Oleh : Dwi Sri Utari

Pasca diterapkannya kebijakan tatanan normal baru alias New Normal oleh Pemerintah pada awal Juni lalu, masyarakat mulai menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selain dari proses belajar yang masih dilakukan secara online. Kegiatan lainnya terutama yang berkaitan dengan perekonomian sudah mulai berjalan seperti biasa. Para karyawan dan pekerja sudah tidak lagi melakukan aktivitas bekerja dari rumah alias work from home (WFH). Begitupun dengan pasar-pasar tradisional yang sudah mulai kembali ramai. Seiring dengan itu, pemerintah Kabupaten Bandung (PemKab) menggelar rapid tes massal di pasar-pasar tradisional di kabupaten Bandung guna mencegah munculnya klaster pasar. Selain itu, Pemkab Bandung juga berencana melakukan rapid tes  di beberapa tempat lainnya seperti tempat peribadatan, perkantoran dan pertokoan.

Dilansir oleh PRFM News pada 18 Juni lalu, hingga saat ini  PemKab Bandung telah melaksanakan rapid tes massal di lima pasar tradisional di Kabupaten Bandung, yakni pasar Majalaya, Banjaran, Bale Endah, Ciwidey dan Soreang. Berdasarkan pelaksanaannya di Pasar Baru Majalaya, tim gugus tugas penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bandung menemukan adanya dua orang pedagang yang berstatus reaktif. Meskipun demikian, Bupati Bandung Dadang M Naser mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menutup pasar meskipun ditemukan adanya pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Ia beralasan keputusan tersebut diambil agar perekonomian tetap berjalan.
Roda perekonomian memang selalu menjadi timbangan pemberat pemerintah dalam menetapkan sebuah kebijakan. Dalam hal ini, antara kesehatan dan perekonomian menjadi dilematis tersendiri bagi pemerintah. Namun, nampaknya berputarnya roda perekonomian dinilai lebih penting dibandingkan kesehatan masyarakat. Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berjalan beberapa bulan lalu memiliki efek yang cukup signifikan pada sektor ekonomi. Banyak pengusaha besar merugi karena aktivitas ekonomi terhenti atau setidaknya minim. Indonesia tidak bisa dalam posisi PSBB yang berkepanjangan. Akhirnya masyarakat dituntut untuk berdamai dengan virus Corona.

Apa yang terjadi di provinsi Jawa Timur layaknya dijadikan bahan pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya. Memaksakan berjalannya roda perekonomian di saat angka jumlah pasien positif Covid-19 masih cukup tinggi jelas mengorbankan masyarakat. Di Kabupaten Bandung, meskipun tidak tergolong zona merah, tapi dengan adanya temuan orang yang reaktif Covid-19 pun perlu diwaspadai. Sebagaimana merujuk pada kamus kesehatan, bahwa seseorang yang merupakan career pun memiliki potensi untuk menularkan. Namun, rupa-rupanya pemerintah menutup mata pada hal yang demikian. Disebabkan mereka tetap harus menetapkan sebuah kebijakan yang sehaluan dengan pandangan liberalisme kapitalisme, yakni kepentingan para pemilik modal dan pengusaha-pengusaha besar.
Desakan kepada pemerintah dari para pengusaha yang disampaikan oleh beberapa orang yang mewakili lembaga tempat para pengusaha bernaung setidaknya menjadi bukti.

Dilansir oleh Media Umat edisi 267, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Haryadi Sukamdi menyatakan bahwa para pengusaha merasakan tekanan besar yang tak tertahankan dengan adanya PSBB. Ia mengusulkan untuk melonggarkan PSBB. Sementara, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H Maming menyatakan dukungan terhadap jalannya ekonomi New Normal. Di samping itu, ia juga meminta agar anggaran insentif perpajakan dimaksimalkan oleh pemerintah. Sebelumnya, dunia usaha telah mendapatkan insentif pajak. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya cukup fantastis yakni Rp 123,1 triliun.
Kebijakan sarat kepentingan pengusaha juga dapat ditangkap dari Perpu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang telah disahkan menjadi undang-undang beberapa waktu lalu. Hal ini bisa dilihat dari porsi anggaran yang menitikberatkan pada sektor ekonomi. Dari total tambahan anggaran yang diajukan sebesar Rp 405,1 triliun, porsi kesehatan hanya Rp. 75 triliun, untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun, sedangkan untuk insentif pajak dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR) Rp 70,1 triliun dan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional Rp 150 triliun.

Sektor ekonomi itu pun akan kembali paling banyak kepada para pengusaha besar. Fakta ini tidak mengherankan, sebab sistem ekonomi nasional dibangun secara kapitalis. Para pengusaha mendapat tempat yang lebih dominan dalam pengambilan kebijakan negara, terlebih banyak dari kalangan para pengusaha besar tersebut yang kini berada di tampuk kekuasaan. Sehingga adanya kurva yang menunjukan jumlah pasien positif Covid-19 yang terus merangkak naik serta masih banyaknya orang yang reaktif Covid-19 berdasarkan hasil rapid tes tidak menghalangi roda perekonomian yang harus mulai berjalan normal.

Demikianlah ketika kebijakan dijalankan lebih berdasar pada kepentingan pihak yang berkuasa yang tidak lain adalah para pengusaha besar. Akhirnya banyak hal-hal prinsipil seperti kesehatan dan keamanan jiwa yang terabaikan, sebab kalah dengan kepentingan bisnis pemilik modal. Hal tersebut berbeda dengan kekuasaan dengan sistem Islam, yang mana memiliki seperangkat aturan yang komprehensif, pun dalam aspek ekonomi. Berbagai kebijakan ditetapkan penguasa Islam semata-mata demi kemaslahatan umat bukan kepentingan segelintir orang, telebih para kapital.

Kekuasaan dengan sistem Islam juga membawa kebaikan dan keberkahan bagi seluruh alam. Sebab merupakan sistem hidup yang berasal dari Sang Maha Pencipta Kehidupan. Kekuasaan Islam yang disebut sebagai khilafah, telah terbukti senantiasa menempatkan urusan umat sebagai urusan utama. Harta, kehormatan, akal, dan nyawa rakyatnya dipandang begitu berharga. Oleh karena itu, sudah saatnya berhenti berkiblat pada sistem ekonomi kapitalisme dan berbalik menuju syariah Islam. Melalui kekuasaan yang berdasarkan syariat Islam, berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara ini, termasuk wabah Covid-19 akan teratasi dengan tuntas dan berkah. Wallahu a’lam bishshawab.
 
Top