perguruan tinggi negeri, maka pilihannya adalah swasta. Jika ingin belajar dengan fasilitas yang lengkap, maka pilihannya adalah swasta yang bagus dengan konsekuensi harus merogoh kantong dalam-dalam. Sehingga yang mampu bayarlah yang bisa mengenyam pendidikan terutama pendidikan perguruan tinggi. Sedangkan si miskin harus puas lulus SD atau SMP atau SMA. Padahal menuntut ilmu adalah hak, bahkan dalam pandangan Islam adalah kewajiban yang harus ditunaikan.

Sistem pendidikan dalam Islam

Dalam Islam, negaralah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan. Bukan hanya persoalan yang berkaitan dengan kurikulum, akreditasi sekolah atau perguruan tinggi (PT), metode pengajaran, dan bahan-bahan ajarnya, tetapi juga mengupayakan agar pendidikan dapat diperoleh rakyat secara mudah.

Rasulullah saw. bersabda, “Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim)

Setiap kegiatan pendidikan harus dilengkapi dengan sarana-sarana fisik yang mendorong terlaksananya program dan kegiatan tersebut sesuai dengan kreativitas, daya cipta, dan kebutuhan. Sarana itu dapat berupa buku-buku pelajaran, sekolah/kampus, asrama siswa, perpustakaan, laboratorium, toko-toko buku, ruang seminar-audiotorium tempat dilakukan aktivitas diskusi, majalah, surat kabar, radio, televisi, kaset, komputer, internet, dan lain sebagainya. 

Dengan demikian, majunya sarana-sarana pendidikan dalam kerangka untuk mencerdaskan umat menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya. Berdasarkan sirah Nabi saw. dan tarikh Daulah Khilafah Islam (Al-Baghdadi, 1996), negara memberikan jaminan pendidikan secara gratis dan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk melanjutkan pendidikan ke tahapan yang lebih tinggi dengan fasilitas (sarana dan prasarana) yang disediakan negara. Kesejahteraan dan gaji para pendidik sangat diperhatikan dan merupakan beban negara yang diambil dari kas baitul mal. Sistem pendidikan bebas biaya tersebut didasarkan pada ijmak sahabat yang memberikan gaji kepada para pendidik dari baitul mal dengan jumlah tertentu. Pada masa Khalifah Umar bin Khatthab memberikan gaji guru sebesar 15 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas). Jika dikalkulasikan, itu artinya gaji guru sekitar Rp 30.000.000. Tentunya ini tidak memandang status guru tersebut pegawai negeri sipil (PNS) atau pun honorer. Apalagi bersertifikasi atau tidak, yang pasti profesinya guru. Maka dengan gaji yang cukup besar tersebut para guru atau pun dosen akan berkonsentrasi mencetak generasi yang cerdas dan berkualitas serta saleh. Selain itu, para mahasiswa pun diberikan fasilitas dan tunjangan pendidikan atau beasiswa yang cukup besar. Mereka mendapatkan uang saku dan makanan yang bergizi. Hal tersebut terbukti selama 13 abad mampu menjamin kesejahteraan guru dan murid. Barangkali kebijakan tersebut masih ada hingga saat ini di universitas-universitas yang ada di Timur Tengah. Seperti di Al-Azhar Mesir.

Sungguh baik guru dan siswa akan sejahtera dalam naungan Islam. Hal tersebut sangat tidak mungkin dalam sistem kapitalis saat ini. Semua Itu, hanya ada dalam sistem Islam yakni dalam naungan Daulah Khilafah Islamiyyah yang menerapkan Islam secara kafah (total). Tidakkah kita merindukannya?

Wallahu a'lam bishshawab.
 
Top