Oleh: Ummu Muhammad
Member Amk dan Pendidik Generasi

"Pemimpin itu laksana perisai, kita berperang dan berlindung di baliknya dari musuh dengan kekuasaannya " (al Hadis)
Pemimpin adalah perisai atau pelindung bagi rakyat dan syariat pun menyebutkan kelayakan kriterianya. Rakyat meminta dan mengadu segala kebutuhan hidup dari alam yang diberikan Allah kepada makhluk-Nya lewat amanah kekuasaan pemimpinny. Karena Ia bagaikan wakil Tuhan yang bertugas mengatur dan mengurusi ciptaan-Nya. Dengan aturan baku yang diadopsi Ia memerintah dan mengurusi kebutuhan rakyat demi terwujudnya kesejahteraan hakiki.

Sedangkan pada sistem kapitalis saat ini, wabah pandemi telah berhasil menampakkan kebobrokan yang sangat nyata. Selain kesejahteraan yang hanya diwakili oleh segelintir orang saja, serta penguasa yang hanya melayani urusan para pengusaha dan asing, kehidupan rakyat di tengah wabah pun menjadi semakin sengsara. Daya beli mulai rendah, kemiskinan bertambah dimana-mana, PHK semakin meluas, tempat-tempat usaha rakyat mulai colaps, dan rakyat dituntut memenuhi kebutuhannya sendiri. Bahkan di tengah pandemi pemerintah berani mengesahkan undang-undang yang merugikan rakyat .Anehnya berbagai kebutuhan pun selalu impor hingga membuat saat rakyat pusing tujuh keliling (cnbcIndonesia, 31/5/2020).

Meskipun begitu, rakyat masih terus dikejar pajak dan kenaikan-kenaikan harga, serta mereka juga dipaksa bersaing dengan pengusaha dan produk-produk asing yang beredar bebas di tengah masyarakat, sedangkan asing diberikan aturan longgar bahkan bebas cukai, mereka bebas masuk tanpa hambatan sehingga perekonomian rakyat pelan-pelan mati tergerus kondisi wabah dan produk asing.

Walaupun mereka mengetahui aturan yang dibuatnya merugikan rakyatnya, namun tetap tak bergeming mengubah strategi politik ekonominya, malah melakukan pernyataan pembenaran semu dengan melontarkan permainan kosa kata yang membingungkan, bahwa mereka melakukan semua itu untuk rakyat dan tidak merugikan rakyat. Padahal sebenarnya  sedang menunjukkan posisinya sebagai pedagang atau makelar yang senantiasa berusaha mengambil keuntungan dari setiap aktivitas ekonomi negara.

Tidak peduli kondisi dan prioritas, kesepakatan penguasa dengan pengusaha domestik atau asing tetap berjalan meskipun harus mengorbankan kehidupan dan nyawa rakyatnya sendiri. Bahkan saat melakukan hubungan dagang antar negara pun yang menjadi pertimbangan adalah besar kecilnya suatu negara dalam memberikan pinjaman kepada negara.

Sehingga aktivitas ekspor dan impor yang berlaku bukan lagi sekedar memenuhi kebutuhan negara tetapi karena ketundukan atas kesepakatan yang ditandangani bersama. Contoh komoditas tersebut adalah garam, bawang putih, masker, obat-obatan, alat-alat kesehatan, tenaga kerja dan sebagainya.(katadata.co.id, 23/4/2020)

Ironis sekali negeri ini, penguasanya lebih mencintai impor dari pada berswasembada sendiri. Bahkan parahnya produk dalam negeri lebih dihargai oleh negara lain sedangkan produk dalam negeri dibanjiri oleh produk-produk buatan negara tuannya. Kenapa tidak mendahulukan kebutuhan dalam negeri yang susah karena wabah?
Meskipun mereka membuat pembenaran bahwa kebutuhan barang impor disebabkan kondisi alam yang berbeda, atau negara tak mampu memproduksi sendiri.

Namun pernyataan tersebut terbantahkan oleh fakta bahwa Sang Pencipta negeri ini telah menyediakan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Negara ini mampu memproduksi bahan makanan yang melimpah dan membuat alat-alat kesehatan yang canggih. Tetapi ditangan penguasa yang tidak amanah kekayaan ini hanyalah cerita yang tak mampu membuat negara berjaya.
Akhirnya kebijakan perdagangan luar negeri yang mereka gaungkan pun bukan sekedar untuk mewujudkan teori keseimbangan neraca perdagangan internasional tapi sudah melenceng kepada teori keseimbangan kepentingan internasional. Dimana negara pemberi hutang berhak mengatur negara penghutang, dan negara penghutang tunduk di bawah kesepakatannya dan hanya bisa menjadi target pasar bagi produk tuannya dengan bebas.

Bagaimanakah menghentikan kekacauan ini? Hanya dengan sistem Islam yang mampu menyelamatkan jiwa manusia dan kesejahteraannya. Karena kekacauan sebenarnya berasal dari sistem yang salah serta kemudahan penguasa dalam menginterpretasikan sendiri aturan yang dibuatnya sebagai pembenaran kebijakan yang dikeluarkan. Namun tidak dengan Islam, kedaulatan milik syara' pemimpin hanya berhak mengadopsi tanpa mengubah apapun yang dikehendaki syara.

Dalam Islam sistem perdagangan internasional yang dilakukan negara adalah dengan cara mempertimbangkan kewarganegaraan pedagang bukan pada komoditasnya, hukum pedagang yang berbeda kewarganegaraan, serta keadaan kapan ekspor dan impor itu dilarang.

Hukum syara' jual beli adalah seruan Sang Pembuat syariat yang berkaitan dengan perbuatan hamba, sehingga hukum syara pada jual beli ini jatuh pada pelakunya bukan pada barang dagangannya. Sedangkan barangnya mengikuti hukum benda yaitu boleh selama tidak ada dalil keharamannya.

Adapun untuk arus keuangan negara dari darul Islam ke darul kufr (harb) atau sebaliknya yang dilakukan oleh pedagang, kondisi ini dijelaskan oleh Rasulullah Saw.
"…serulah mereka masuk Islam, jika mereka menerima terimalah keislaman mereka dan hentikan peperangan terhadapnya, kemudian serulah untuk pindah dari negeri mereka ke Darul Muhajirin, dan kabarkanlah kepada mereka jika mereka melakukan hal tersebut mereka akan mendapatkan hak sebagaimana orang-orang muhajirin dan kewajiban sebagaimana orang-orang muhajirin, jika mereka menolak untuk pindah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya mereka seperti orang Badui muslim yang berlaku pada mereka hukum Allah sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang beriman, akan tetapi mereka tidak berhak mendapat ghanimah dan fai, kecuali mereka berjihad bersama orang-orang muslim." (HR. Muslim).

Dari hadis di atas syarat perpindahan harta adalah dengan berpindah kewarganegaraan dari negeri asal (darul kufr) ke darul Islam (darul muhajirin) agar mendapatkan hak dan kewajiban sesuai apa yang diterapkan oleh darul Islam. Tetapi jika seorang muslim tidak mau berpindah kewarganegaraan maka boleh namun tidak mendapatkan hak dan kewajiban serta tidak berlaku aturan di darul muhajirin (darul Islam), tetapi berlaku aturan bagi dirinya sendiri seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain yang berkaitan dengan hubungan dirinya dengan Tuhannya.

Jadi, jika muslim atau non muslim hendak masuk ke darul Islam, maka baginya aturan yang berlaku bagi negara tempat tinggalnya darul harb yaitu dengan cara mendapatkan jaminan keamanan, begitu juga dengan hartanya atau bisa juga jaminan itu digunakan untuk hartanya saja. Sedangkan negara yang ada dalam perjanjian maka baginya berlaku aturan sesuai dengan isi perjanjiannya baik dia muslim atau non muslim.

Adapun warga negara darul Islam yang muslim dan non muslim baginya boleh melakukan jual beli apapun yang dikehendakinya baik di dalam negeri ataupun ke luar negeri tanpa adanya pajak atau cukai. Tetapi bagi warga negara darul harb hukman baginya pajak atau cukai 10% terhadap barang dagangannya. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abu Ubaid.
"Dari Abdurrahman bin ma'qal berkata: aku bertanya pada ziyad bin khadir: siapa yang kalian ambil sepersepuluh? Dia menjawab: "kita tidak mengambil sepersepuluh kepada orang muslim dan kafir mu'had. Kemudian aku bertanya lagi :"terus untuk siapa sepersepuluh itu?" Dia menjawab: "pedagang kafir harb, sebagaimana mereka menarik sepersepuluh terhadap kita jika kita berdagang di negara mereka".

Sedangkan efek dari perdagangan internasional adalah berkaitan dengan kaidah.
الشىء المباح إذا كان فرد من أفراده يؤدي إلى ضرر يمنع ذلك الفرد ويبقى ذلك الشىء مباحا
"Setiap perkara mubah, jika sebagain turunannya mengantarkan pada dharar, maka sebagian turunannya itu harus dicegah, meskipun perkara tersebut tetap mubah"
Dari kaidah ini bisa difahami, jika setiap barang dagangan yang keluar atau masuk itu bisa membahayakan kondisi dalam negeri dan memperkuat musuh maka kegiatan perdagangan tersebut dilarang baik muslim, kafir dzimi, kafir mu'had ataupun kafir harb. Contohnya makanan, senjata, alat-alat strategis dan lain-lain. Tetapi jika tidak membahayakan maka boleh.

Sedangkan hubungan negara dengan kafir harb fi'lan yang terang-terangan memusuhi Islam maka berlaku hukum tidak ada hubungan apapun baik berkaitan dengan perdagangan atau bukan.

Kebijakan negara seperti ini membuat negara menjadi kuat dan negara asing ikut tunduk pada aturan Islam yang diterapkan oleh negara, serta umat tidak lagi merasa bingung bersikap apakah memboikot atau tidak terhadap produk-produk yang beredar di tengah-tengah kehidupannya. Negara telah mengutamakan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya serta fungsi negara sebagai pengatur dan pengurus urusan umat berjalan sesuai syariat.

Sayangnya, saat ini daulah Islam belum ada, maka belum ada lagi pembagian negara tersebut yang ada hanya negeri-negeri Islam yang dipimpin oleh agen-agen negara adi kuasa yang menjajah secara tertutup maupun terbuka, dimana rakyat dan negerinya selalu menjadi mangsa musuhnya.
Jadi, tidak ada lain solusi kesejahteraan perekonomian negara selain dengan diterapkannya Islam kafah untuk negara yang berkah meski dilanda wabah.
Waallahu a'lamu bishawab.

 
Top